Menyorot Kelanjutan Investasi Solar Energy di Provinsi Kepulauan Riau

  • Bagikan

Sudah satu tahun berjalan sejak penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam dan Sunseap Group Singapore tentang rencana investasi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di atas permukaan Waduk Duriangkang seluas 1.600 hektar.

Proyek tersebut diperkirakan menelan biaya senilai US$2 miliar atau setara Rp30 triliun dan direncanakan mulai pengerjaan pada 2022 dan selesai 2024 mendatang, termasuk pengembangan sistem penyimpanan listrik (energy storage system) berkapasitas raksasa hingga 4 GWh.

Bagi Sunseap, proyek di Duriangkang tersebut merupakan proyek kesekian yang mereka kembangkan di luar Singapura. Sebelumnya, perusahaan tersebut pemasok listrik terbesar di Singapura itu sudah berekspansi di 9 negara salah satunya Malaysia, Taiwan dan Vietnam.

Penandatanganan MOU dilakukan oleh M. Rudi, Kepala BP Batam dan Frank Phuan, CEO Sunseap Group secara virtual. Hingga hari ini, belum ada tanda-tanda kerjasama tersebut terealisasi.

Pada kesempatan lain, Sunseap dan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad juga menandatangani rencana investasi serupa di Pulau Bintan dengan rencana akuisisi lahan seluas 3.000 hektar untuk pembangunan PLTS.

Sepanjang 2021 hingga medio 2022 ini, silih berganti investor solar energy berdatangan ke Kepulauan Riau untuk melakukan penjajakan investasi PLTS baik terapung maupun di atas hamparan lahan dengan memanfaatkan pulau-pulau sekitar. (lihat tabel)

Diperkirakan total investasi solar energy ini mencapai Rp250 triliun dengan kapasitas yang akan terbangun sekitar 20 gigawatt dari tujuh konsorsium yang berencana menanamkan modalnya di provinsi ini.

Geliat rencana investasi tersebut dipicu oleh kebijakan Pemerintah Singapura melalui Energy Market Authority (EMA), otoritas yang bertanggung jawab dalam pengadaan energi, untuk mengimpor energi berbasis energi baru terbarukan (EBT) sebagai upaya negara tersebut mengurangi emisi gas karbon dari pembangkit listrik.

Singapura memproyeksikan kebutuhan energi hijau sebesar 4 GW hingga 2030 mendatang atau sekitar 30% dari kebutuhan energi masa depan mereka yang ditargetkan bersumber dari pembangkit EBT.

Kebutuhan sebesar itu dibagi dalam dua tahap yang tertuang dalam request for proposal (RFP) yang dirilis oleh EMA. RFP tahap pertama diterbitkan pada November 2021 lalu untuk pengadaan impor listrik sebesar 1,2 GW pada 2027.

Deadline RFP tahap satu berakhir pada 14 April 2022 lalu dan diperoleh 20 proposal dari perusahaan pemasok listrik dari empat negara yaitu Indonesia, Laos, Malaysia, dan Thailand.

RFP Tahap Kedua dirilis pada 1 Juli 2022 lalu untuk pengadaan impor energi sebesar 2,8 GW pada 2030.

BACA JUGA:   'Rebutan' Ekspor Listrik Ke Singapura

Potensi Ekspor

Rencana jangka panjang Singapura tersebut jelas menjadi peluang bagi Indonesia sebagai salah satu negara terdekat. Hal itu yang memicu hadirnya beberapa konsorsium yang hendak membangun fasilitas pembangkit hijau di Kepri untuk diinterkoneksikan dengan Singapura.

Provinsi Kepri jelas sangat berpeluang untuk memanfaatkan peluang ekspor energi ini ke negeri seberang termasuk peluang menjadikan Kepri sebagai basis EBT nasional.

Apalagi total investasi PLTS yang mencapai ratusan triliun tentu ini akan mendorong tumbuhnya industry turunan di Kepri seperti industry solar panel dan baterei penyimpanan.

Namun, seiring bergulirnya waktu, peluang ini tidak segampang yang dibayangkan.

Regulasi di Indonesia masih memiliki banyak sekali tantangan terutama untuk memasok listrik ke luar negeri. Belum lagi soal regulasi pemanfaatan permukaan air waduk dari Kementerian PUPR.

Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pada pasal 40 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2012 pasal 4 menegaskan perdagangan listrik lintas negara dapat dilakukan apabila kebutuhan tenaga listrik setempat dan wilayah sekitar sudah terpenuhi; harga jual tenaga listrik tidak mengandung subsidi; dan tidak menganggu mutu dan keandalan penyediaan listrik setempat.

