Indonesia Stop Pengiriman PMI, Hermano: Malaysia Langgar Ketentuan!

  • Bagikan

Regional.co.id, KUALA LUMPUR: Indonesia kembali memberlakukan pembekuan terhadap pekerjanya yang memasuki Malaysia atas apa yang diklaimnya sebagai pelanggaran nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani antara kedua negara tentang impor pekerja rumah tangga dari Indonesia.

Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermano mengatakan larangan itu berlaku segera, meskipun mereka yang memiliki visa kerja aktif dapat melakukan perjalanan kembali ke Indonesia dan kembali ke Malaysia.

Dia mengatakan langkah tersebut dan alasannya telah disampaikan kepada Menteri Sumber Daya Manusia Datuk Seri M. Saravanan melalui surat resmi yang dikirim kemarin.

“Menteri telah diberitahu tentang niat kami untuk memberlakukan kembali pembekuan sementara perekrutan pekerja Indonesia di semua sektor di Malaysia yang berlaku segera,” katanya kepada New Straits Times.

Pada Desember, Indonesia memberlakukan pembekuan terhadap pekerjanya sambil menunggu penandatanganan MoU tentang masalah tersebut.

Pembekuan tersebut dicabut pada 1 April ketika MoU, yang mengutip ketentuan kerja dan perlindungan pekerja rumah tangga Indonesia, ditandatangani oleh kedua negara pada hari yang sama. Hermano mengatakan semua PJTKI di Indonesia sudah update perkembangannya.

BACA JUGA:   Jokowi Dijadwalkan Bertemu Xi Jinping di China, Ini Agendanya!

Menurut data Bank Indonesia (BI) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Malaysia menjadi tujuan utama pekerja migran Indonesia pada tahun 2021. Pada 2021 ada sekitar 1,62 juta orang atau 50,03% dari total pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia.

Mengenai pelanggaran MoU oleh Malaysia, Hermano mengatakan Departemen Imigrasi yang terus menggunakan Maid Online System (MOS) dalam perekrutan pekerja mereka adalah pelanggaran MoU.

Kesepakatan itu, katanya, menetapkan bahwa perekrutan pekerja akan melalui One Channel System (Sistem Satu Saluran) yang diperkenalkan di bawah MoU untuk melindungi kesejahteraan pekerja rumah tangga.

Dia mengklaim Indonesia memiliki bukti bahwa sistem MOS, yang ditentang Indonesia dan aktivis karena dugaan kurangnya perlindungan bagi pekerja, masih berjalan.

Hermano mengatakan, baru 16 permohonan PRT yang diterima republik sejak MoU ditandatangani pada 1 April lalu. Sementara itu, sekitar 1.000 hingga 1.500 tenaga kerja Indonesia, telah tiba untuk sektor lain.

BACA JUGA:   Papua Nugini Rusuh Imbas Pemotongan Gaji Polisi dan PNS

“Semua aplikasi baru yang diajukan mulai hari ini akan ditahan bersama 15.000 hingga 20.000 aplikasi yang telah diterima,” katanya.

Sistem Satu Saluran, katanya, memberi pihak berwenang informasi tentang keberadaan pekerja, identitas majikan dan kontrak untuk melindungi hak-hak pekerja.

Hermano mengatakan sistem ini hanya melibatkan agen yang terdaftar di pemerintah dari kedua negara dan menghubungkan proses rekrutmen antara kedua negara sehingga semua orang yang terlibat bertanggung jawab.

Dia mengatakan fitur penting dari alur rekrutmen dan penempatan dalam Sistem Satu Saluran adalah bahwa Departemen Imigrasi hanya dapat mengeluarkan visa kerja setelah kedutaan mengesahkan kontrak kerja.

Dia mengklaim bahwa sistem MOS Departemen Imigrasi, bagaimanapun, mengizinkan siapa pun, bahkan agen “ilegal”, untuk membawa pekerja Indonesia ke negara itu dengan menggunakan visa turis.

“Seseorang tidak dapat mengetahui apakah pekerja tersebut masih di bawah umur jika visa turisnya diubah menjadi visa kerja atau bahkan jika dia memiliki kontrak pada saat aplikasi dibuat.”

BACA JUGA:   Rishi Sunak, Kandidat Kuat Jadi PM Inggris Pengganti Truss

Hermano mengklaim MOS memungkinkan nasib pekerja perempuan Indonesia menjadi tidak jelas dan bahkan beberapa tidak pernah terdengar lagi.

Dia juga mengklaim bahwa banyak yang akhirnya ditahan di luar kehendak mereka dan menjadi sasaran praktik kerja paksa.

Mengenai apakah kekurangan pekerja akan menyebabkan peningkatan perdagangan manusia, Hermano mengatakan dia percaya bahwa itu bukan sesuatu yang perusahaan Malaysia mau ambil risiko.

“Malaysia adalah pemain utama dalam rantai pasokan global dan perusahaan yang mempekerjakan pekerja migran tidak berdokumen akan kehilangan kesepakatan dengan pembeli atau barang mereka disita di pelabuhan masuk, di negara-negara seperti Amerika Serikat.

Hermano menegaskan Indonesia tidak akan ragu untuk mengajukan pengaduan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. ”Kami kecewa karena setelah sekian lama berusaha, MoU dilanggar dalam hitungan bulan.”

  • Bagikan
55 views