PT Perindo Tak Henti Dihajar Kasus Korupsi

  • Bagikan

Regional.co.id, JAKARTA: Kasus korupsi yang menjerat Anggota IV Badan Pengusahaan Batam Syahril Japarin saat menjabat sebagai Direktur Utama Perum Perindo periode 2016-2017 beserta empat tersangka lain menguak deretan kasus korupsi yang menggerogoti perusahaan plat merah tersebut.

Syahril dijerat Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kejaksaan Agung memutuskan untuk menahan tersangka di Rutan Salemba Cabang Kejagung, Rabu malam kemarin.

Bersama Syahril, Kejagung juga menetapkan Riyanto Utomo, Dirut PT Global Prima Sentosa sebagai tersangka dan turut ditahan. Sebelumnya, pada Kamis (20/10/2021) lalu, Kejagung juga menahan tiga tersangka lain yaitu Vice President Divisi Perdagangan, Penangkapan, dan Pengelolaan Perum Perindo Wenny Prihatini, Direktur PT Prima Pangan Madani Lalam Sarlam, dan Direktur PT Kemilau Bintang Timur Nabil M. Basyuni.

Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, menjelaskan saat menjabat sebagai Dirut Perum Perindo, Syahril membuat kebijakan penerbitan medium term notes (MTN) dan mendapatkan dana sebesar Rp200 miliar yang terdiri dari sertifikat Seri Jumbo A dan Seri Jumbo B. MTN merupakan salah satu upaya mendapatkan dana dengan cara menjual prospek.

BACA JUGA:   Sidang Pleno ISEI 2022 Usung Sinergi dan Inklusifitas Ekonomi

Namun penggunaan MTN tidak dipergunakan sebagiamana peruntukkannya. MTN Seri A dan Seri B Sebagian besar digunakan untuk bisnis perdagangan ikan yang dikelola oleh Divisi Penangkapan, Perdagangan, dan Pengelolaan (P3) Perum Perindo.

“Peran tersangka Riyanto Utomo adalah menjadi salah satu pihak yang mengadakan kerjasama perdagangan ikan dengan menggunakan transaksi-transaksi fiktif yang dilakukan oleh Perum Perindo,” papar Leo.

Transaksi fiktif tersebut dilakukan tanpa ada perjanjian kerjasama, tidak ada berita acara serah terima barang, tidak ada laporan jual beli ikan, dan tidak ada dari pihak Perum Perindo yang ditempatkan dalam penyerahan ikan dari pemasok kepada mitra bisnis Perum Perindo.

Selain kasus penyalahgunaan surat utang tersebut yang menjerat Dirut Perindo periode 2016-2017, Dirut Perum Perindo Risyanto Suanda juga tersandung kasus hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap tersangka pada 23 September 2019 lalu.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, pada konferensi pers (24/9/2019) mengatakan ada dugaan alokasi fee sebesar Rp1.300/kg untuk ikan frozen pacific mackerel yang diimpor Perum Perindo untuk direksi.

BACA JUGA:   Ketum Hipmi Mardani H. Maming Menyerahkan Diri

“KPK meningkatkan penyidikan terhadap perusahaan pemberi suap yaitu Direktur PT Navy Arsa Sejahtera Mujib Mustofa dan penerima suap Dirut Perum Perindo Risyanto Suanda,” ujar Saut di Jakarta.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 9 orang termasuk kedua tersangka dan menyita barang bukti berupa uang dalam amplop senilai US$30.000.

Dalam perkembangannya, kasus tersebut sudah disidangkan dalam pengadilan Tipikor pada Mei 2020 lalu dan Risyanto didakwa telah menerima suap masing-masing sebesar US$30.000 dari Richard Alexander Anthony, Sin$30.000 dari Desmond Previn, Sin$50.000 dari Juniusco Cuaca, dan dari Mujib Mustofa sebesar US$30.000.

Atas kasus tersebut, Risyanto telah disidang dan mendapatkan hukuman 5 tahun penjara dan kewajiban membayar ganti rugi kepada negara sebesar Rp1,244 miliar.

Perum menjadi Persero

Perum Perikanan Indonesia adalah perusahaan khusus pengembangan sektor perikanan yang didirikan oleh Pemerintah Indonesia dan berkantor pusat di Jakarta. Perusahaan ini memulai sejarah dengan nama Perusahaan Umum Prasarana Perikanan Samudera (Perum PPS) dan kemudian diubah menjadi Perum Perindo. Pada tanggal 13 Juli 2021, Pemerintah resmi mengubah status Perindo dari perusahaan umum menjadi persero melalui Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2021.

BACA JUGA:   Kunjungan Wisman ke Batam Melonjak 105,68%, BPS: Didominasi Turis Singapura!

Perindo merupakan BUMN yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan usaha dibidang bisnis perikanan dan pengusahaan di pelabuhan perikanan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan.

Lini usaha yang diselenggarakan mulai dari hulu sampai hilir, antara lain pengelolaan pelabuhan perikanan, produksi bibit ikan dan pakan ikan, budidaya, penangkapan ikan, perdagangan dan pengolahan hasil perikanan. Termasuk juga produksi air bersih, es, dan usaha pemasaran bahan bakar minyak dan listrik.

Pengembangan usaha dan wilayah operasi berdampak terhadap peningkatan pendapatan perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari capaian lima tahun terakhir. Pada tahun 2012 memperoleh pendapatan Rp168,5 miliar dengan tingkat kesehatan AA, opini WTP. Pada tahun 2017 pendapatan tumbuh 360 persen menjadi Rp603 miliar dengan tingkat kesehatan A opini WTP.

Kendati dirundung kasus korupsi bertubi-tubi, direksi Perindo saat ini harus menjaga agar perusahaan bisa terus beroperasi dan menjalankan fungsinya lebih baik lagi dengan menerapkan praktek bisnis yang transparan dan taat asas. (SYS)

  • Bagikan
156 views