Banyak Masalah, Pengembangan KEK Arun Kurang Optimal

  • Bagikan

Regional.co.id, LHOKSEUMAWE: Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun-Lhokseumawe, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam semakin tidak jelas jika Dewan Nasional KEK dan Pemerintah Daerah setempat tidak komitmen membangun kawasan tersebut.

Rustam Efendi, General Manager PT Patriot Nusantara Aceh selaku Badan Usaha Pembangu dan Pengelola (BUPP) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun-Lhokseumawe, mengungkapkan keprihatinannya terhadap masa depan kawasan khusus tersebut.

“KEK Arun masih menyimpan segudang masalah. Selain tidak ada modal, BUPP juga kekurangan SDM yang professional. Kami kesulitan menjalankan operasional perusahaan karena kesulitan modal kerja,” ujarnya kepada Regional Newsroom, pekan lalu.

Dia bahkan menyebutkan gaji pegawai BUPP selama 19 bulan belum dibayar, operasional dan kebutuhan kantor sudah lama tidak bisa dipenuhi sehingga semua harus dikerjakan menggunakan uang pribadi.

BACA JUGA:   Gesa Pembangunan Infrastruktur, KI Tenayan Butuh Rp3,4 Triliun

Rustam mengaku masih berharap keseriusan pemerintah daerah baik Pemprov NAD dan Pemko Lhokseumawe agar bersinergi dan mendukung keberadaan KEK ini. Termasuk peran DN KEK agar mendesak para pihak yang terlibat dalam pengembangan KEK Arun ini yaitu PT Pertamina, PT Pelindo I, dan PT Pupuk Iskandar Muda.

KEK Arun Lhokseumawe dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2017 dan resmi beroperasi pada 14 Desember 2018 lalu. Pemerintah menunjuk BUPP KEK yaitu PT Patriot Nusantara Aceh untuk mengelola areal seluas 2.622,48 hektar.

KEK Arun juga terbilang kawasan yang sudah jadi karena sebelum ditetapkan sebagai kawasan khusus, sudah ada tiga perusahaan yang mengembangkan areal tersebut yaitu PT Pertamina, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pelindo I, dan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh. Infrastruktur dasar pun sudah relative lengkap seperti pelabuhan, energi, air bersih, dan jalan dalam kawasan. Saat ini ada 35 perusahaan besar dan kecil yang beroperasi di dalam kawasan.

BACA JUGA:   Pertamina Jadi Sponsor Utama, Sirkuit Mandalika Berubah Nama

Menurut Rustam, wajar jika KEK Arun masuk dalam kategori kurang optimal sebagaimana hasil evaluasi DN KEK karena memang pengelolaan kawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya. “Masing-masing pihak tidak komitmen dengan kesepakatan yang ada. Sinergi dengan pemerintah daerah juga tidak terjadi. Jadi wajar jika KEK Arun kurang optimal.”

Untuk melanjutkan pengembangan KEK Arun, Rustam mengusulkan para pihak untuk kembali pada komitmen awal. Perusahaan yang ada dalam kawasan sebaiknya berkoordinasi dengan BUPP dalam operasional dan tidak jalan sendiri-sendiri.

Untuk pengelolaan lahan 2.600 hektar tersebut, sampai saat ini BUPP belum mendapatkan perjanjian KSO dari pemilik lahan. Ada beberapa perusahaan yang tidak melapor kepada BUPP dan tidak mau berkomunikasi.

BACA JUGA:   Realisasi Investasi Capai Rp6 Triliun, Jadi: Apa Benar Sebesar Itu?

“Kondisi ini menyulitkan kami untuk mengembangkan kawasan jika sinergi tidak terbangun dengan baik. Saya berharap semua pihak komitmen dengan kesepakatan dan DN KEK turut andil menyelesaikan permasalahan ini,” tandas Rustam.

Editor: M. Pangestu

  • Bagikan
550 views