Optimalisasi Kredit Program Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM Di Provinsi Kepri

  • Bagikan

UMKM memiliki peran strategis dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian negara. Peran strategis tentunya harus didukung oleh pemerintah dari berbagai sisi. Salah satu program pemerintah yang mendukung UMKM adalah kredit program pemerintah. Kredit program pemerintah memberikan dukungan terhadap pembiayaan kepada UMKM.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas UMKM didalam negeri khususnya provinsi Kepulauan Riau, tentu diperlukan optimalisasi peran kredit program pemerintah, salah satunya dengN  optimalisasi peran kredit program pemerintah (KUR dan UMi) khususnya di wilayah provinsi Kepulauan Riau.

Apa itu UMKM?

Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penyokong perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi

Dengan peran strategis yang dimiliki UMKM tersebut, tentunya UMKM menjadi salah satu sektor usaha yang harus didukung oleh pemerintah. Dukungan tersebut sangat diperlukan tentunya disaat situasi pandemic Covid-19 yang cukup berdampak terhadap keberlangsungan UMKM di Indonesia. Dalam mengatasi dampak negative UMKM tersebut, pemerintah melalui instrument fiskalnya melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan UMKM.

Beberapa Instrument Fiskal yang diberikan pemerintah untuk menyelamatkan UMKM dari dampak Pandemi Covid-19 adalah subsidi bunga, penempatan dana untuk rekstrukturisasi kredit, belanja imbal jasa penjaminan, penjaminan untuk modal kerja, PPh Final ditanggung pemerintah, dan Pembiayaan Investasi kepada Koperasi LDPB. Melalui dukungan fiskal

tersebut tentunya dapat menolong dan memberikan kekuatan untuk UMKM untuk dapat bangkit dan kembali berdampak dalam perekonomian.

Ditengah keadaan pandemic yang kini sudah menurun tentunya strategi kedepan dalam mendukung UMKM bukan lagi dalam tataran penghidupan atau penyelamatan UMKM, namun tataran selanjutnya adalah bagaimana UMKM dapat berkembang dan naik kelas. Oleh sebab itu penulis ingin meneliti mengenai optimalisasi pengembangan UMKM melalui program kredit program di Provinsi Kepulauan Riau.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193 /PMK.05/2020 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro, maka yang dimaksud dengan Usaha Ultra mikro, pembiayaan Ultra Mikro dan UMKM yaitu:

  1. Usaha Ultra Mikro adalah usaha mikro yang dimiliki oleh orang perorangan
  2. Pembiayaan Ultra Mikro adalah program fasilitas pembiayaan kepada Usaha Ultra Mikro baik dalam bentuk pembiayaan konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
  3. UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
BACA JUGA:   Sayap Patah Holywings

Pada Bab II pasal PMK Nomor 193 /PMK.05/2020 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro Tujuan Pembiayaan Ultra Mikro bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi Usaha Ultra Mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh Pemerintah.

Kemudian menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Maka yang dimaksud dengan:

KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah diatas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) setiap Penerima KUR.

KUR kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah diatas Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu.

Suku Bunga/Marjin KUR kecil sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.

KUR penempatan tenaga kerja Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c) diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

KUR khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, perikanan rakyat, industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, atau komoditas sektor produktif lain yang bisa dikembangkan menjadi KUR khusus.

KUR khusus diberikan kepada Penerima KUR sesuai dengan kebutuhan dengan jumlah plafon paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu anggota kelompok

KUR super mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap Penerima KUR.

UMKM dan Kredit Program Pemerintah

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kepulaun Riau, pertanggal 23 April 2022, UMKM di Provinsi Kepulauan berjumlah 112.935. Penyebaran UMKM di Provinsi Kepulauan Riau didominasi oleh UMKM kota Batam yang berjumlah 81.575, disusul oleh UMKM kota Tanjungpinang yang berjumlah 20.064, UMKM kota Natuna yang berjumlah 4.823.

BACA JUGA:   Special Economic Zones: How one city helped propel its country’s economic development

Sejalan dengan kebutuhan primer masyarakat untuk penyediaan sandang, pangan dan papan, terdapat beberapa sektor IMK (Industri Mikro dan Kecil) yang dominan di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu kelompok Industri Makanan, Industri Pakaian Jadi, dan industri barang galian bukan logam, serta industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furniture), barang anyaman dari Rotan, Bambu, dan sejenisnya.

Kredit Program Pemerintah adalah program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan melalui pemberian pembiayaan kredit pemerintah, dalam hal ini kredit program sebagaimana dimaksud adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi).

Program KUR adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan.

Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Sedangkan UMi adalah program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Untuk Progress Penyaluran pembiayaan KUR dan UMi di Provinsi Kepulauan Riau per tanggal 02 Desember 2022 sebesar Rp2.180,82 miliar untuk 37.472 debitur. Penyaluran KUR didominasi oleh KUR Skema Kecil yang mencapai Rp1.063,86 miliar terdiri dari 3.916 debitur.

Sedangkan menurut Kab/Kota, penyaluran KUR dan UMi tertinggi di Kota Batam dengan total Rp1.069,23 miliar (49,75%) kepada 16.634 debitur. Kabupaten Natuna dengan peringkat terendah yaitu Rp63,45miliar (2,91%) kepada 1.237 debitur. Dari sektor usaha, sektor Perdagangan Besar dan Eceran masih mendominasi dengan besaran 52,53% (Rp1.134,32 miliar) yang terdiri dari 16.148 debitur.

Per 30 September 2022, Kepri mendapatkan peringkat 27 dari 34 Provinsi se-Indonesia untuk total penyaluran KUR.

Fungsi KUR

KUR dan UMi sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya merupakan pembiayaan yang diberikan kepada UMKM yang dimana kedua program tersebut memiliki target penerima pembiayaan yang berbeda. KUR ditujukan bagi UMKM yang telah memiliki akses atau pengetahuan untuk mendapatkan dana pembiayaan melalui perbankan.

Sedangkan UMi ditujukan bagi usaha ultra mikro yang belum memiliki kemampuan/kapabilitas untuk mengajukan pembiayaan kepada perbankan tersebut, sehingga dalam hal ini UMi hadir membantu permasalahan tersebut melalui pemberian pembiayaan dari Lembaga Keuangan NonBank (LKBB) seperti : Pegadaian, PNM, dan koperasi.

BACA JUGA:   'Rebutan' Ekspor Listrik Ke Singapura

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat pula diketahui bahwa kedua program tersebut dapat berkolaborasi dalam pengembangan UMKM di provinsi Kepulauan Riau. Namun upaya pengembangan suatu UMKM tidaklah cukup apabila dalam pemberian suntikan pembiayaan saja, dibutuhkan upaya lain yang harus dilakukan agar pengembangan UMKM dapat dilakukan dengan maksimal di Provinsi Kepulauan Riau.

Pembiayaan UMi memiliki salah satu nilai tambah yang berbeda dari KUR, nilai tambah tersebut adanya pendampingan yang dilakukan oleh LKBB dalam upaya membina UMKM yang dibiayai, namun dalam prakteknya ditemukan berbagai ruang untuk perbaikan untuk mengoptimalisasikan nilai tambah tersebut.

Optimalisasi Kredit

Kredit Program Pemerintah sebagai instrument pendukung pengembangan UMKM perlu untuk ditingkatkan fungsi nya bukan hanya sebagai penyokong pembiayaan bagi UMKM namun juga harus menjadi program yang melahirkan banyak UMKM-UMKM berkualitas yang memiliki daya saing yang tinggi. Penulis berpendapat terdapat setidaknya 4 kriteria UMKM berdaya saing tinggi, yaitu:

  • UMKM yang memiliki kualitas administrasi dan pembukuan yang baik
  • UMKM memiliki SDM yang berkualitas
  • UMKM telah mampu memasarkan usahanya melalui digital
  • UMKM dapat mampu melakukan ekspor produk ke luar negeri

Dalam upaya mencapai kualitas UMKM yang berdaya saing tinggi dibutuhkan upaya optimalisasi kredit program pemerintah. Beberapa rekomendasi penulis dalam upaya optimalisasi kredit program adalah sebagai berikut :

Pertama, Perkuat peran KUR melalui adanya pendampingan usaha baik oleh pihak perbankan maupun KPPN atau Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau, melalui penajaman kualitas pendampingan UMi, standardisasi pendampingan oleh pemerintah dan telah teruji melalui masukan dari stakeholders dan kementerian terkait, para ahli, dan praktisi UMKM, serta pendampingan seharusnya dilakukan oleh profesional yang tersertifikasi sebagai pendamping UMKM atau telah mendapat pelatihan untuk pendampingan UMKM

Kedua, sinergi Kementerian Keuangan satu diwilayah sebagai upaya untuk memperkuat instrument fiskal dalam memajukan UMKM di daerah; Ketiga, melalui kredit program pemerintah kedepannya akan semakin kuat dan mampu melahirkan banyak UMKM-UMKM berdaya saing tinggi sehingga UMKM dapat berkontribusi optimal dalam memajukan ekonomi daerah yang dimana secara agregat akan memperkuat perekonomian nasional.

Terakhir, optimalisasi kredit program pemerintah perlu untuk dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas UMKM dalam negeri sehingga UMKM dapat mencapai level yang lebih tinggi dalam berkontribusi terhadap kemajuan negeri.


Penulis: Ibrohim Husin | Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II-B Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau

  • Bagikan
115 views