Pemerintah Pastikan Larangan Ekspor Listrik ke Singapura, Investasi Ratusan Triliun Batal!

  • Bagikan
Proyek solar panel terapung di selat Johor dikembangkan oleh salah satu perusahaan listrik Singapura. Proyek sejenis juga akan dikembangkan di Batam mulai 2022 ini.

Regional.co.id, JAKARTA: Rencana investasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) senilai ratusan triliun di Provinsi Kepulauan Riau dipastikan batal setelah pemerintah menegaskan larangan ekspor listrik ke Singapura.

Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menegaskan rencana pelarangan ekspor tersebut untuk mencapai target kebutuhan listrik energi baru terbarukan dalam negeri yang ditargetkan mencapai 25% pada 2025.

“Kita melarang ekspor listrik EBT ke dunia, dan kita tidak bicara satu negara (Singapura) saja,” ujarnya saat membuka acara pertemuan kedua Trade, Investment, and Industry Working Group (TWIG) yang merupakan rangkaian side-event Presidensi G20 Indonesia, Rabu (6/7).

Dia menjelaskan kondisi dalam negeri saat ini belum memiliki cadangan yang cukup untuk listrik EBT sehingga belum memungkinkan untuk ekspor.

BACA JUGA:   Sebut Singapura Brengsek, Luhut: No Ekspor Listrik EBT!

“Kita kan belum siap, artinya listrik EBT kita belum cukup, ngapain kita ekspor. Silahkan saja investasi di Indonesia tapi listriknya dipakai di Indonesia,” jelas Bahlil.

Penegasan Bahlil tersebut memicu ketidakpastian rencana investasi PLTS yang sempat berencana masuk ke Provinsi Kepulauan Riau. Dalam catatan Regional Newsroom, tercatat tujuh konsorsium sudah menyatakan minatnya untuk membangun fasilitas PTLS di provinsi ini.

Total investasi diperkirakan mencapai Rp250 triliun dengan kapasitas energi yang dihasilkan sekitar 20 gigawatt. Dari tujuh konsorsium tersebut, yang sudah siap ada di Pulau Bulan yang dikembangkan oleh Medco Energy, PacificLight Power, dan GallantVentures.

Konsorsium tersebut bahkan sudah mendapatkan lampu hijau dari Energy Market Authority (EMA) untuk melakukan ekspor percobaan ke Singapura pada 2024 mendatang dengan kapasitas 100 megawatt.

BACA JUGA:   Pensiunkan PLTU, Listrik Eropa Kini Mengandalkan Pembangkit Tenaga Angin

Singapura sendiri sudah merancang impor listrik hingga 2027 sebesar 1,2 gigawatt dan bertahap dapat dipenuhi hingga 4 gigawatt pada 2030.

Proyek lain yang dipastikan terdampak dari kebijakan pemerintah tersebut adalah listrik dari PLTA Kayan. Pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia dirancang dengan kapasitas 9.000 MW. Dengan produksi ini, PT Kayan Hydro Energy sebagai IPP hendak menjual produksinya hingga ke Malaysia. 

Pada Januari 2022 lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dan Menteri Kedua Perdagangan dan Industri Singapura Tan See Leng telah menandatangani Nota Kesepahamaan (Memorandum of Understanding/MOU) di bidang kerja sama energi.

BACA JUGA:   Terbesar di Dunia! Potensi PLTA Terapung di Indonesia Mencapai 14,7 Gigawatt

Penandatanganan MoU Kerja Sama Energi ini menjadi salah satu deliverables pada pertemuan Leaders’ Retreat antara Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada tanggal 25 Januari 2022 di Bintan.

“Saya melihat nilai penting MoU di level G-to-G sebagai dasar kedua negara untuk mendorong dan meningkatkan insiatif proyek kerja sama energi, baik di tingkat pemerintah maupun di tingkat bisnis,” kata Arifin dalam sambutannya usai melakukan penandatanganan secara virtual.

MoU kerja sama bidang energi tersebut, tambah Arifin, akan memayungi sejumlah area, seperti pengembangan energi baru terbarukan (EBT) seperti PLTS dan hidrogen, interkoneksi listrik lintas batas dan jaringan listrik regional, perdagangan energi, pembiayaan proyek energi, dan peningkatan kapasitas SDM. (SYS/Bisnis.com)

  • Bagikan
671 views