565 BUMD Sekarat, KPK: Harus Perbaiki Tata Kelola!

  • Bagikan

Regional.co.id, SAMARINDA: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap data 565 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia dalam keadaan sekarat dan mendesak untuk dilakukan pembenahan.

Didik Agung Widjanarko, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, mengatakan sebagian BUMD yang seharusnya menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), belum mampu menjadikan daerahnya mandiri secara fiskal karena masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.

“Dari 959 BUMD yang ada di Indonesia, sebanyak 274 merugi, 291 sakit (merugi dan ekuitas negatif). Ada 17 BUMD memiliki kekayaan lebih kecil dari kewajibannya, 186 memiliki dewan pengawas dan komisaris lebih banyak dari Direksi, dan 60% BUMD tidak memiliki Satuan Pengawas Internal (SPI),” ujarnya saat menghadiri seminar di Samarinda, Rabu (16/11).

BACA JUGA:   Perizinan Belum Kelar, Investasi Rp1.000 Triliun Terhambat

Data KPK pun, kata dia, mencatat saat ini dari total 959 BUMD yang ada di seluruh wilayah Indonesia memiliki aset mencapai Rp 854,9 triliun.

Belum optimalnya BUMD tersebut, lanjut Didik, juga terjadi di Kalimantan Timur (Kaltim) yang notabene memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) melimpah. Sumber itu salah satunya berasal dari sektor pertambangan yang menyumbang lebih dari 40 persen perekonomian di Kaltim dengan komoditas utamanya ialah minyak, gas, dan batu bara.

“Dengan adanya peluang yang bisa digunakan, rekan-rekan daerah harus (memperbaiki) tata kelola BUMD. Kami siap mendukung, mendampingi, mengoptimalkan agar BUMD bisa bekerjasama dengan BUMN,” ujar Didik.

BACA JUGA:   Bayar THR Untuk Aparatur Negara, Pemerintah Rogoh Kocek Rp38,8 Triliun

Menurutnya, dengan tata kelola BUMD yang baik, maka pendapatan yang diperoleh akan jauh lebih besar. Nantinya keuntungan itu dapat digunakan untuk melakukan pembangunan di daerah yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Perbaikan tata kelola BUMD di Kaltim bukan tanpa alasan. KPK melihat banyak BUMD yang tak memperoleh keuntungan padahal ada kontribusi negara di BUMD melalui penyertaan modal daerah.

Jika dibedah, kata Didik lagi, titik rawan korupsi di BUMD karena adanya pemanfaatan penyertaan modal yang tidak transparan dan akuntabel; penyuapan untuk melancarkan proyek, pemanfaatan dana CSR yang berindikasi korupsi (gratifikasi); dan kurang hati-hati dalam pengambilan keputusan ketika berusaha.  

BACA JUGA:   Orang Miskin 'Doyan' Merokok Ketimbang Beli Makanan Bergizi

Selain itu, terdapat pula indikator pemilihan direksi dan dewan pengawas kurang selektif; mekanisme PBJ tidak transparan dan akuntabel; rendahnya pengendalian dan pengawasan fraud; dan implementasi Good Corporate Governance (GCG) yang belum optimal.

Sementara itu modus korupsi di sektor perizinan dan sektor pertambangan ialah perizinan yang tidak didelegasikan; persyaratan perizinan tidak transparan; rekomendasi teknis fiktif; berbelit-belit hanya sebagai formalitas; sektor tambang dijadikan sumber dana politik; tumpang tindih perizinan yang dimana luas izin SDA lebih besar dari luas wilayah.

Juga konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat; suap/gratifikasi/pemerasan dalam pemrosesan perizinan; dan ketidakpastian peraturan dan kebijakan juga telah menghambat perwujudan potensi pertambangan untuk berkonstirbusi terhadap pembangunan sosial ekonomi.

  • Bagikan
609 views