7 Provinsi dan 10 Kab/Kota Raih Realisasi Investasi Terbaik 2021, Dimana Kepri dan Batam?

  • Bagikan
Kementerian Investasi memberikan penghargaan kepada 7 provinsi dan 10 kabupaten/kota atas pencapaian realisasi investasi terbaik sepanjang 2021, di Jakarta, Rabu (16/2)

Regional.co.id, JAKARTA: Kementerian Investasi/BKPM memberikan apresiasi kepada tujuh pemerintah provinsi dan 10 pemerintah kabupaten/kota atas capaian realisasi investasi tertinggi selama tahun 2021 lalu.

Imam Soejoedi, Deputi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal Kementerian Investasi/BKPM, mengatakan capaian realisasi investasi nasional pada 2021 tercatat sebesar Rp901 triliun dengan serapan tenaga kerja 1,207 juta orang.

“Kami mencatat tujuh provinsi terbaik memberikan kontribusi realisasi investasi sebesar 58,4% atau Rp526 triliun, dan 10 kabupaten/kota berkontribusi sebesar 27,9%,” ujarnya dalam acara pemberian penghargaan investasi terbaik di Jakarta, hari ini.

Peringkat tujuh provinsi dengan capaian realisasi investasi terbaik adalah 1. Provinsi Jawa Barat, 2. Provinsi DKI Jakarta, 3. Provinsi Jawa Timur, 4. Provinsi Banten, 5. Provinsi Riau, 6. Provinsi Jawa Tengah, dan 7. Provinsi Maluku Utara.

Sedangkan 10 kabupaten/kota dengan capaian investasi terbaik sepanjang 2021 lalu adalah 1. Kab. Bekasi, 2. Kota Surabaya, 3. Kab. Halmahera Tengah, 4. Kab. Morowali, 5. Kab. Karawang, 6. Kab. Mimika, 7. Kab. Konawe, 8. Kota Balikpapan, 9. Kota Cilegon, 10. Kab. Gresik.

BACA JUGA:   Ekonomi Malaysia 2022 Diprediksi Makin Kuat pada Level 6%

BKPM mencatat pada akhir 2021 lalu investasi yang masuk sebesar Rp901 triliun dengan serapan tenaga kerja sebanyak 1,207 juta orang. Dari sisi status penanaman modal, terdapat keseimbangan penanaman modal asing dan dalam negeri yaitu PMA sebesar Rp454 triliun (50,4%) dan PMDN sebesar Rp447 triliun (49,6%). Total realisasi investasi di luar Jawa sepanjang tahun 2021 ini mencapai Rp468,2 triliun (52%). sementara, realisasi investasi di Jawa pada periode yang sama tercatat sebesar Rp432,8 triliun (48%).

Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Kepala BKPM, menegaskan pencapaian ini memberikan bukti perekonomian global mulai pulih dan memberikan dampak terhadap masuknya arus investasi ke dalam negeri.

“Ini sentimen positif dari asing terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK). Tren ini harus kita jaga. Inilah buktinya bahwa UUCK sangat penting. Jika kita bisa pertahankan di 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa semakin membaik,” jelas Bahlil.

BACA JUGA:   Bersiap Pindah ke IKN, 60.000 ASN Ikuti Uji Kompetensi

Berdasarkan negara asal PMA, Singapura masih menempati urutan pertama dan disusul oleh Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok (RRT), RRT dan Amerika Serikat. Amerika Serikat berhasil masuk dalam 5 besar negara dengan total nilai realisasi investasi sebesar US$2,5 miliar (8,2%), hampir mengimbangi Tiongkok di posisi ketiga penyumbang realisasi investasi sepanjang tahun 2021 dengan nilai investasi US$3,2 miliar (10,2%)

Sepanjang tahun 2021 ini, investasi yang mendominasi yaitu di sektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin, dan Peralatannya dengan total realisasi investasi sebesar Rp117,5 triliun (13,0%) hampir imbang dengan sektor Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran yaitu sebesar Rp117,4 triliun (13,0%). Sedangkan, lokasi dengan realisasi investasi tertinggi yaitu provinsi Jawa Barat sebesar Rp136,1 triliun (15,1%).

“Artinya investasi saat ini sudah mendorong kepada pembangunan industri. Memang kita dorong di sektor manufaktur untuk bagaimana mendapatkan nilai tambah,” tegas Bahlil.

Sementara itu Suhajar Diantoro, Sekjen Kementerian Dalam Negeri, mengatakan keberhasilan ini bukti antara pemerintah daerah dan kementerian investasi sudah satu persepsi dalam mendorong capaian realisasi investasi di daerah.

BACA JUGA:   Turis Bisa Masuk Singapura dan Malaysia Tanpa Karantina Mulai 1 April

“Dengan meningkatnya investasi di daerah maka akan berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” paparnya.

Suhajar menghimbau pemerintah daerah untuk terus melakukan inovasi untuk memberikan kemudahan akses investasi kepada calon investor. Kemudahan itu dapat berupa kemudahan layanan perizinan sesuai kewenangan daerah, penyediaan informasi tentang potensi investasi yang dapat diakses dengan mudah.

“Untuk mendorong investasi, pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi yang massif agar memberikan nilai jual terhadap potensi investasi yang dimiliki daerah,” ujarnya.

Total alokasi anggaran untuk urusan penanaman modal di pemerintah daerah pada 2021 lalu tercatat sebesar Rp4,9 triliun. Jika dibandingkan dengan total APBD Provinsi se Indonesia sebesar Rp1.040 triliun berarti hanya 0,4% saja alokasi untuk anggaran urusan bidang penanaman modal. (SYS)

  • Bagikan
376 views