Tranformasi Pelayanan Publik, Pemerintah Percepat Digitalisasi 103 MPP

  • Bagikan
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin didampingi Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas usai rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, di Jakarta, Kamis (12/01)

Regional.co.id, JAKARTA: Pemerintah berupaya melakukan transformasi 103 mall pelayanan publik (MPP) menjadi MPP Digital sebagai wujud percepatan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

“MPP digital yang berbasis teknologi informasi mesti menjadi tulang punggung pelayanan masyarakat. Ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik dan meningkatkan iklim investasi,” ujar Wapres Ma’ruf Amin dalam Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (12/01/2023).

Menurut Ma’ruf, MPP digital yang dikoordinasikan secara nasional dapat meningkatkan efesiensi anggaran serta selaras dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional.

Saat ini terdapat 103 MPP di seluruh indonesia. Pemerintah menargetkan pada 2024 mendatang jumlah MPP sudah mencapai 100% diselenggarakan di 500 kabupaten/kota

Wapres meminta jajaran terkait mulai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga perusahaan BUMN Bank Mandiri dan Telkom Indonesia untuk menuntaskan desain MPP digital sehingga pada akhir Februari 2023 sudah ada pilot project.

“MenPANRB agar mengoordinasikan langkah-langkah tepat dan konkret untuk pembangunan MPP digital, termasuk integrasi proses bisnisnya,” ujarnya.

BACA JUGA:   Ultimatum BP Batam, Ini 4 Tuntutan Warga Rempang!

Wapres menginstruksikan kepada Mendagri agar menyiapkan sumber daya manusia (SDM) digital beserta kelembagaan MPP digital. “Kekurangan talenta digital di daerah ini, supaya dapat diatasi melalui sentralisasi pengembangan sistem dan data yang menjamin kualitas dan keamanan sistem,” ucapnya.

Selanjutnya, Wapres menginstruksikan Menteri Keuangan (Menkeu) untuk mendukung dari sisi anggaran. Wapres juga minta Menkeu untuk mendorong Lembaga National Single Window (LNSW) yang berada di bawah Kementerian Keuangan turut membangun desain platform digital layanan MPP, pilot project layanan MPP, serta standar teknis untuk pengembangan MPP.

“Dari Bappenas, saya minta juga untuk menetapkan program MPP digital sebagai bagian dari prioritas nasional transformasi pelayanan publik, termasuk keterkaitan MPP digital dalam rangka Satu Data Indonesia,” imbuhnya.

BACA JUGA:   Ekonomi Malaysia 2022 Diprediksi Makin Kuat pada Level 6%

Kemudian Wapres mendorong Menteri Kominfo untuk mendukung menguatkan pusat data nasional (PDN) untuk operasional sistem MPP digital secara nasional sekaligus menyiapkan infrastruktur dalam penyelenggaraan dan pengelolaan MPP yang terbaik.

Terakhir, Wapres menunjuk Menteri BUMN untuk mengoordinasikan pelibatan peran Telkom dan badan-badan usaha yang ada di bawahnya.

“Saya berharap langkah percepatan ini bisa segera tercapai. Ini bagian daripada transformasi dan juga termasuk dalam rangka penyiapan satu data nasional dan pelayanan yang cepat, tidak lagi lama,” pungkas Wapres.

Turut hadir dalam rapat Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury, dan Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo.

BACA JUGA:   Ekspansi Data Centre di KEK Nongsa Batam, Princeton Digital Kucurkan Investasi Rp15,2 Triliun

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan pihaknya tengah melakukan assesment terhadap 10-15 MPP untuk menjadi bagian dalam MPP Digital. MPP ini dipilih karena memiliki keunikan dan kelebihan dengan fitur unggulan masing-masing untuk masuk dalam proses pembangunan MPP Digital yang bisa diterapkan di seluruh tanah air.

“MPP Digital dibutuhkan tidak hanya sebagai backbone yang menyokong dan mengoptimalkan peran MPP yang sudah dibangun, namun juga bertindak sebagai instrumen yang mengintegrasikn berbagai e-services yang diselenggarakan di pemerintah kabupaten/kota,” papar Azwar.

  • Bagikan
68 views