Bahlil Larang Ekspor Listrik EBT, Investasi PLTS Senilai Ratusan Triliun Terancam Batal

  • Bagikan

Regional.co.id, DAVOS: Rencana investasi pembangkit listrik tenaga surya di Provinsi Kepulauan Riau bernilai puluhan triliun dipastikan batal jika pemerintah merealisasikan larangan ekspor listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memastikan sikap pemerintah untuk melarang ekspor listrik dan aturan mengenai larangan tersebut akan diterbitkan dalam waktu dekat.

“Yang namanya sudah putus, yang sudah telanjur dikeluarkan akan dievaluasi. Tidak ada cerita. Setahu saya belum ada izin ekspor kok. Selama ini kan izin lokasi saja yang gue keluarin. Belum ada izin-izin untuk ekspor,” kata Bahlil dalam konferensi pers di World Economic Forum (WEF) 2022, dikutip Antara, Selasa (24/5).

Bahlil menuturkan ide untuk melarang ekspor listrik EBT keluar saat perhelatan KTT Khusus ASEAN-AS yang digelar beberapa waktu lalu di Amerika Serikat. Ide itu pun, keluar demi menjaga Indonesia agar tidak dimanfaatkan negara lain.

Keputusan untuk melarang ekspor listrik EBT dilakukan pula untuk memenuhi kebutuhan listrik di dalam negeri. Namun, mantan Ketua Umum Hipmi itu mengatakan larangan ekspor EBT kepada dunia atau negara manapun tidak berarti Indonesia menghentikan investasi untuk membangun EBT.

“Silakan saja, karena kita di 2025 pun harus 23-25 persen energinya dari EBT. Bahkan kita sudah komitmen di 2050-2060 kita zero emission. Jadi monggo, bagi teman-teman yang mau bangun investasinya untuk EBT, silakan, termasuk di Kepri. Monggo, tapi kami tidak ekspor ke negara lain,” katanya.

BACA JUGA:   Kejar Target, Otorita IKN Grounbreaking Proyek Tahap 4

Keputusan pemerintah ini tentu dapat berdampak terhadap rencana investasi proyek PLTS yang bernilai ratusan triliun di Provinsi Kepri. Terdapat tujuh konsorsium yang telah menyatakan siap untuk berinvestasi PLTS di beberapa wilayah di Kepri dengan total investasi mencapai Rp250 triliun.

Pertama, konsorsium Sunseap Group, Sunseap Group, Grup Agung Sedayu, PT Mustika Combol Indah, Sumitomo Corporation, Samsung C&T, Oriens Asset Management, ESS Inc, dan Durapower Group. Berencana membangun ladang solar terapung di dam Duriangkang dan pulau berkapasitas 7 gigawatt senilai US$5 miliar atau setara Rp72,5 triliun.

Kedua, konsorsium PT PLN Batam, SembCorp Industries Ltd, PT TriSurya Mitra. Rencana investasi sebesar Sin$1 miliar atau setara Rp11 triliun dengan kapasitas 1 gigawatt.

Ketiga, konsorsium PT Indonesia Power, EDF Renouvebles SA (Perancis), Tuas Power Ltd (Singapura), Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar (UAE), rencana investasi US$3 miliar setara Rp43,5 triliun dengan kapasitas 2,8 gigawatt di beberapa pulau di Batam.

Keempat, konsorsium PacificLight Power Ltd (Singapore), Medco Power (Indonesia), Gallant Ventures Ltd (Singapore) berencana membangun PLTS kapasitas 670 megawatt-peak senilai US$1,2 miliar atau setara Rp16,8 triliun di Pulau Bulan, Batam. Kelompok mendapatkan penunjukkan dari Energy Market Authority (EMA) Singapura untuk trial export sebesar 100 MW pada 2024 mendatang.

Kelima, konsorsium Quantum Power Asia dan Ib-Vogt yang berencana investasi sebesar US$5 miliar atau setara Rp72,5 triliun dengan kapasitas 3 gigawatt-peak di Pulau Bintan.

BACA JUGA:   Crowd Funding Jadi Alternatif Sumber Pembiayaan Proyek IKN

Keenam, grup Toba Bara Energi yang berencana berinvestasi solar panel terapung di Dam Sei Ladi senilai US$470 juta atau setara Rp6,6 triliun dengan kapasitas terpasang 333 megawatt-peak.

Ketujuh, konsorsium Gurin Energy Ltd dan Infratil Limited, berencana membangun PLTS kapasitas 2 gigawatt-peak senilai hampir US$2 miliar atau setara Rp29 triliun di Kabupaten Karimun.

