Jadi Tersangka Kasus Suap, KPK Tahan Aziz Syamsuddin

  • Bagikan

Regional.co.id, JAKARTA: KPK resmi menahan politisi Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin sebagai tersangka dalam kasus suap penanganan perkara dana alokasi khusus (DAK) di Lampung Tengah.

Aziz tiba di Gedung KPK pada pukul 19.55, Jumat (24/9). Dia dijemput paksa tim KPK setelah mangkir pemeriksaan dengan dalih tengah menjalani isolasi mandiri. Tim menjemput Aziz dikediamannya di kawasan Jakarta Selatan.

Setelah menjalani pemeriksaan intensif, pada pukul 1.03 WIB dini hari Sabtu (25/9), Aziz keluar dari Gedung KPK dengan tangan diborgol dan menggunakan rompi orange KPK untuk selanjutnya menjalani masa penahanan 20 hari di Polres Metro Jakarta Selatan.

BACA JUGA:   Berhenti Minum Kopi? Ingat 7 Efek Samping ini!

Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan secara runut Azis Syamsuddin memberikan uang kepada AKP Robin untuk mengurus kasus korupsi di Lampung Tengah yang menyeret namanya. Azis Syamsuddin menjanjikan uang kepada AKP Robin sebesar Rp 4 miliar namun baru terealisasi Rp 3,1 miliar.

KPK kemudian memutuskan menahan Azis Syamsuddin dalam perkara pemberian uang kepada AKP Robin. Azis ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan hingga 13 Oktober 2021.

“Setelah penyidik memeriksa sekitar 20 orang saksi dan alat bukti lain, maka tim penyidik melakukan penahanan kepada tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai 24 September 2021 sampai 13 Oktober 2021 di Rutan Polres Jakarta Selatan,” ujar Firli.

BACA JUGA:   Masa Berlaku Paspor Jadi 10 Tahun, Simak Cara dan Syarat Pembuatannya!

Atas perbuatannya tersebut, Azis Syamsuddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Golkar Supriansa mengatakan Golkar masih menunggu kepastian hukum mengenai kasus yang menjerat salah satu kadernya.

“Jika benar beliau ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK, maka Partai Golkar akan melakukan langkah persiapan penggantian posisi Wakil Ketua DPR RI sesuai mekanisme baik sesuai aturan internal partai maupun aturan UU MD3,” ujarnya. (SYS)

BACA JUGA:   Rilis Laporan Keuangan Tahun 2021, Garuda Indonesia Masih Rugi Rp62 Triliun
  • Bagikan
93 views