Ekspor Pasir Laut, Berkah atau Bencana?

  • Bagikan

Presiden Joko Widodo baru saja mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di laut. Aturan tersebut memuat rangkaian kegiatan pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan penjualan, termasuk ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut.

Aturan baru ini sekaligus mencabut Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut termasuk Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut.

Beleid baru Presiden Jokowi ini tentu memantik kontroversi dikalangan pemerhati lingkungan dan kemaritiman. Partisipasi publik seolah diabaikan dalam proses pengesahan PP tersebut.

Mengapa Jokowi akhirnya meloloskan PP tersebut setelah tertahan sejak draf PP itu diserahkan pada November 2022 lalu? Apakah kebijakan akan menjadi berkah atau bencana bagi Provinsi Kepulauan Riau?

Potensi endapan pasir laut di perairan Kepri sekitar 1,2 triliyun meterkubik terhampar di perairan seluas 235.294,57 km2. Menurut laporan Kementerian Kelautan Perikanan, kebutuhan Pasir Laut Singapura mendatang adalah untuk proyek – proyek reklamasi pantai di Pulau Ubin, reklamasi di Pulau Tekong, reklamasi di Pulau Jurong dan reklamasi di Tuas Phase 3B sebanyak  800 juta m3.

Perkiraan beberapa tahun ke depan, kebutuhan pasir untuk reklamasi Singapura mencapai 7,5-8 miliar meter kubik, dengan asumsi harga jual di Singapura saat ini Sin$21 per meter kubik maka nilai ekonomi pasir laut bisa mencapai Sin$168 miliar atau setara Rp1.848 triliun pada kurs Rp11.000 per Sin$.

Sebelum dihentikan pada 2022 lalu, harga jual pasir laut di Singapura bervariasi antara Sin$6 – 8 per meterkubik, sedangkan nilai jual di Indonesia berkisar Sin$1,2 – 1,5 per meterkubik bahkan pernah menyentuh level Sin$0,8 per meterkubik.

Nilai jual yang rendah menyebabkan pendapatan bagi negara dan daerah juga kecil sehingga nilai ekonomi pasir laut ini tidak berdampak positif bagi daerah dimana pasir tersebut dieksploitasi.

Padahal, sumber pasir laut di perairan Provinsi Riau berasal dari hasil pelapukan batuan dasar yang kaya unsur kwarsa dan bersifat granitik. Hasil riset Universitas Airlangga pada 2003, menyebutkan kadar kuarsa yang besar dalam pasir laut Kepri seharusnya bisa membuat harga jualnya semakin tinggi karena tidak hanya bisa digunakan untuk cor bangunan saja.

Saat itu Singapura mengimpor pasir legal yang dieksploitasi mencapai 0.93 juta meterkubik perhari dalam satu tahun. Data tahun 2002, volume pasir yang diekspor ke Singapura mencapai 338,71 juta meterkubik dengan nilai Rp 1,89 triliun (dengan nilai kurs saat itu). Sedangkan dari informasi yang diperoleh Kementerian Lingkungan Hidup, volume impor pasir di Singapura sebesar 738,71 juta meterkubik pertahunnya.

BACA JUGA:   Gokil, Singapura-Australia Bangun Proyek Solar Panel Terbesar di Dunia senilai Rp316 Triliun

Sehingga terdapat kurang lebih 400 juta meterkubik pertahunnya atau dengan kata lain, impor pasir yang dilakukan Singapura adalah ilegal.

Hari ini, perhitungan nilai ekonomi pasir laut tentu lebih besar lagi dengan harapan dapat menambah pundi-pundi kas daerah maupun pusat, serta para ‘pemain’ pasir laut yang berharap menumpuk cuan dari aktivitas ekspor ini.

Formula Baru

Tepat 20 tahun usia Keppres Nomor 30 Tahun 2002 yang ditandatangani Presiden Megawati untuk mengakhiri praktek ekspor pasir laut ke Singapura. Selama itu, aktivitas tambang pasir di perairan Karimun pun terhenti.

