China Stop Pembiayaan, 66% Proyek PLTU di Asia Terancam Batal

  • Bagikan
PLTU Paiton, salah satu pembangkit uap terbesar di Asia Tenggara

Regional.co.id, SHANGHAI: Komitmen Pemerintah China untuk menghentikan pembiayaan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di luar negeri dipastikan berdampak terhadap kelanjutan pembangunan proyek tersebut termasuk di Indonesia.

Data The Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) dan Global Energy Monitor (GEM) melaporkan total PLTU yang sedang dalam perencanaan pembangunan di luar India dan China bakal menyusut 66% dari total 65 gigawatt (GW) menjadi 22 GW.

“Janji pemerintah China untuk menghentikan pembiayaan proyek tenaga uap di luar negeri memicu pembatalan proyek tersebut,” demikian laporan lembaga itu seperti dikutip Reuters, kemarin.

BACA JUGA:   Konsorsium Tiga Negara Garap Proyek Wind Farm di Laos berkapasitas 1 Gigawatt

CREA menghimpun data PLTU batu bara yang dalam tahap pra-konstruksi tersebar di delapan negara yaitu Bangladesh, Indonesia, Laos, Pakistan, Filipina, Sri Lanka, Thailand, dan Vietnam. Hampir semua proyek tersebut yang ada di Bangladesh dan Sri Lanka sedang dalam proses pembatalan.

Sementara di Indonesia, sekitar 65% proyek  PLTU yang sudah masuk dalam RUPTL 2021-2030 berpotensi batal jika China benar-benar menarik dan membatalkan pembiayaannya. Proyek yang tersisa diperkirakan terus berlanjut adalah proyek pembangkit dalam kawasan industry.

Komitmen pemerintah China tersebut merupakan lanjutan dari hasil kesepakatan negara-negara KTT Iklim COP26 yang akan mengakhiri penggunaan PLTU sebagai sumber energi pada 2030 dan 2040.

BACA JUGA:   Kepri Jadi Tujuan Investasi PLTS, Pemprov Dorong Investor Bangun Industri Baterai dan SolarPanel

Pada 3 November lalu, Indonesia memutuskan bergabung dalam komitmen Global Coal to Clean Power Transition Statement. Perjanjian itu dideklarasikan untuk meningkatkan penggunaan energi bersih dan mengakhiri pembangkit batu bara paling lambat pada 2040.

Namun Indonesia mengecualikan klausul nomor tiga yaitu menghentikan perizinan baru, konstruksi, dan pembiayaan langsung untuk proyek pembangkit batu bara baru yang belum dihentikan. Indonesia juga mempertimbangkan untuk mempercepat pension (early retirement) PLTU pada 2040 dan tergantung pada bantuan keuangan pembiayaan internasional.

Pemerintah RI membutuhkan dana transisi energi ini sekitar US$30 miliar atau setara Rp437 triliun dalam delapan tahun ke depan. Dana tersebut digunakan untuk mengembangkan dan membangun pembangkit energi baru terbarukan di lokasi-lokasi yang selama ini dilayani oleh pembangkit batu bara. (SYS/Reuters)

BACA JUGA:   Rencana Kenaikan Tarif Air Bersih, Benny: Angka Rp4,5 Triliun Dihitung Dari Mana?
  • Bagikan
439 views