Aturan tersebut dipertegas lagi dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2021 pasal 36 ayat 1 disebutkan bahwa izin penjualan, izin pembelian, dan/atau izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara hanya dapat dilakukan oleh pemegang IUPTLU terintegrasi.

Berdasarkan Permen tersebut, izin yang harus disiapkan oleh investor adalah 1) penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik (Wilus); 2) izin usaha penyediaan tenaga listrik umum (IUPTLU); 3) izin penjualan dan interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara termasuk izin jual beli dan interkoneksi tenaga listrik (IJBTLN).

Sejauh ini baru dua konsorsium yang sudah siap untuk menindaklanjuti rencana ekspor listrik ke Singapura ini yaitu konsorsium PLN Batam, SuryaGen, dan SembCorp Industries yang akan membangun solar panel di Pulau Lumba Besar, dan konsorsium Medco Energi, Gallant Ventures, PacificLight Power yang membangun PLTS di Pulau Bulan.

Selain itu, ketentuan pemanfaatan permukaan air waduk untuk pembangunan PLTS terapurng maksimal sebesar 5% dari luas permukaan genangan waduk pada muka air normal berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 27 tahun 2005 yang diubah menjadi Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 tahun 2020 tentang Bendungan.

Peraturan tersebut jelas akan mengganjal rencana besar Sunseap Group yang akan memanfaatkan waduk Duriangkang sebagai basis PLTS terapung dengan total areal yang dibutuhkan sebesar 1.600 hektar atau hampir 85% dari total luas waduk tersebut yang mencapai 2.000 hektar. Termasuk rencana PT Toba Bara Energi yang akan mengembangkan PLTS Terapung di Dam Tembesi.

BACA JUGA:   Berkah KTT G20 Untuk Indonesia dan Bali

Kabar terbaru, PT Adaro Energy sepertinya akan menggantikan Sunseap di Waduk Duriangkang dengan investasi raksasa hingga Rp30 triliun. Selain itu, perkembangan lain dari Karimun mengenai rencana ibVogt dan Quantum Power Asia yang akan membangun PLTS kapasitas 3,5 GW dalam proyek Anantara Energi.

Ekspor Dilarang

Belum selesai soal hambatan regulasi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menggulirkan pernyataan keras soal larangan ekspor listrik yang bersumber dari pembangkit energi baru terbarukan.

Bahlil beralasan pemerintah tengah mengejar target bauran energi hingga 23% pada 2025 mendatang sebagai upaya mengurangi jejak karbon yang dihasilkan dari pembangkit batu bara yang saat ini masih mendominasi. Pernyataan Bahlil tersebut didukung oleh Erick Thohir, Menteri BUMN.

Namun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto punya pertimbangan lain. Ekspor listrik ke Singapura tetap direalisasikan sebagai tindaklanjut kerjasama kedua negara dalam transformasi energi.

Dalam focus group discussion (FGD) soal ekspor listrik yang digelar Kementerian ESDM pada awal 2021 lalu yang dihadiri kementerian terkait seperti Kementerian Pertahanan, Kemenko Maritim dan Investasi, merekomendasikan untuk meninjau kembali rencana ekspor energi ke Singapura.

Larangan ekspor tersebut sebelumnya sudah diumumkan oleh Pemerintah Malaysia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam pada akhir 2021 lalu. Pemerintah Malaysia membatasi ekspor listrik yang berasal dari pembangkit EBT sebagai upaya untuk meningkatkan capaian program dekarbonisasi energi yang berasal dari pembangkit hijau.

Kebijakan kedua negara ini tak menyurutkan langkah Singapura untuk menggesa program pengadaan impor energi dari luar negeri. Setelah keberhasilan RFP Tahap Pertama mendapatkan respon 20 proposal dari empat negara, EMA kembali merilis RFP Tahap Kedua pada 1 Juli 2022 lalu.

Batas akhir RFP Tahap Kedua ditargetkan pada Desember 2023 mendatang atau kurang lebih 18 bulan. Kali ini lebih panjang dibandingkan RFP Tahap Pertama yang hanya enam bulan.

Rencana proyek percontohan solar energi orientasi eskpor di Pulau Bulan hasil kerjasama Medco Energi, Gallant Ventures dan PacificLight Power untuk PLTS berkapasitas 100 MW dengan masa pengiriman pada 2024 masih berlanjut.

Energi Hijau

Jika ditelusuri lebih dalam, masih ada kekurangan regulasi dalam upaya mendorong pengembangan solar energy berorientasi ekspor di Kepri ini. Wacana yang berkembang soal ekspor ini belum ditindaklanjuti lebih rinci oleh pemerintah pusat selaku pemegang regulasi soal kelistrikan.

