Pembangunan Infrastruktur Provinsi Lampung Disorot, Berapa sih Kemampuan APBD-nya?

  • Bagikan
Gubernur Provinsi Lampung Arinal Djunaidi

Regional.co.id, BANDAR LAMPUNG: Presiden Joko Widodo baru saja mengunjungi Provinsi Lampung dan menyaksikan langsung kerusakan jalan di wilayah tersebut. Pemerintah pusat juga mengambil alih perbaikan jalan dengan menggelontorkan anggaran sebesar Rp800 miliar.

Sebenarnya berapa kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung hingga mereka angkat tangan dan tidak mampu menangani kerusakan jalan yang sudah menahun tersebut?

Berdasarkan data, Provinsi Lampung punya anggaran yang cukup. Dalam Perda APBD Provinsi Lampung Tahun 2023 disebutkan pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp7,412 triliun dan belanja daerah sebesar Rp7,381 triliun sehingga ada surplus sebesar Rp30 miliar.

Dari sisi pendapatan, bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp4,146 triliun, pendapatan transfer Rp3,251 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp14,602 miliar.

BACA JUGA:   Pemadaman Listrik Masih Berlanjut, Ini Lokasinya!

Sementara dari sisi belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Untuk belanja operasi sebesar Rp4,636 triliun, paling besar untuk belanja pegawai sebesar Rp2,145 triliun, belanja barang dan jasa Rp1,78 triliun, dan belanja hibah Rp689 miliar.

Untuk belanja modal sebesar Rp1,250 triliun, alokasi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp798 miliar, belanja modal gedung dan bangunan Rp300 miliar, dan belanja modal peralatan dan mesin Rp115 miliar.

Presiden Jokowi dalam kunjungan ke Lampung sudah menjanjikan tambahan anggaran Rp800 miliar khusus untuk perbaikan jalan, dengan demikian pada 2023 saja alokasi anggaran jalan di Provinsi Lampung sebesar Rp1,6 triliun.

BACA JUGA:   Ramai Peminat, Singapura Terima 20 Proposal Impor Energi Dari 4 Negara

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, alokasi anggaran untuk pembangunan jalan yang masuk dalam APBD Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota mencapai Rp2,1 triliun, dan khusus provinsi saja sebesar Rp886,8 miliar.

Jika digabungkan seluruh kucuran dana pusat untuk provinsi, kabupaten/kota di Lampung dalam DIPA dan TKDD, mencapai Rp30 triliun. Alokasi dana tersebut terbagi atas belanja pada Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp9,03 triliun dan alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp20,98 triliun.

Belanja Kementerian Negara/lembaga dilaksanakan oleh 458 satker dengan rincian alokasi belanja pegawai sebesar Rp.3,87 triliun, belanja barang sebesar Rp.3,61 triliun, belanja modal sebesar Rp.1,49 triliun, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp.38,17 miliar.

BACA JUGA:   Tidak Ada Pembatalan Travel Bubble, Kepri Siap Sambut Turis Asing

Adapun alokasi TKD tahun 2023 di wilayah Lampung sebesar Rp20,98 triliun. Dengan rincian alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp. 645,74 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.12,61 triliun (meningkat Rp 595,97 miliar atau naik 5% dibandingkan TA 2022), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp.1,23 triliun, DAK non-fisik sebesar Rp. 4,14 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp. 92,66 miliar, Dana Hibah ke Daerah Rp. 9,99 miliar dan Dana Desa sebesar Rp. 2,23 triliun.

Dengan dukungan anggaran pusat dan daerah sebesar itu, mengapa Lampung masih kesulitan memperbaiki jalan?

  • Bagikan
126 views