Retribusi Jasa Labuh Dilarang, Pemprov Kepri Ajukan Judicial Review Ke MA

  • Bagikan

Regional.co.id, BATAM: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung sebagai bentuk keberatan atas surat Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Nomor UM.006/63/17/DJPL/2021 tanggal 17 September 2021 tentang Penyelesaian Permasalahan Pengenaan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan oleh Pemerintah Daerah.

Surat Dirjen Hubla tersebut menganulir pungutan retribusi Pelayanan Kepelabuhanan atas jasa labuh, penggunaan perairan dan pemanfaatan ruang perairan 0 – 12 mil laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Surat yang terbit pada Jumat, 17 September lalu cukup mengagetkan mengingat Pemprov Kepri sangat berharap dengan potensi penerimaan dari retribusi pemanfaatan ruang laut khususnya jasa labuh di perairan Kepri. Target sekitar Rp200 miliar PAD dapat terkumpul dari sektor jasa labuh ini.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad pun bergerak cepat. Pada Senin malam lalu, Ansar bersama jajaran menyempatkan bertemu dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta untuk mempertanyakan perihal surat tersebut.

BACA JUGA:   Presiden Jokowi Pimpin Ratas Soal Rempang, Ini Hasilnya!

Namun upaya lobi itu tidak membuahkan hasil. Kabarnya, BKS tak bergeming untuk menarik surat Dirjen tersebut dan menawarkan solusi bagi Kepri untuk mengelola Pelabuhan Tanjung Uban sebagai pengganti retribusi jasa labuh.

Namun tawaran itu ditolak, dan Pemprov Kepri menyatakan akan membawa persoalan ini ke Mahkamah Agung.

“Kami juga sudah menyampaikan kepada Pemprov Sumsel dan Pemprov Sulawesi Utara perihal surat Dirjen Hubla ini. Secepatnya kami akan mengambil langkah konsolidasi,” ujar Staf Khusus Gubernur Kepri Sarafuddin Aluan.

Hari ini, Gubernur Kepri mengirimkan surat kepada Menteri Perhubungan sebagai tindak lanjut polemik surat Dirjen tersebut. Menurut Ansar, masalah ini perlu disikapi dan ditanggapi demi kepastian hukum dan penegakan hukum guna menghapus pemahaman kurang baik dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan oleh Pejabat Pemerintahan sebagaimana ketentuan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

BACA JUGA:   Dampak Gempa Cianjur, Basarnas: Korban Meninggal 162 orang, Luka-luka 326 orang

“Pemprov Kepri memutuskna menghentikan sementara pungutan retribusi daerah berdasarkan surat dari Kementerian Perhubungan dan akan melakukan langkah hukum dengan meminta fatwa dari Mahkamah Agung RI terkait pemahaman regulasi hukum yang mengatur terkait pelayanan retribusi kepelabuhan daerah,” ujar Ansar dalam surat tersebut.

Surat itu juga bertujuan menghilangkan praduga Pemprov Kepri telah mengenakan pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berdampak biaya tinggi. Karena sejauh ini Pemprov Kepri sangat taat asas hukum dalam pemberlakuan retribusi daerah dengan mengacu pada ketentuan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menegaskan bahwa objek retribusi pelayanan kepelabuhan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BACA JUGA:   Jasad Eril Ditemukan, Status IG Ridwan Kamil Bikin Haru!

Sementara itu dalam pungutan jasa kepelabuhanan dilingkungan pelabuhan, harus disesuaikan dengan perkembangan pengaturan pembagian wewenang akan pengelolaan wilayah laut. Maka sesuai amanah Pasal 18A UUD 1945, Pasal 27 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 75 ayat (6) UU Nomor 17 Tentang Pelayaran, terdapat kewenangan atribusi oleh Daerah Provinsi dalam pengelolaan wilayah laut yang mengakibatkan adanya hak pungutan terhadap 2 jenis jasa pelayanan kepelabuhanan dilingkungan pelabuhan yang dikenakan berkaitan dengan pemanfaatan ruang laut yaitu jasa labuh/parkir kapal dan penggunaan perairan yang berlangsung didalam ruang laut hak pengelolaan Daerah Provinsi yaitu didalam 12 mil laut dari garis pantai. (SYS)

  • Bagikan
389 views