Dirundung Masalah Berkepanjangan, Jokowi Restui Pembubaran PT PANN

  • Bagikan

Regional.co.id, JAKARTA: Presiden Joko Widodo restui pembubaran salah satu BUMN PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) atau dikenal dengan PT PANN yang bergerak di bidang pembiayaan armada nasional.

Penutupan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden (Kepres) No.25 Tahun 2022. Kepres yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022 ini merestui pembubaran Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada 2020, Menteri BUMN pernah menuturkan bahwa PT Pengembangan Armada Niaga Nasional atau PT PANN (Persero) hanya punya 7 karyawan. Di sisi lain, bisnisnya tak fokus, karena selain di bisnis pembiayaan tapi juga masuk ke bisnis perhotelan.

BACA JUGA:   Kinerja Makin Kinclong, GoTo Diproyeksi Raih EBITDA Positif

“Mohon maaf tadi di Komisi VI memanggil salah satu BUMN, yaitu PT PANN total pegawainya hanya 7 direksi dan komisaris. Bisnisnya untuk financing kapal,” kata Erick.

Erick mengatakan PT PANN, justru hidup di luar bisnis intinya sebagai perusahaan pembiayaan.

“Mereka hidup karena punya 2 hotel yang dikelola. Hal-hal seperti ini bukan salah direksi sekarang tapi ini perlu kita jaga masing-masing BUMN kembali pada core business-nya. Jangan sampai BUMN kembali pada tempat yang tidak sehat. Jangan sampai membunuh UMKM dan usaha lokal,” katanya.

PANN sempat ramai di DPR pada 10 Desember 2019 setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani juga heran ada BUMN bernama PANN.

BACA JUGA:   Pernah Jadi Sopir Angkot, Kini Prajogo Pangestu Jadi Orang Tajir Ke- 27 di Dunia

PANN sendiri didirikan pada 6 Mei 1974 dan bergerak di bidang pengembangan armada niaga nasional. Adapun, berdirinya PANN juga menjadi amanat dari Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Repelita II.

Dokumen Repelita II tersebut menyatakan agar pemerintah membentuk suatu badan yang bertugas di bidang pembiayaan dan pengembangan armada niaga nasional.

PT PANN pernah menjadi salah satu BUMN yang menerima penyertaan modal negara ( PMN ) tahun anggaran 2020 sebesar Rp3,76 triliun dalam bentuk non-tunai.

PMN tersebut merupakan konversi atas utang pokok perusahaan kepada negara dari dua service level agreement (SLA) tahun 1994 silam.

BACA JUGA:   Penutupan Pasar: Rupiah Menguat ke Rp 14.240/US$

Hal ini dikonfirmasi langsung manajemen PT PANN saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI pada Juli 2020 lalu.

  • Bagikan
83 views