Bersiap Menghadapi Krisis Baru Bernama ‘Climate Change’ (Bagian 1)

  • Bagikan

We living in the divided and dangerous world,” ujar Dino Pati Djajal, founder Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), dalam The 11th Annual International Forum on Economic Development and Public Policy, 6-7 Desember 2022 lalu di Nusa Dua, Bali.

Pada 2019, saat semua kalangan bisnis dan pemerintah optimis menyambut 2020, justru dunia dikejutkan oleh pandemi dengan nama yang belum pernah kita dengar sebelumnya yaitu Corona Virus Desease (Covid-19).

Krisis kesehatan tersebut menghentikan aktivitas ekonomi dunia, mengubah cara hidup kita, dan dunia seolah di-restart kembali ke titik nol. Perlahan, dunia beradaptasi dan memasuki 2021 keadaan berangsur pulih dan normal.

Disaat optimisme menyongsong 2022, siapa yang dapat memprediksi pada 24 Februari pukul 10.00 waktu setempat Vladimir Putin menggelar operasi militer khusus untuk menginvasi Ukraina. Dampaknya mengerikan, krisis pangan dan energi melanda hampir seluruh Eropa dan global.

“Jujur, kalau ditanya apa yang akan terjadi pada 2023, saya tidak tahu. Bagaimana kondisi tahun depan, ada banyak perkiraan, tapi kita seperti menanti kejutan,” ujar Dino.

Selama tiga tahun terakhir ini, semua prediksi para analis jelas meleset termasuk bagaimana membaca kondisi 2023. Yang pasti, ekonomi global akan melemah sebab ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Tren positif pertumbuhan selama 2022 ini sepertinya tidak berlanjut pada tahun depan.

Lars Christian Moller, Practice Manager East Asia and Pacific World Bank, memprediksi tiga jenis resiko yang berpotensi menganggu tren pemulihan ekonomi global. Pertama, perubahan kebijakan moneter yang cepat berpotensi menyebabkan inflasi berkepanjangan, kedua, kondisi ketegangan geopolitik dipicu perang Rusia-Ukraina, pandemi Covid-19, dan ketiga, perubahan iklim yang ekstrim dan bencana alam.

Perekonomian global hari ini mengalami berbagai guncangan dan tantangan. Inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan dan terus-menerus, pengetatan kondisi keuangan, perang Rusia-Ukraina, pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, dan supply-demand missmatch semakin memperlambat prospek ekonomi global.

Kekhawatiran yang meningkat terhadap harga pangan dan energi mengakibatkan tekanan biaya hidup di banyak negara, yang selanjutnya menambah tekanan inflasi. Selain itu, kejadian cuaca ekstrem akibat perubahan iklim menimbulkan risiko penurunan prospek ekonomi global, dan kenaikan harga energi juga menghambat jalan menuju transisi hijau.

Tantangan global yang berkepanjangan telah menyebabkan meningkatnya kerentanan utang dan menghambat pemulihan di negara berkembang, yang selanjutnya berdampak pada kelompok rentan, terutama negara-negara berpenghasilan rendah dan berkembang.

BACA JUGA:   Singapore’s Energy Dilemma a Small-Nation Warning

Menghadapi situasi ekonomi ini, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 telah berkomitmen untuk mengambil tindakan nyata membangun infrastruktur keuangan global guna mengatasi tantangan ekonomi hari ini.

Lars mengestimasi ekonomi dunia pada akhir 2022 merosot menjadi 2,9%, angka ini berubah -0,2% dibandingkan prediksi Juni 2022.

Untuk negara maju, pertumbuhan 2022 sedikit lebih rendah di level 2,3% dan negara berkembang sedikit lebih baik pada level 3,2%. Ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik di luar China diperkirakan tumbuh 5,6%, sedangkan ekonomi China sendiri pada 2022 ini melemah menjadi 2,8%.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan negara maju dan sebagian Asia. Tahun ini, ekonomi Indonesia tumbuh 5,1% bersama dengan Asia Selatan 5,9%, dan Timur Tengah dan Afrika Utara 5,7%.

Pada 2023 mendatang World Bank memproyeksikan ekonomi global tumbuh lebih rendah menjadi 1,9%, sedangkan negara-negara maju makin terpuruk pada level 0,6%. China diperkirakan akan semakin menguat pada tahun depan menjadi 4,8% sedangkan Indonesia dan Asia Selatan tetap bertahan di level 5,1% dan 5,9%.

Kendati kuat secara fundamental, kondisi global juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo untuk menjaga agar ekonomi nasional tidak terdampak parah. Presiden sempat khawatir, situasi di Amerika, China, dan Eropa akan berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi domestik.

Perubahan Iklim dan Ekonomi

Konsentrasi dunia saat ini tidak lagi sebatas penanganan krisis pasca Covid, dan bagaimana eskalasi geopolitik akibat perang Rusia-Ukraina, namun juga faktor perubahan iklim.

PBB bahkan menyakini perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia adalah ancaman terbesar dan paling luas terhadap lingkungan alam dan masyarakat yang pernah dialami dunia, dan negara-negara termiskin menanggung resiko paling berat.

“Di seluruh dunia, hak asasi manusia terkena dampak negatif dan dilanggar sebagai akibat dari perubahan iklim. Ini termasuk hak untuk hidup, kesehatan, pangan, pembangunan, penentuan nasib sendiri, air dan sanitasi, pekerjaan, perumahan yang layak dan bebas dari kekerasan, eksploitasi seksual, perdagangan dan perbudakan,” kata Ian Fry, Special Rapporteur PBB untuk promosi dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks perubahan iklim, dalam sebuah laporan kepada Majelis Umum.

