Ekspor Listrik ke Singapura Terganjal Regulasi, Bagaimana Kelanjutan Investasi Solar Energy di Kepri?

  • Bagikan
Proyek solar panel terapung di selat Johor dikembangkan oleh salah satu perusahaan listrik Singapura. Proyek sejenis juga akan dikembangkan di Batam mulai 2022 ini.

Regional.co.id, BATAM: Rencana Sunseap Group Singapura yang akan mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di atas areal 1.600 hektar di Dam Duriangkang terancam gagal pasca perubahan regulasi yang membatasi pemanfaatan permukaan waduk hanya dibolehkan sebesar 5%.

Ketentuan pemanfaatan permukaan air waduk untuk pembangunan PLTS terapurng maksimal sebesar 5% dari luas permukaan genangan waduk pada muka air normal berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 27 tahun 2005 yang diubah menjadi Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 tahun 2020 tentang Bendungan.

Peraturan tersebut jelas akan mengganjal rencana besar Sunseap Group, Singapura yang akan memanfaatkan waduk Duriangkang sebagai basis PLTS terapung dengan total areal yang dibutuhkan sebesar 1.600 hektar atau hampir 85% dari total luas waduk tersebut yang mencapai 2.000 hektar. Termasuk rencana PT Toba Bara Energi yang akan mengembangkan PLTS Terapung di Dam Tembesi.

BACA JUGA:   31 Perusahaan Nasional Deklarasi Pembangunan PLTS Kapasitas 3,2 GW hingga 2023

Wanhar, Direktur Bina Program Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral menegaskan peluang ekspor listrik ke Singapura tetap terbuka termasuk kesempatan investasi energi baru terbarukan di wilayah Kepulauan Riau, namun tetap harus memperhatikan regulasi dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan dalam webinar Regional Energy Outlook 2022: The Sustainable Energy, Prospect and Challenges, yang digelar oleh Regional Newsroom, belum lama ini.

“Kami mencatat beberapa konsorsium berminat untuk mengembangkan fasilitas energi baru terbarukan di Kepulauan Riau khususnya solar panel dalam rangka memanfaatkan peluang ekspor energi ke Singapura,” ujarnya.

Hanya saja, lanjut dia, rencana ekspor tersebut harus memperhatikan beberapa peraturan dan regulasi yang masih berlaku dan melibatkan lintas kementerian di Jakarta, seperti ketentuan sebelum ekspor di lakukan dan pemanfaatan permukaan waduk untuk pengembangan PLTS terapung (floating photovoltaic/FPV).

Wanhar menjelaskan berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pada pasal 40 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2012 pasal 4 menegaskan perdagangan listrik lintas negara dapat dilakukan apabila kebutuhan tenaga listrik setempat dan wilayah sekitar sudah terpenuhi; harga jual tenaga listrik tidak mengandung subsidi; dan tidak menganggu mutu dan keandalan penyediaan listrik setempat.

BACA JUGA:   Lima Perusahaan Konsorsium Dapat Izin Ekspor Listrik 2 GW ke Singapura, Ada Adaro dan Medco!

Aturan tersebut dipertegas lagi dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2021 pasal 36 ayat 1 disebutkan bahwa izin penjualan, izin pembelian, dan/atau izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara hanya dapat dilakukan oleh pemegang IUPTLU terintegrasi.

“Jadi disini kata kuncinya, perusahaan yang berminat ekspor harus melengkapi izin IUPTLU Terintegrasi,” papar Wanhar.

Berdasarkan Permen tersebut, izin yang harus disiapkan oleh investor adalah 1) penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik (Wilus); 2) izin usaha penyediaan tenaga listrik umum (IUPTLU); 3) izin penjualan dan interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara termasuk izin jual beli dan interkoneksi tenaga listrik (IJBTLN).

BACA JUGA:   Singapura Bangun PLTS Skala Besar di Waduk Kranji, Dimulai Tahun 2025!

Wanhar mengungkapkan sejauh ini baru dua konsorsium yang sudah siap untuk menindaklanjuti rencana ekspor listrik ke Singapura ini yaitu konsorsium PLN Batam, SuryaGen, dan SembCorp Industries yang akan membangun PLTS di Pulau Lumba Besar, dan konsorsium Medco Energi, Gallant Ventures, PacificLight Power yang membangun PLTS di Pulau Bulan.

Konsorsium PT PLN Batam diketahui sudah memperoleh izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), sedangkan konsorsium Medco Energi sedang dalam pengurusan izin KKPR di Kementerian ATR/BPN.

“Pada prinsipnya peluang permintaan listrik di Singapura itu ada, dan kami juga tidak mau menghalangi rencana investor untuk mengembangkan fasilitas pembangkit di Indonesia. Namun ada regulasi yang tetap harus diperhatikan. Untuk itu kami berencana untuk mengevaluasi berbagai regulasi tersebut,” tandas Wanhar.


  • Bagikan
510 views