Rencana Kenaikan Tarif Air Bersih, Benny: Angka Rp4,5 Triliun Dihitung Dari Mana?

  • Bagikan

Regional.co.id, BATAM: Wacana Kepala BP Batam Muhammad Rudi untuk menaikkan tarif air bersih mendapat penolakan dari berbagai pihak. Alasan menaikkan tarif karena adanya rencana peremajaan jaringan pipa air dianggap tidak tepat dan mengada-ada.

Direktur PT Adhya Tirta Batam (ATB) Benny Adrianto menilai wacana BP Batam dalam melakukan penambahan investasi bukan langkah yang tepat apalagi jika berpotensi menaikkan tarif air bersih bagi pelanggan.

“Mengapa tidak tepat, karena keuntungan yang diperoleh Badan Usaha SPAM BP Batam cukup fantastis,” ujarnya dikutip dari Kompas.com.

Menurut Benny, dengan laba sebesar itu seharusnya dapat dijadikan modal investasi tanpa harus membebani masyarakat. Jika mengacu pada SK Tarif Air Tahun 2010, maka rata-rata tarif air bersih di Batam adalah Rp6.000 per m3. Berdasarkan hasil tender Operation adn Maintenance (OM) yang dilakukan BP Batam, diketahui operator pengelola dibayar Rp2.400 per m3 dan keuntungan BP Batam sebesar Rp3.600 per m3.

BACA JUGA:   SunCable Raih Pembiayaan Seri-B senilai AUS$210 Juta Untuk Proyek Australia-Asia Powerlink

Dengan asumsi produksi air 100 juta m3 per tahun (sesuai data produksi 2020) maka BP Batam diperkirakan memperoleh laba dari usaha air sebesar Rp360 miliar per tahun.

“Semestinya keuntungan sebesar itu digunakan untuk reinvestasi dalam peningkatan infrastruktur air. Tapi juga tidak bisa sembarangan, karena investasi serampangan justru akan berdampak pada pemborosan,” papar Benny.

Dia juga meragukan perhitungan angka Rp4,5 triliun yang disampaikan Kepala BP Batam Muhammad Rudi tersebut karena tidak menjelaskan berapa kapasitas yang akan ditingkatkan dan berapa panjang pipa yang akan diremajakan.

“Rencana investasi Rp 4,5 triliun dihitung dari mana? Dengan asumsi hingga kapasitas berapa? Lalu apa leverage bagi setiap nilai yang diinvestasikan terhadap pelayanan. Jangan sampai investasi dilakukan ditempat yang salah, akhirnya buang duit, buang waktu, buang tenaga, pelanggan tetap sengsara,” jelas Benny.

BACA JUGA:   Antara Merger dan Utang Menggunung BUMN Karya

Sementara itu Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kepulauan Riau akan melaporkan persoalan pengelolaan air bersih ini kepada Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Menteri Koordinator Perekonomian.

“Kami menolak rencana kenaikan tarif air ini dengan dalih investasi jaringan. Ini jelas mengada-ada dan tidak tepat,” ujar Ahmad Maruf, Ketua Umum Kadin Provinsi Kepri.

Apalagi kata dia, Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan peringatan bagi kepada daerah agar tidak semena-mena menaikkan tarif air bersih dan angkutan karena akan berpotensi memicu inflasi.

“Mestinya BP Batam fokus pada peningkatkan kualitas pelayanan air kepada pelanggan. Jangan hanya memikirkan keuntungan semata,” paparnya.

BACA JUGA:   Operasional 8.500 PLTU Dunia Dipastikan Berakhir Pada 2040

  • Bagikan
78 views