EMA Singapore Rilis Proposal Impor Listrik Tahap Dua Kapasitas 2,8 GW Pada Tahun 2030

  • Bagikan
Solar panel terapung yang dikembangkan oleh SembCorp Industries di salah satu waduk di Singapura.

Regional.co.id, SINGAPURA: Energi Market Authority (EMA) telah merilis Request for Proposal (RFP) Tahap Kedua untuk impor listrik, sebagai bagian dari rencana negara itu untuk mengimpor hingga 4 gigawatt (GW) listrik pada tahun 2035 dalam rangka mendekarbonisasi sektor energi.

Dalam keterangan persnya, EMA mengatakan RFP ini akan digabungkan dengan RFP pertama yang diterbitkan pada November 2021, yang berhasil menarik minat 20 proposal untuk memasok listrik dari 4 negara yakni Indonesia, Laos, Malaysia, dan Thailand.

Di bawah RFP pertama, EMA akan mulai mengimpor sekitar 1,2 GW listrik mulai tahun 2027 dan seterusnya, dan melalui RFP Kedua akan dilanjutkan dengan impor 2,8 GW listrik hingga 2030.

Namun, Statutory Board EMA mengaku telah menerima permintaan dari peserta dalam RFP pertama untuk diberikan lebih banyak waktu untuk mengembangkan proposal mereka.

BACA JUGA:   RI-Singapura Sepakati Rencana Ekspor Listrik EBT Dari Kepri

Proposal yang telah diajukan di bawah RFP awal akan secara otomatis dipertimbangkan di bawah RFP baru, kata EMA.

Batas waktu pengajuan proposal di bawah RFP Tahap Kedua ini adalah pada pukul 3 sore pada 29 Desember 2023. EMA menambahkan bahwa pihaknya tetap berupaya untuk memenuhi target impor 4 GW pada tahun 2035.

EMA mengatakan importir listrik dapat mengajukan proposal yang tidak mengikat sebagai ekspresi ketertarikan untuk diskusi awal sebelum mengembangkan proposal mereka lebih lanjut untuk pengajuan akhir.

Ia menambahkan bahwa itu juga dapat memberikan persetujuan bersyarat untuk proposal yang layak dan menarik kapan saja selama proses RFP.

Di bawah RFP baru, importir potensial harus menunjukkan keandalan pasokan, kredibilitas, rekam jejak, daya saing biaya, dan kemampuan untuk memasok dan mengelola output karbon dari pasokan pembangkit listrik mereka.

BACA JUGA:   Konsorsium TBS-Nusantara Power-PLN Batam Kembangkan PLTS Terapung 42 MWp di Waduk Tembesi

Proposal untuk listrik yang dipasok menggunakan teknologi pembangkit tenaga batu bara tidak akan diterima, kata EMA.

Sebelumnya, pada akhir 2021 lalu, Pemerintah Malaysia melalui Kementerian Energi dan Sumberdaya Alam sudah mempertegas larangan ekspor listrik berbasis energi baru terbarukan ke Singapura. Padahal, kedua negara sebelumnya sudah sepakat untuk memulai proyek percontohan ekspor listrik interkoneksi kapasitas 100 MW melalui jaringan transmisi yang sudah dibangun sejak 1976 lalu. (Baca: Malaysia Batasi Penjualan Listrik EBT, Ujicoba Ekspor Ke Singapura Terancam Gagal?)

Kebijakan serupa juga dilakukan Pemerintah Indonesia. Melalui Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Indonesia melarang ekspor listrik berbasis EBT yang dihasilkan dari wilayah Kepulauan Riau dan lainnya.

“Yang namanya sudah putus, yang sudah telanjur dikeluarkan akan dievaluasi. Tidak ada cerita. Setahu saya belum ada izin ekspor kok. Selama ini kan izin lokasi saja yang gue keluarin. Belum ada izin-izin untuk ekspor,” kata Bahlil dalam konferensi pers di World Economic Forum (WEF) 2022, dikutip Antara, Selasa (24/5).

BACA JUGA:   Larang Ekspor Listrik, Erick: Indonesia Fokus Bauran Energi di Dalam Negeri

Bahlil menuturkan ide untuk melarang ekspor listrik EBT keluar saat perhelatan KTT Khusus ASEAN-AS yang digelar beberapa waktu lalu di Amerika Serikat. Ide itu pun, keluar demi menjaga Indonesia agar tidak dimanfaatkan negara lain.

Keputusan untuk melarang ekspor listrik EBT dilakukan pula untuk memenuhi kebutuhan listrik di dalam negeri. Namun, mantan Ketua Umum Hipmi itu mengatakan larangan ekspor EBT kepada dunia atau negara manapun tidak berarti Indonesia menghentikan investasi untuk membangun EBT.

Baca: Bahlil Larang Ekspor Listrik EBT, Investasi PLTS Senilai Ratusan Triliun Terancam Batal

  • Bagikan
190 views