Kontribusi Kepri Terhadap Penerimaan Negara Capai Rp11,492 Triliun

  • Bagikan
Kepala Kantor Perwakilan Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri Indra Soeparjanto, saat memberikan keterangan pers di Tanjungpinang, Kamis (15/12)

Regional.co.id, TANJUNGPINANG: Kementerian Keuangan mencatat realisasi pendapatan negara dari pajak, cukai, dan lainnya di Provinsi Kepulauan Riau mencapai Rp11,492 triliun atau 98,59% dari target yang telah ditetapkan dan total belanja sebesar Rp13,008 triliun.

Indra Soeparjanto, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendahaan Kementerian Keuangan Provinsi Kepulauan Riau, menguraikan angka realisasi penerimaan negara meningkat 19,57% dibandingkan capaian tahun lalu.

“Dari total penerimaan Rp11,492 triliun, komponen pendapatan dari pajak mencapai Rp9,501 triliun atau 82,67%, dan dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp2,161 triliun atau 17,33%,” ujarnya dalam ekspos Penerimaan APBN Regional Provinsi Kepulauan Riau, di Dompak, Tanjungpinang, Kamis (15/12).

Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Kepri antara lain Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kanwil Ditjen Pajak, Kanwil Ditjen Bea Cukai, Kepala KPU Bea Cukai Tipe B Batam, dan Kepala KPKNL Batam.

Indra menjelaskan dari sisi Belanja Negara, realisasi belanja APBN sampai dengan akhir November 2022, mencapai Rp13.004,08 miliar (88,25%) dari target APBN Provinsi Kepulauan Riau, meningkat 6,15% dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama.

BACA JUGA:   Harga BBM Naik, Waspada Inflasi Bisa Tembus 8%

Dalam realisasi belanja negara tersebut, kata dia, realisasi belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp5.098,73 miliar (70,93%) dari pagu anggaran sebesar Rp7.187,91 miliar.

Belanja yang belum terealisasikan secara seutuhnya tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya, terdapat pekerjaan yang masih dalam tahap lelang atau gagal lelang, sehingga pelaksanaan pekerjaan menjadi mundur dari rencana awal, kemudian terdapat proyek pekerjaan yang terkendala oleh cuaca sehingga proses penyelesaian pekerjaan menjadi terhambat, serta terdapat beberapa proyek yang termin pembayarannya jatuh tempo pada akhir bulan Desember sehingga belanja belum terbayarkan/terealisasi.

Ditengah potensi perlambatan ekonomi global yang disebabkan oleh perang dagang dan geopolitik serta kenaikan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan triwulan III 2022 berhasil tumbuh sebesar 6,03% (yoy).

Sampai dengan akhir Oktober 2022, ekspor di Kepulauan Riau mencapai US$1.636,78 juta, mengalami kenaikan sebesar 5,89% dibandingkan dengan bulan September 2022. Peningkatan nilai ekspor tersebut disebabkan oleh meningkatnya ekspor sektor non-migas sebesar US$ 89,95 juta atau tumbuh 7,46% dibandingkan bulan September 2022.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau menggambarkan adanya kelanjutan proses pemulihan ekonomi, sejalan dengan peningkatan mobilitas dan aktivitas masyarakat serta kegiatan usaha. Di sisi lain, kasus Covid-19 global dan domestik relatif landai dan terus mengalami perbaikan.

BACA JUGA:   Dampak Resesi Mulai Terasa! Ramalan Jokowi-Sri Mulyani Jadi Kenyataan

Selanjutnya penyaluran TKDD sampai dengan akhir November 2022 mencapai Rp7.905,35 miliar atau 104,73% terhadap target APBN 2022. Realisasi TKDD tersebut meningkat sebesar 16,46% dibandingkan dengan periode yang sama di Tahun 2021.

TKDD tersebut terdiri atas penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah, DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Desa. Hampir keseluruhan realisasi komponen belanja TKDD masih pada on track sesuai jadwal penyaluran.

Untuk capaian realisasi APBD Provinsi Kepulauan Riau s.d 30 November 2022, Pendapatan APBD telah terealisasikan sebesar Rp11,75 Triliun (85,91%) yang masih didominasi oleh Pendapatan dari Dana Transfer sebesar Rp7,90 Triliun dari total pendapatan. Sedangkan realisasi Belanja APBD Provinsi Kepulauan Riau s.d 30 November 2022 sebesar Rp10,32 Triliun yang masih didominasi oleh Belanja Operasi sebesar Rp7,90 triliun atau 79,95% dari total belanja.

TKDD yang telah disalurkan kepada Provinsi Kepulauan Riau s.d 30 November 2022 sebesar Rp7,90 Triliun atau 67,23% dari total pendapatan APBD. Jumlah DAK Fisik yang telah disalurkan per 30 November 2022 sebesar Rp451,51 Miliar atau 76,23% dan menjadi realisasi penyaluran DAK Fisik tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

BACA JUGA:   Tiga Opsi Siasati Beban Subsidi Energi, Menkeu: Tiga-Tiganya Nggak Enak!

Indra mengatakan Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas dari perencanaan dan belanja daerah sehingga dapat lebih berfokus pada output & outcome kepada masyarakat di daerah serta mendorong penyerapan atas belanja APBD guna mendorong dan menjaga pertumbuhan perekonomian khususnya di Provinsi Kepulauan Riau.

Kemudian, realisasi penyaluran Dana Desa lingkup Provinsi Kepri telah mencapai Rp205,07 Miliar atau 98,05% dari pagu anggaran 2022. Penyaluran ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama di tahun 2021.

Dana Desa disalurkan sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

  • Bagikan
92 views