Daftar Calon Investor PLTS di Provinsi Kepulauan Riau (data s.d Mei 2022)

NoKonsorsiumKapasitasInvestasiLokasi
1Sunseap Group, Grup Agung Sedayu, PT Mustika Combol Indah, Sumitomo Corporation, Samsung C&T, Oriens Asset Management, ESS Inc, dan Durapower Group7 Gigawatt-hourUS$5 miliar atau setara Rp70 triliunDam Duriangkang, Batam (1.600 Ha) dan Pulau-pulau Sekitar Kepri
2PT Toba Bara Energi333 Megawatt-hourUS$470 juta atau setara Rp6,6 triliunDam Tembesi, Batam
3PT PLN Batam, SembCorp Industries Ltd, PT TriSurya Mitra1 Gigawatt-hourSin$1 miliar atau setara Rp11 triliunPulau-pulau sekitar Batam, Bintan, Karimun (1.000 Ha)
4PT Indonesia Power, EDF Renouvebles SA (Perancis), Tuas Power Ltd (Singapura), Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar (UAE).2,8 Gigawatt-hourPerkiraan US$3 miliar atau setara Rp42 triliunPulau Kundur, Pulau Alai (300 Ha)
5PacificLight Power Ltd (Singapore), Medco Power (Indonesia), Gallant Ventures Ltd (Singapore)670 MWp (pilot 100 MW)Perkiraan US$1,2 miliar atau setara Rp16,8 triliunPulau Bulan, Batam
6Quantum Power Asia – Ib Vogt3,5 GWpUS$5 miliar setara Rp60 triliunPulau Bintan
7Gurin Energy Ltd – Infritil Ltd2 GWpUS$2 miliar setara Rp29 triliunPulau Karimun

Muhammad Darwin, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepri, menegaskan investasi PLTS tersebut masih terus berlanjut dan sebagian sudah mengurus beberapa perizinan.

BACA JUGA:   Konsorsium Incheon Teken Kerjasama Pengembangan, Hang Nadim Siap Jadi Bandara Modern

“Nantinya ada dua pola terkait ekspor ini, pertama, investor bekerjasama dengan PLN Persero/PLN Batam sebagai pemegang izin wilayah usaha, atau kedua, investor mengurus sendiri izin wilayah usahanya,” kata dia dalam RegionalTalk #2: Menyongsong Era Solar Energy di Provinsi Kepri, pekan lalu.

Sebelumnya, Wanhar, Direktur Program Ditjen Kelistrikan Kementerian ESDM menjelaskan berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pada pasal 40 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2012 pasal 4 menegaskan perdagangan listrik lintas negara dapat dilakukan apabila kebutuhan tenaga listrik setempat dan wilayah sekitar sudah terpenuhi; harga jual tenaga listrik tidak mengandung subsidi; dan tidak menganggu mutu dan keandalan penyediaan listrik setempat.

Aturan tersebut dipertegas lagi dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2021 pasal 36 ayat 1 disebutkan bahwa izin penjualan, izin pembelian, dan/atau izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara hanya dapat dilakukan oleh pemegang IUPTLU terintegrasi.

“Jadi disini kata kuncinya, perusahaan yang berminat ekspor harus melengkapi izin IUPTLU Terintegrasi,” papar Wanhar, dalam Webinar Regional Energy Outlook 2022, yang dilaksanakan April lalu.

Berdasarkan Permen tersebut, izin yang harus disiapkan oleh investor adalah 1) penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik (Wilus); 2) izin usaha penyediaan tenaga listrik umum (IUPTLU); 3) izin penjualan dan interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara termasuk izin jual beli dan interkoneksi tenaga listrik (IJBTLN).

Wanhar mengungkapkan sejauh ini baru dua konsorsium yang sudah siap untuk menindaklanjuti rencana ekspor listrik ke Singapura ini yaitu konsorsium PLN Batam, SuryaGen, dan SembCorp Industries yang akan membangun PLTS di Pulau Lumba Besar, dan konsorsium Medco Energi, Gallant Ventures, PacificLight Power yang membangun PLTS di Pulau Bulan.

Konsorsium PT PLN Batam diketahui sudah memperoleh izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), sedangkan konsorsium Medco Energi sedang dalam pengurusan izin KKPR di Kementerian ATR/BPN.

“Pada prinsipnya peluang permintaan listrik di Singapura itu ada, dan kami juga tidak mau menghalangi rencana investor untuk mengembangkan fasilitas pembangkit di Indonesia. Namun ada regulasi yang tetap harus diperhatikan. Untuk itu kami berencana untuk mengevaluasi berbagai regulasi tersebut,” tandas Wanhar.

  • Bagikan
317 views