Stok Utang Pemerintah Jokowi Diprediksi Tembus Rp9.800 Triliun

  • Bagikan

Regional.co.id, JAKARTA: Pemerintahan Joko Widodo diperkirakan akan meninggalkan stok utang pada akhir periode kedua pemerintahannya sebesar Rp9.800 triliun.

Lembaga riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) mencatat sampai dengan Juni 2021 stok utang pemerintah sudah menembus angka Rp6.500 triliun atau naik Rp1.500 triliun dibandingkan Maret 2020 sebesar Rp5.000 triliun.

“Faktor pandemic menjadi alasan terjadinya kenaikan ini namun pasca pandemic angka justru makin mengkhawatirkan. Kami prediksi sampai akhir pemerintahan Jokowi, stok utang bisa tembus Rp9.800 triliun,” ujar Direktur IDEAS Yusuf Wibisono dalam keterangan tertulisnya kemarin.

Yusuf mengatakan dalam 1,5 tahun sejak pandemi, stok utang bulanan pemerintah rata-rata bertambah Rp 102,2 triliun rupiah. Angka tersebut melonjak tiga kali lipat dari stok utang periode Oktober 2014 hingga Desember 2019 yang berada pada kisaran Rp 35,2 triliun rupiah.

BACA JUGA:   Siap-Siap! Harga Emas Tahun ini Bakal Tembus Rp1,6 Juta Per Gram

Apabila pada periode pertama Presiden Jokowi stok utang pemerintah bertambah Rp 2.155 triliun, lanjut dia, maka pada periode kedua, Oktober 2019-Oktober 2024, diproyeksikan stok utang pemerintah akan bertambah Rp5.043 triliun.

“Kenaikan stok utang pemerintah era Presiden Jokowi ini menjadi sangat luar biasa bila melihat di periode ke-2 Presiden SBY (Oktober 2009-Oktober 2014) stok utang pemerintah ‘hanya’ bertambah Rp 999 triliun. Dari kisaran 11,4 persen pada 2012, tax ratio (penerimaan perpajakan) terus menurun hingga 8,3 persen dari PDB pada 2020,” ungkap Yusuf.

Rasio stok utang pemerintah terhadap penerimaan perpajakan, kata dia, melonjak drastis. Angka itu melompat dari kisaran 250 persen pada 2015 menjadi kisaran 475 persen pada 2020, jauh diatas batas aman 90-150 persen. Tax ratio yang terus melemah, mengindikasikan besarnya potensi pajak yang hilang.

BACA JUGA:   Gilas China 3-0, Indonesia Juara Thomas Cup 2020

Di sisi lain, besarnya belanja terikat yang berada di kisaran 11 persen dari PDB menurut Yusuf mengindikasikan inefisiensi sektor publik yang massif.

“Seluruh penerimaan perpajakan setiap tahunnya bahkan tidak mencukupi sekedar untuk membiayai belanja terikat, seperti belanja pegawai, belanja barang, bunga utang dan transfer ke daerah,” ujarYusuf. Kesenjangan antara kapasitas fiskal dan beban utang ini berpotensi melebar ke depan. IDEAS memproyeksikan tax ratio akan pulih namun secara perlahan, pada 2024 baru akan beranjak di kisaran 8,6 persen dari PDB. “Namun di saat yang sama, stok utang terhadap PDB meningkat sangat drastis, menembus 50 persen dari PDB pada 2024. Dengan kata lain, berpotensi terbenam semakin jauh dalam jebakan lingkaran utang,” tandas dia. (SYS)

BACA JUGA:   Virgin Hyperloop Rilis Video Konsep Pertama
  • Bagikan
110 views