Ketergantungan Daerah ke Pusat Masih Tinggi, Airlangga Sarankan Ini

  • Bagikan

Regional.co.id, JAKARTA: Perolehan pendapatan asli daerah (PAD) dari 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi di Indonesia hanya mampu berkontribusi sebesar 12,87% terhadap pendapatan negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto mengungkap rendahnya kontribusi PAD terhadap pendapatan negara menyebabkan ketergantungan daerah terhadap transfer dana pusat masih sangat tinggi.

“Persentase ketergantungan ekonomi daerah terhadap pusat hingga kini masih sangat tinggi yaitu mencapai 80,1%, sedangkan kontribusi daerah melalui PAD hanya 12,87%,” ujarnya belum lama ini.

Airlangga mengatakan kendati sudah lebih 20 tahun era desentralisasi otonomi daerah diterapkan namun belum mampu mengurangi ketergantungan daerah terhadap pusat melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

BACA JUGA:   Batam Masih Jadi Kontributor Pertumbuhan Ekonomi Kepri

Dia meminta kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi daerah masing-masing untuk meningkatkan penerimaan daerah. Hal tersebut dapat dilakukan, tambah Airlangga, dengan menggunakan otonomi daerah, menggunakan regulasi yang telah ditetapkan, serta menemukan strategi pendanaan di luar APBD dan APBN.

Dia menyarankan terkait dengan pendanaan salah satunya dengan penggunaan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk penyediaan infrastruktur dan layanan publik. Selain itu, untuk meningkatkan daya saing wilayah, pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan yang lebih baik agar dapat mengalokasikan sumber daya daerah secara tepat dan efisien, guna penyempurnaan tata ruang dan wilayah.

BACA JUGA:   Airlangga Hartarto Resmikan Mesjid Tanwirun Naja

“Pemerintah fokus pada percepatan penyusunan dan penetapan Ruang Detil Tata Ruang (RDTR) guna mendukung perizinan berusaha di Indonesia dari target 2.000 RDTR, baru diselesaikan 40 daerah. Tentunya diharapkan yang lain segera menyusul,” katanya.

Terakhir, pemerintah daerah, kata Airlangga, diharapkan agar dapat mengidentifikasi dan merencanakan wilayah-wilayah yang berpotensi dikembangkan secara terintegrasi, terutama bagi daerah-daerah yang membentuk aglomerasi di berbagai sektor perekonomian, serta menghubungan satu wilayah dengan wilayah lain. “Implementasi pengembangan wilayah ini harus mampu berinovasi menggunakan teknologi dalam pengembangan wilayah kabupaten/kota atau secara smart city, dan dapat terus menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. Serta pemerintah diharapkan terus bisa melakukan mitigasi terhadap bencana guna meminimalisasi kerugian yang timbul akibat bencana,” tutur Airlangga. (SYS/Bisnis.com)

BACA JUGA:   Surat Dirjen Hubla Jadi Polemik, Pemprov Kepri Diberi Waktu 180 Hari Untuk Ajukan Uji Materiil
  • Bagikan
180 views