Pemkot Bogor Kaji Ulang Perizinan 222 Minimarket

  • Bagikan

“Kami sedang kaji ulang dan akan kami tertibkan jika melanggar tata ruang.”

Walikota Bogor, Bima Arya

Regional.co.id, BOGOR: Pemerintah Kota Bogor tengah mengkaji ulang perizinan 222 minimarket yang diindikasikan melanggar tata ruang kota.

Menurut Bima Arya, Walikota Bogor, kondisi ini terjadi akibat pemerintah daerah tidak ikut dalam proses verifikasi titik lokasi permohonan izin minimarket agar tidak mematikan usaha mikro, kecil dan menengah.

“Kami sedang kaji ulang dan akan kami tertibkan jika melanggar tata ruang. Jika sudah sesuai tata ruang tapi ada masalah perizinan dengan himbauan untuk melengkapi izinnya. Kami mendata sekitar 222 yang bermasalah,” ujarnya.

BACA JUGA:   Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru PTN Berubah, Ini Penjelasan Nadiem!

Berdasarkan data Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor, sebanyak 222 dari 520 minimarket dinilai jaraknya hanya 300 meter atau memiliki permasalahan perizinan.

Bima menilai ada kelemahan dari sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS). Pemerintah daerah tidak bisa mengawasi penerbitan izin minimarket karena pengusaha mengurus langsung secara daring ke sistem yang terhubung dengan pemerintah pusat.

“Ini bisa menimbulkan persoalan. Jika bisa terdeteksi, pasti kami tidak izinkan. Itu tidak terdeteksi oleh bagian perizinan satu pintu maka itu bisa lolos. Jika di OSS ada ruang pemda untuk mengawasi dan tidak setuju, ada waktu pemda mengawasi dan mengecek kawasan yagn dipakai usaha apakah sudah sesuai peruntukan atau tidak,” kata Bima.

BACA JUGA:   Lulus Fit and Proper Test, Andika Perkasa Jadi Panglima TNI

Kepala Dinas Koperasi, UKMK, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Ganjar Gunawan mengatakan pihaknya sulit mengawasi minimarket karena pengurusan izin diproses pemerintah pusat secara daring.

Regulasi izin pusat perbelanjaan berubah setelah terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Perdagangan dan PP Nomor 5 tahun 2021 tentagn Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Resiko.

Toko swalayan dan pusat perbelanjaan menurut PP Nomor 5 tahun 2021 masuk kategori usaha beresiko rendah sehingga hanya perlu mendaftarkan nomor induk berusaha (NIB) melalui sistem OSS. Secara daring OSS terkoneksi dengan sistem informasi bangunan gedung (SIM BG) dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta kantor agraria dan tata ruang BPN setempat. Termasuk minimarket yang berdekatan, cukup mengajukan NIB dan SIM BG untuk penentuan lokasi.

BACA JUGA:   Stok Utang Pemerintah Jokowi Diprediksi Tembus Rp9.800 Triliun

“Itu sebabnya kami sulit memberikan sanksi terhadap 222 minimarket tersebut karena perizinan telah dilalui pelaku usaha sesuai dengan prosedur,” kata Ganjar.

  • Bagikan
124 views