Hasil Rapat Dewan Pengupahan, UMK Batam Diusulkan Rp4,759 juta

  • Bagikan

Regional.co.id, BATAM: Dokumen hasil rapat Dewan Pengupahan Kota Batam yang bocor ke publik menyebutkan upah minimum kota (UMK) Batam tahu 2023 ditetapkan Rp4.759.932 atau naik 13,7% sebesar Rp573.570 dibandingkan UMK 2021 sebesar Rp4.186.359.

Angka sebesar itu diusulkan oleh Dewan Pengupahan dari unsur pekerja dengan menggunakan formula berdasarkan Permenaker nomor 18 tahun 2022 dan penyesuaian besaran UMK Batam 2022 atas amanah amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 75/K/TUN/2022 sebesar Rp229.664.

“Atas dasar itu, diperoleh angka penyesuaian upah minimum adalah inflasi dikali pertumbuhan ekonomi kali alpha, yaitu 6,79% + (4,75% x 0,3) sama dengan Rp343.909. Sehingga total penyesuaian upah 2023 adalah UMK 2022 + Penyesuaian nilai upah minimum + selisih UMK berdasarkan putusan MA menjadi Rp4.759.932,” demikian tertera dalam dokumen rapat.

BACA JUGA:   Lantik 275 Pejabat di Lingkungan Pemko Batam, Rudi: Mari Bekerja Penuh Dedikasi!

Sementara itu usulan dari unsur pengusaha adalah formula upah berdasarkan PP Nomor 36 tahun 2021 yang saat ini masih berlaku dan Permenaker tidak menggugurkan ketentuan dalam PP karena secara hirarki tata negara PP lebih tinggi dari Permenaker.

Pengusaha mengusulkan kenaikan UMK Batam 2023 sebesar 2,7% menjadi Rp4.299.256 berdasarkan formula dalam pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021.

Namun demikian, dewan pengupahan dari unsur pemerintah dan pakar/akademis kompak merekomendasikan penyesuaian UMK berdasarkan Permenaker 18 tahun 2022.

Masih dalam dokumen tersebut, usulan pekerja dari unsur FSPMI, secara tegas menolak pembahasan UMK dengan menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, juga meminta Gubernur Kepri melaksanakan amar putusan MA tentang kenaikan UMK Batam tahun 2021 sebesar 3,72% sekaligus menetapkan UMK 2023 sebesar Rp5.380.739.

BACA JUGA:   Tertunda Sejak 1995, Wamen ATR Serahkan Sertifikat Tanah SDN 002 Batam

Kalangan pengusaha menggunakan dasar putusan MK Nomor 91/PUU/XVIII/2020 yang menyatakan menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis serta berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020.

“Atas dasar putusan MK tersebut, Permenaker 18 tahun 2022 bertentangan dengan putusan MK sehingga tidak berdasar untuk dijalankan,” tulis dokumen tersebut.

  • Bagikan
136 views