Investasi Energi Hijau Butuh Payung Hukum, EnergyWatch: Percepat Pembahasan UU EBT

  • Bagikan
Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif EnergyWatch

Regional.co.id, BATAM: Pemerintah didorong untuk segera mengesahkan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan sebagai dasar hukum bagi perbaikan iklim bisnis dan investasi EBT di Indonesia.

“UU ini akan jadi acuan dan payung hukum bagi bisnis EBT di Indonesia. Ketika regulasi sudah siap maka investasi yang masuk lebih memiliki kepastian hukum,” ujar Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch, kepada Regional Newsroom, Selasa (12/7).

Dia mendukung upaya pemerintah untuk mengejar target bauran energi hingga 23% pada 2025 mendatang, namun disisi lain masih pesimistis hal itu dapat tercapai mengingat bauran energi masih berada di level 12%.

Peluang untuk mendapat tambahan bauran energi EBT, lanjut dia, bisa diperoleh melalui investasi EBT skala besar. Saat ini, rencana investasi EBT skala besar ada di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak tujuh konsorsium sudah menyatakan minat untuk membangun fasilitas PLTS di daerah tersebut.

BACA JUGA:   Singapura-Laos Capai Kesepakatan Ujicoba Impor Listrik EBT 100 Megawatt

“Pemerintah tentu berada dalam posisi dilematis terkait dengan rencana ekspor listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) dan bagaimana memanfaatkan surplus energi yang terjadi di sistem Jawa dan Sumatera,” papar Mamit.

Untuk rencana ekspor tersebut, dia melihat dari dua sisi, pertama, kondisi sistem pembangkitan Jawa-Sumatera yang over supply sampai dengan 2021 lalu. Pada tahun ini, diperkirakan akan ada tambahan pasokan listrik dari PLTU milik IPP yang akan COD karena sudah selesai.

“Ini akan jadi masalah karena permintaan atau konsumsi listrik belum sepenuhnya pulih pasca pandemi. Pemerintah harus terus menggenjot permintaan dengan meningkatkan investasi industri dan perumahan baru,” kata Mamit.

BACA JUGA:   Larang Ekspor Listrik, Erick: Indonesia Fokus Bauran Energi di Dalam Negeri

Begitu juga dengan rencana ekspor EBT ke Singapura, menurut dia, akan bertolak belakang dengan komitmen zero emission dan target bauran energi karena listrik produksi pembangkit EBT justru akan tercatat sebagai keberhasilan Singapura.

Masalah lain yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah perhitungan tarif listrik dari EBT yang belum mencapai skala keekonomian. Saat ini investasi EBT terutama PLTS masih terbilang mahal sehingga sulit untuk digabung dalam national grid dan mengikuti tarif domestik.

“Perdebatannya adalah apakah listrik EBT yang akan dibangun nanti seluruhnya di serap oleh PLN atau diekspor ke Singapura. Ini harus diperjelas dulu,” tutur Mamit.

BACA JUGA:   Lima Perusahaan Konsorsium Dapat Izin Ekspor Listrik 2 GW ke Singapura, Ada Adaro dan Medco!

Pada kesempatan lain, Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Kepala BKPM dalam dua kali kesempatan menegaskan larangan ekspor listrik ke negara manapun karena pemerintah masih fokus dalam capaian bauran energi 23% pada 2025.

Dalam acara press briefing di Davos, Swiss, Bahlil menyatakan ketidaksetujuannya atas rencana ekspor energi. Dia lebih memilih untuk fokus dalam pencapaian bauran energi domestik. Ketika membuka acara di Solo, Bahlil juga mengulangi larangan ekspor energi ke Singapura.

Namun Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, justru mendukung ekspor energi ke Singapura karena kedua negara sudah komitmen untuk saling mendukung pengembangan energi hijau. (Sys)

  • Bagikan
74 views