Surat Dirjen Hubla Jadi Polemik, Pemprov Kepri Diberi Waktu 180 Hari Untuk Ajukan Uji Materiil

  • Bagikan

Regional.co.id, TANJUNGPINANG: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki waktu 180 hari untuk mengajukan keberatan dan judicial review terhadap surat Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang melarang pungutan retribusi jasa labuh di perairan Kepri.

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2009 Jo. UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 31A ayat 1 disebutkan Permohonan pengujian judicial review terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada MA dan dibuat secara tertulis dan rangkap sesuai keperluan dalam Bahasa Indonesia.

Selanjutnya pada ayat (2), disebutkan Permohonan judicial review hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: a.   perorangan warga negara Indonesia; b.   kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau c.   badan hukum publik atau badan hukum privat.

BACA JUGA:   Jasad Eril Ditemukan, Status IG Ridwan Kamil Bikin Haru!

Permohonan judicial review ke MA diatur lebih rinci dalam Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materil dengan menggunakan terminologi Permohonan Keberatan. Permohonan keberatan diajukan kepada MA dengan cara: a.   Langsung ke MA; atau b.   Melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan Pemohon. (lihat Pasal 2 ayat [1] Perma 1/2004) dan c.   Permohonan Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (Pasal 2 ayat [4] Perma 1/2004).

Surat Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Nomor UM.006/63/17/DJPL/2021 tanggal 17 September 2021 tentang Penyelesaian Permasalahan Pengenaan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan oleh Pemerintah Daerah telah memicu polemic dan kesimpangsiuran tentang kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan ruang laut.

BACA JUGA:   APBD Batam 2023 Disahkan Rp3,298 Triliun

Apalagi Pemprov Kepri pada Maret lalu telah mengesahkan dimulainya pungutan retribusi jasa labuh kepada pengguna jasa yang memanfaatkan ruang laut untuk jasa labuh kapal di beberapa lokasi di Kepri.

potensi jasa labuh di perairan Kepri

Potensi retribusi ini diperkirakan mencapai Rp200 miliar dan nilainya cukup signifikan menopang APBD Provinsi Kepri yang selalu deficit dalam beberapa tahun terakhir.

Hasil penelusuran Regional.co.id, terdapat enam lokasi utama labuh jangkar yang tersebar di beberapa titik meliputi wilayah Batam (Batu Ampar, Kabil, Galang, dan Nipah), wilayah Bintan (Tanjung Berakit) dan wilayah Karimun (Karimun Besar). (SYS)

  • Bagikan
136 views