‘Batam Perlu Penyesuaian Blue Print’

  • Bagikan
Forum Diskusi Batam Economic Forum bertajuk Ekonomi Batam dalam Perspektif Akademisi, diselenggarakan oleh Kadin Batam dan Regional Newsroom, Selasa (26/7)

Regional.co.id, BATAM: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam bersama Regional Newsroom menggelar diskusi publik bertajuk ‘Ekonomi Batam dalam Prespektif Akademisi yang menghadirkan empat orang narasumber dari empat perguruan tinggi di Kota Batam.

Mereka terdiri dari Dr. Iskandar Itan, Rektor Universitas Internasional Batam, Prof. Chablullah Wibisono, Rektor Universitas Batam, Dr. Muhammad Zainuddin, Wakil Direktur Politeknik Negeri Batam, dan Dr. Tibrani, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau Kepulauan.

Jadi Rajagukguk, Ketua Kadin Batam, menyampaikan diskusi publik ini merupakan upaya merangkum pemikiran dari para akademisi sebagai salah satu pilar dalam pembangunan bersama pengusaha dan pemerintah.

“Kami ingin mendapatkan sebuah rumusan tentang bagaimana kondisi perekonomian Batam hari ini dan masa datang, terutama sektor-sektor ekonomi unggulan yang menjadi tulang punggung kota ini,” ujarnya saat membuka diskusi.

Misalnya, sektor manufaktur apakah masih menjadi fokus dari otoritas setempat, kemudian bagaimana nasib sektor industri shipyard, kepastian regulasi di sektor perdagangan, mengenai biaya tinggi di sektor logistik, dan optimalisasi sektor pariwasata.

BACA JUGA:   Fahmi Idris, Mantan Menteri Perindustrian Era SBY Meninggal Dunia

“Update tentang semua itu semestinya menjadi ranah pemangku kebijakan untuk disampaikan kepada publik. Diskusi ini merupakan salah satu bentuk partisipasi kami untuk mendapatkan informasi terkini terkait sektor ekonomi kawasan,” papar Jadi.

Selain itu, realisasi investasi di kawasan bebas dan KEK juga perlu disorot karena data terbaru BKPM peringkat Kepri terus merosot. Padahal Kepri memiliki 4 FTZ (Batam, Bintan, Karimun, Tanjungpinang) dan 3 KEK (Galang Batang, Nongsa Digital, dan Batam Aero Technic).

Namun kenyataannya, nilai investasi yang masuk masih kalah dibandingkan daerah lain di Indonesia yang non-fasilitas dan tidak memiliki status kawasan bebas.

Sementara itu, Zainuddin mengusulkan dalam konteks pembangunan ekonomi Kota Batam dan prospek masa depan perlu dilakukan evaluasi terhadap cetak biru (blueprint) pembangunan pulau ini.

Zainuddin mengusulkan dalam konteks pembangunan ekonomi Kota Batam dan prospek masa depan perlu dilakukan evaluasi terhadap cetak biru (blueprint) pembangunan pulau ini.

BACA JUGA:   Soal Kisruh Rempang, Pemerintah Akui Melakukan Tindakan Kurang Etis Terhadap Warga

“Kita perlu tahu sudah sejauh mana progress pembangunan yang dilakukan hari ini dengan perencanaan yang telah disusun, dan seperti apa kebutuhan pada masa datang,” ujarnya.

Menurut Tibrani, ada dua isu strategis yang mesti mendapat perhatian serius dari BP Batam dan Pemkot Batam yaitu transfer teknologi dan ketahanan pangan.

“Sejak ditetapkannya sebagai kawasan bebas, bagaimana industri di Batam mampu menggandeng mitra lokalnya sebagai supporting industri dan memberikan transfer teknologi sehingga industri kecil menengah di Batam bisa berkembang,” kata dia.

Selain itu, sebagai kawasan yang bergantung pada pasokan bahan pokok dari daerah lain, Batam juga perlu membuat perencanaan tentang kebutuhan bahan pokok hari ini dan masa datang yang berkelanjutan.

“Mungkin ini bisa masuk dalam bagian blueprint yang akan disesuaikan nanti dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis termasuk ketersediaan air, listrik, dan lainnya,” papar Tibrani.

BACA JUGA:   Batam Masih Jadi Kontributor Pertumbuhan Ekonomi Kepri

Senada dengan Tibrani, Chablullah menyampaikan perlunya kemitraan antara investor dan pelaku usaha kecil menengah yang diatur dalam payung regulasi yang jelas.

“Kita harus akui Batam masih kalah jauh dibandingkan Shenzen yang dulu pernah belajar ke Batam. Banyak hal yang harus dibenahi agar kawasan ini bisa maju,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Iskandar Itan, lebih menyorot pada ketersediaan layanan transportasi massal sebagai salah satu wujud dari kota moderen.

“Ini perlu diperhatikan mengingat jumlah kendaraan setiap tahun terus bertambah sementara daya dukung jalan makin berkurang. Sudah pasti kemacetan tidak bisa dihindari. Solusinya adalah transportasi massal,” tuturnya.

Dia menyarankan pemangku kepentingan untuk belajar bagaimana Singapura mengembangkan transportasi yang terintegrasi, dengan demikian produktivitas masyarakat bisa meningkat dan kemacetan bisa diantisipasi sedini mungkin.

  • Bagikan
153 views