Mantan Gubernur Riau Annas Maamun Ditahan KPK, Terkait Kasus Dugaan Suap Pengesahan RAPBD 2014-2015

  • Bagikan
Mantan Gubernur Riau Annas Maamun dijemput paksa dan ditahan di Rutan KPK dalam dugaan kasus suap pembahasan RAPBD Tahun 2014-2015, di kediamannya di Pekanbaru, Riau, hari ini, Rabu (30/03)

Regional.co.id, JAKARTA: Baru setahun lebih menghirup udara bebas setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin pada September 2020 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan menahan menahan Gubernur Riau periode 2014-2019, Annas Maamun, terkait kasus dugaan suap pengesahan RAPBD-P tahun anggaran 2014 dan/atau RAPBD tahun anggaran 2015 Provinsi Riau.

Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) Annas sudah diteken sejak tahun 2015 lalu namun baru dieksekusi dan ditingkatkan status menjadi tersangka setelah tujuh tahun.

“Kasus ini merupakan tunggakan kasus masa lalu di mana Sprindik dikeluarkan pada 2015 lalu. Ini adalah beban dan tunggakan yang harus diselesaikan,” ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto, dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Rabu (30/3).

BACA JUGA:   Tidak Ada Pembatalan Travel Bubble, Kepri Siap Sambut Turis Asing

Untuk kepentingan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai 30 Maret 2022 sampai dengan 18 April 2022 di Rutan KPK pada Kavling C1.

Dalam proses penyidikan, Karyoto berujar pihaknya sudah memeriksa 78 saksi dan menyita uang sejumlah Rp200 juta.

“Setelah pengumpulan berbagai informasi dan data ditambah fakta-fakta selama proses persidangan dalam terpidana Suparman dkk, kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, maka KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan dan menetapkan tersangka AM, Gubernur Riau periode 2014-2019,” terang Karyoto.

BACA JUGA:   Jasad Eril Ditemukan, Ridwan Kamil Bertolak Ke Swiss

Atas perbuatannya, Annas sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebelumnya, KPK menjemput paksa Annas Maamundi kediamannya di Pekanbaru, Riau, hari ini, Rabu (30/3). Annas dianggap tidak kooperatif dalam penyidikan yang sedang dijalankan lembaga antirasuah.

Ini merupakan proses hukum kedua Annas di KPK. Sebelumnya, iadivonis 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan atas kasus korupsi alih fungsi lahan kelapa sawit. Hukuman Annas kemudian diperberat menjadi 7 tahun penjara di tingkat kasasi dengan hakim ketua saat itu Artidjo Alkostar.

BACA JUGA:   Jumlah Orang Miskin di Batam Naik Terus, BPS: Per Maret 2022 Tercatat 82.590 orang

Namun, Annas kemudian mendapat grasi berupa pengurangan hukuman pidana selama satu tahun dari Presiden Joko Widodo. Grasi itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor: 23/G Tahun 2019 tertanggal 25 Oktober 2019.

Grasi diberikan kepada Annas dengan pertimbangan mengidap penyakit seperti PPOK (COPD akut), dispepsia syndrome (depresi), gastritis (lambung), hernia, dan sesak napas sehingga membutuhkan pemakaian oksigen setiap hari. Ia bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin pada Senin, 21 September 2020. (SYS/CNNIndonesia)

  • Bagikan
217 views