Korea Selatan Berminat Biayai Proyek Jembatan Batam-Bintan Melalui Skema KPBU-MRG

  • Bagikan
Delegasi Kementerian Lahan, Infrastruktur, dan Transportasi Korea Selatan mengunjungi Kementerian PUPR dalam rangka menjajaki kerjasama pembiayaan infrastruktur di Jakarta belum lama ini.

Regional.co.id, JAKARTA: Delegasi Kementerian Lahan, Infrastruktur, dan Transportasi Korea Selatan mengunjungi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) guna membicarakan rencana keterlibatan Korea Selatan dalam proyek Jembatan Batam-Bintan di Provinsi Kepulauan Riau.

Rombongan yang dipimpin Wakil Menteri Lahan, Infrastruktur, dan Transportasi Korsel Yun Seong-won itu menyatakan minat Pemerintah Korea Selatan untuk mendanai proyek pembangunan Jembatan Batam Bintan.

“Kami memiliki pengalaman sukses membangun jembatan di atas permukaan laut termasuk teknologi yang memadai untuk jembatan. Apalagi Indonesia dan Korea Selatan memiliki kemiripin geografis yaitu wilayah kepulauan,” ujar Yun, belum lama ini.

Kunjungan delegasi Korsel tersebut dalam rangka menjajaki kerjasama kedua negara dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Yun menjelaskan rencana pendanaan proyek terdiri dari dua skema, yakni dukungan pemerintah melalui pinjaman dan Kerja sama Badan Usaha dan Pemerintah (KPBU dengan model Minimum Revenue Guarantee (MRG).

“Setelah kami pelajari, KPBU dengan model MRG kurang lebih sama seperti skema yang kami tawarkan yakni Availability Payment,” paparnya.

BACA JUGA:   SunCable Raih Pembiayaan Seri-B senilai AUS$210 Juta Untuk Proyek Australia-Asia Powerlink

Pemerintah Korea Selatan sebelumnya telah menyampaikan minat mereka untuk turut serta dalam pembangunan Jembatan Batam-Bintan.  Mereka pernah mengirimkan surat melalui Korean Exim Bank (KEXIM) kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada 22 September 2021 lalu.

Proyek jembatan tersebut akan mulai masuk tahap prakualifikasi pada kuartal kedua 2022 ini dan sejauh ini proses finalisasi masih terus berjalan dan diharapkan bisa terlaksana tepat waktu. Beberapa investor dikabarkan sudah menyatakan minat untuk mendanai proyek jembatan tersebut. Dalam skema KPBU, investor berkewajiban menyetor 70% modal investasi sedangkan pemerintah sebesar 30%.

Terdapat dua paket pekerjaan yakni pekerjaan jalan dan pekerjaan jembatan, sehingga akan membentuk satu kesatuan jalan tol yang menghubungkan Pulau Batam-Pulau Tanjung Sauh-Pulau Buau-Pulau Bintan. Total panjang keseluruhan 14,74 km yang terdiri dari panjang jalan 7,06 km dan panjang jembatan 7,68 km.

Kementerian PUPR menyebut terjadi perubahan nilai investasi atau anggaran untuk proyek jembatan Batam-Bintan, yakni dari Rp8,78 triliun menjadi sebesar Rp13,66 triliun. Anggaran tersebut tercatat membengkak hingga 55,5%.

BACA JUGA:   Tugas Wapres Baru Ngurus Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur, Seperti Apa Konsepnya?

Adapun skema pembiayaan KPBU MRG merupakan bentuk insentif yang diberikan pemerintah kepada pihak swasta agar mau terlibat dalam proyek infrastruktur yang kurang menguntungkan dan beresiko tinggi.

Istilah MRG dikenal dalam penyelenggaraan proyek Public Private Partnership (PPP) utamanya jika PPP tersebut berupa pembangunan infrastruktur yang cenderung berisiko tinggi (risky infratructure PPP projects). 

Insentif yang didapatkan oleh investor dalam konsep MRG adalah berupa hak atas jaminan pendapatan (revenue) minimum bagi pihak swasta selama kontrak PPP. Dengan adanya hak atas jaminan pendapatan maka diharapkan investor akan mau berinvestasi di proyek infrastruktur tersebut. Besaran hak atas jaminan pendapatan ini biasanya didasarkan pada jumlah penggunaan infrastruktur yang dibangun.

Sebagai contoh, dalam proyek infrastruktur pembangunan jalan tol, pemerintah dapat memberikan MRG berupa jumlah minimal traffic / pengguna jalan tol sebagai dasar perhitungan pendapatan dari jalan tol tersebut. Contoh lain adalah dalam proyek pembangunan infrastruktur Mass Rapid Transit (MRT) pemerintah bisa memberikan MRG berupa jumlah penumpang minimal per bulan sebagai dasar perhitungan pendapatan dari proyek MRT tersebut.

BACA JUGA:   Dapat Porsi 19% Saham, WIKA Proyeksikan Deviden Sebesar Rp33,6 Miliar Dari Bandara Hang Nadim

Adapun basis perhitungan minimum sebagai benchmark MRG, dimana akan dibandingkan antara level minimum dengan data aktualnya, bisa berupa jumlah pengguna; jumlah traffic; jumlah penumpang; arus kas bersih; laba sebelum bunga, pajak, dan penyusutan / EBITDA; laba sebelum bunga dan pajak / EBIT; Internal Rate of Return (IRR); dan basis lainnya.  Hal yang akan dijadikan basis ini harus disepakati dan dituangkan dalam kontrak PPP secara jelas untuk menghindari konflik.

Dalam proyek PPP ada 3 jenis variasi dari MRG yaitu: 1) Put Option untuk Pihak Swasta (Put Option only); 2) Put Option untuk Pihak Swasta dan Call Option untuk Pemerintah (Put Option and Call Option); 3) Put Option Terbatas untuk Pihak Swasta dan Call Option Terbatas untuk Pemerintah (Limited Put Option and Limited Call Option).

  • Bagikan
254 views