BACA JUGA:   Sayap Patah Holywings

Perubahan iklim yang terjadi saat ini dipicu oleh emisi gas karbon dan gas rumah kaca yang disumbang sekitar 78% oleh negara G20 selama 10 tahun terakhir.

Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari ekstraksi dan pembakaran bahan bakar fosil merupakan kontributor utama perubahan iklim dan polusi udara. Banyak kebijakan dan tindakan individu, seperti pilihan transportasi, makanan, dan penggunaan energi, memiliki potensi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menghasilkan manfaat kesehatan utama, terutama dengan mengurangi polusi udara.

Penghapusan sistem energi pencemar, misalnya, atau promosi transportasi umum dan pergerakan aktif, dapat menurunkan emisi karbon dan mengurangi beban rumah tangga dan polusi udara ambien, yang menyebabkan 7 juta kematian dini per tahun.

Antara tahun 2030 dan 2050, perubahan iklim diperkirakan akan menyebabkan sekitar 250.000 kematian tambahan per tahun akibat malnutrisi, malaria, diare, dan heat stress saja. Biaya kerusakan langsung terhadap kesehatan diperkirakan antara US$ 2–4 miliar per tahun pada tahun 2030. Daerah dengan infrastruktur kesehatan yang lemah – sebagian besar di negara berkembang – paling tidak mampu mengatasi tanpa bantuan untuk mempersiapkan dan merespon perubahan tersebut.

Beberapa bulan terakhir ini, berbagai kejadian bencana akibat iklim silih berganti di beberapa kawasan. Di Eropa, gelombang panas yang melanda beberapa negara menyebabkan kematian dan kerusakan infrastruktur. Kenaikan suhu 1,1 derajat menyebabkan suhu ekstrem hingga di atas 40 derajat celcius.

Badai salju di Amerika dan Jepang juga mengindikasikan adanya perubahan ekstrem yang mengakibatkan puluhan orang tewas dan menyebabkan kerusakan fasilitas.

PBB mencatat perubahan iklim telah memengaruhi kesehatan dalam berbagai cara, termasuk dengan menyebabkan kematian dan penyakit akibat peristiwa cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi, seperti gelombang panas, badai, dan banjir, gangguan sistem pangan, peningkatan zoonosis dan makanan, air, dan penyakit yang ditularkan melalui vektor, dan masalah kesehatan mental.

Selain itu, perubahan iklim menggerogoti banyak faktor penentu sosial untuk kesehatan yang baik, seperti mata pencaharian, kesetaraan dan akses keperawatan kesehatan dan struktur dukungan sosial. Risiko kesehatan yang sensitif terhadap iklim ini secara tidak proporsional dirasakan oleh mereka yang paling rentan dan kurang beruntung, termasuk wanita, anak-anak, etnis minoritas, masyarakat miskin, migran atau pengungsi, populasi yang lebih tua dan mereka yang memiliki kondisi kesehatan yang mendasarinya.

BACA JUGA:   Mengapa Shinzo Abe Ditembak?

Dalam jangka pendek hingga menengah, dampak kesehatan dari perubahan iklim akan ditentukan terutama oleh kerentanan populasi, ketahanan mereka terhadap laju perubahan iklim saat ini, serta tingkat dan kecepatan adaptasi.

Dalam jangka panjang, efeknya akan semakin tergantung pada sejauh mana tindakan transformasional diambil sekarang untuk mengurangi emisi dan menghindari pelanggaran ambang suhu yang berbahaya dan potensi titik kritis yang tidak dapat diubah.

Mitigasi Resiko

Tidak ada pilihan lain selain mulai mengurangi produksi emisi gas karbon dan rumah kaca melalui pembakaran bahan bakar fosil dan sumber lainnya. Semua negara sudah harus bertransformasi menuju penggunaan energi bersih dan terbarukan.

Pada KTT G20 pada November lalu di Bali, telah disepakati beberapa komitmen diantaranya Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai US$20 miliar yang didukung oleh AS, Jepang, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Kanada, Denmark, Norwegia, dan Uni Eropa.

Kemudian Asia Zero Emission Community (AZEC), sebuah komitmen kerjasama joint crediting mechanism (JCM) bersama Jepang. Indonesia mendapat prioritas pertama untuk pendanaan sebesar US$500 juta dalam lingkup AZEC.

Pemerintah Indonesia sendiri membutuhkan dana investasi untuk transisi penggunaan pembangkit listrik tenaga uap menjadi energi terbarukan sebesar US$30 miliar atau setara Rp429,6 triliun dalam delapan tahun ke depan.

“Pemerintah berkomitmen untuk beralih menuju energi terbarukan bisa segera terwujud. Jika total kapasitas PLTU saat ini sebesar 5,5 gigawatt, maka Indonesia butuh dana transisi energi sebesar US$25 miliar – US$30 miliar (setara Rp358 triliun – Rp429,6 triliun),” ujar Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, dalam satu seminar tahun lalu.

Dalam CEO Forum pada KTT G20 di Glasgow, Inggris, Presiden Joko Widodo telah menyatakan komitmennnya untuk memulai transisi energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Ini merupakan sebuah komitmen global untuk mulai mengurangi emisi karbon dan pemanasan global secara bertahap hingga 2050.

Amerika Serikat juga akan menghentikan operasi sepertempat PLTU dari total 200 GW yang beroperasi saat ini pada 2029 mendatang.


Penulis: Dr. Suyono Saputro | Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Internasional Batam | Regional Economist mitra Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI | Anggota Dewan Pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orda Batam | Wakil Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kota Batam.

  • Bagikan
160 views