BACA JUGA:   Special Economic Zones: How one city helped propel its country’s economic development

PLN sendiri masih gamang. Jika pembangkit solar ini diteruskan dengan kewajiban harus memprioritaskan kebutuhan pasar domestic tentu akan menjadi masalah baru sebab belum jelasnya besaran tarif listrik yang bersumber dari EBT. Dengan kata lain, masih mahal!

Ada pemikiran untuk mengoptimalkan potensi listrik EBT di Sumatera yang diperkirakan mencapai 1.000 GW dengan membangun jaringan interkoneksi Sumatera, Batam, Singapura.

Kapasitas 1.000 GW ini bisa dihasilkan dari pembangkit EBT yang dikembangkan di beberapa wilayah seperti PLTA di Aceh dan Jambi, dan PLTS.

Selain itu, ada upaya untuk menekan tingginya biaya investasi PLTS plus baterei dengan melakukan co-firing pada pembangkit batu bara memanfaatkan potensi biomassa. Sebab pension dini seluruh PLTU hingga 2060 tentu harus dibarengi dengan penyediaan sumber energi yang mampu beroperasi 24 jam.

Ini jelas butuh modal yang tidak kecil. Indonesia butuh dana transisi energi terbarukan ini sekitar Rp429 triliun dalam delapan tahun.

Lantas bagaimana kelanjutan ekspor listrik dan investasi PLTS di Kepri? Sampai hari ini belum ada satupun konsorsium tersebut yang menunjukkan tanda-tanda akan memulai investasinya.

Walaupun penulis yakin, diantara 7 konsorsium tersebut ada yang sudah memasukkan proposal ke EMA Singapura, namun belum ada kelanjutannya.

Sepertinya, mereka masih menunggu ketegasan pemerintah soal kepastian ekspor ini karena menyangkut investasi besar dan jangka panjang.

Tentu satu hal yang harus dipertegas soal status pembangkit EBT yang dibangun di Kepri akan menjadi klaim siapa? Apakah Singapura boleh mengklaim telah memiliki sumber energi EBT, mereka yang bangun tapi tidak berada di wilayahnya? Atau PLTS tersebut sepenuhnya menjadi hak Indonesia?

Kemudian apakah regulasi yang mengatur soal ekspor, persyaratan, dan pemanfaatan ruang permukaan waduk sudah final dan tidak perlu direvisi?

Pertanyaan-pertanyaan ini tentu harus segera dijawab demi kepastian hukum dan kelanjutan investasi EBT di Kepri.

Mari kita tunggu!

Daftar Calon Investor PLTS di Provinsi Kepulauan Riau (data s.d Mei 2022)

NoKonsorsiumKapasitasInvestasiLokasi
1Sunseap Group, Grup Agung Sedayu, PT Mustika Combol Indah, Sumitomo Corporation, Samsung C&T, Oriens Asset Management, ESS Inc, dan Durapower Group7 Gigawatt-hourUS$5 miliar atau setara Rp70 triliunDam Duriangkang, Batam (1.600 Ha) dan Pulau-pulau Sekitar Kepri
2PT Toba Bara Energi333 Megawatt-hourUS$470 juta atau setara Rp6,6 triliunDam Tembesi, Batam
3PT PLN Batam, SembCorp Industries Ltd, PT TriSurya Mitra1 Gigawatt-hourSin$1 miliar atau setara Rp11 triliunPulau-pulau sekitar Batam, Bintan, Karimun (1.000 Ha)
4PT Indonesia Power, EDF Renouvebles SA (Perancis), Tuas Power Ltd (Singapura), Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar (UAE).2,8 Gigawatt-hourPerkiraan US$3 miliar atau setara Rp42 triliunPulau Kundur, Pulau Alai (300 Ha)
5PacificLight Power Ltd (Singapore), Medco Power (Indonesia), Gallant Ventures Ltd (Singapore)670 MWp (pilot 100 MW)Perkiraan US$1,2 miliar atau setara Rp16,8 triliunPulau Bulan, Batam
6Quantum Power Asia – Ib Vogt3,5 GWpUS$5 miliar setara Rp60 triliunPulau Karimun
7Gurin Energy Ltd – Infritil Ltd2 GWpUS$2 miliar setara Rp29 triliunPulau Karimun

Sumber: diolah dari berbagai sumber (2022)

Penulis: Dr. Suyono Saputro | Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Internasional Batam | Wakil Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Batam | Anggota Dewan Pakar MD KAHMI Kota Batam | Anggota Dewan Pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orda Batam | Managing Partner Divitia Global Consulting

  • Bagikan
284 views