Pemerintah waktu itu beralasan bisnis pasir laut lebih banyak mudarat ketimbang manfaat bagi daerah. Terlebih lagi, harga jual ke Singapura semakin tidak terkendali dan lebih banyak merugikan Indonesia.

Selain nilai ekonomi, masalah dampak lingkungan perairan juga menjadi kependulian pemerintah disamping juga masalah teritorial perbatasan RI – Singapura yang perlu diratifikasi pasca aktivitas reklamasi yang dilakukan secara masif.

Kini larangan itu sudah dicabut. PP baru Jokowi tersebut menggunakan istilah pemanfaatan sedimentasi pasir di dasar laut sebagai komoditi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan hingga ekspor.

Pengusaha yang berkeinginan untuk eksploitasi tidak perlu lagi izin kuasa pertambangan. Aturan baru itu hanya mengatur izin pemanfaatan pasir laut yang diurus melalui Online Submission System (OSS) kepada menteri terkait.

Selanjutnya pengusaha juga akan membayar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah diatur dalam PP Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Untuk kegiatan pemanfaatan pasir laut dalam negeri digunakan formula penghitungan 30% x volume x harga patokan, sedangkan untuk pemanfaatan luar negara menggunakan formulai 35% x volume x harga patokan.

Harga patokan PNBP dalam draf rancangan PermenKP yang baru menggunakan formula sebagai berikut:

  1. Untuk pemanfaatan dalam negeri Rp35.525/m3 + (jarak nautical miles x Rp4.000/m3.nm)
  2. Untuk pemanfaatan luar negeri Rp43.595/m3 + (jarak nautical miles x Rp6.000/m3.nm)
BACA JUGA:   Nestapa Kawasan Industri di Pesisir Timur Sumatera (Bagian 1)

Dengan formula tersebut, maka besaran PNBP yang diterima pemerintah dari aktivitas ekspor pasir laut dapat dihitung sebagai berikut:

Misal PT X sebagai penyedia pasir laut untuk luar negeri sebesar 150.000.000 meter kubik. Diasumsikan jarak Karimun ke Singapura sejauh 50 nautical miles (nm) maka perhitungannya adalah:

Harga patokan = Rp43.595/m3 + (50 nm x Rp6.000/m3.nm)

Harga patokan = Rp43.595/m3 + Rp300.000/m3

Maka PNBP yang dibayarkan adalah 35% x volume x harga patokan

= 35% x 150.000.000 m3 x Rp343.595/m3 = Rp18,038 triliun

Dengan perhitungan 150 juta meterkubik saja negara memperoleh Rp18,038 triliun. Bagaimana jika asumsi KKP sebesar 738 juta meter kubik per tahun, berapa PNBP yang akan diterima pemerintah? Rp88,75 triliun!

Pemerintah berasumsi dengan formulasi baru tersebut, negara bakal memiliki sumber pendapatan baru yang nilainya sangat besar untuk menambal pengeluaran APBN. Begitu juga, pemerintah daerah juga bakal kecipratan uang pasir laut.

Bagi Hasil

PP Nomor 26 Tahun 2023 ini seperti mengembalikan kewenangan kepada pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi sama sekali tidak mendapat porsi mulai dari penerbitan izin hingga pengawasan. Semua diambil alih pemerintah.

Termasuk dalam pungutan, Pemprov tidak memiliki celah untuk menerapkan retribusi khusus dalam hal pemanfaatan pasir laut ini. Lantas dimana keuntungan bagi daerah?

Melihat aturan tersebut, pemprov dan pemkab setempat harus rela mendapatkan bagi hasil dari PNBP yang dipungut pemerintah pusat berdasarkan proporsi tertentu. Sesuai ketentuan, bagi hasil PNBP sumberdaya alam perikanan, bagi hasil pusat dan daerah sebesar 20% : 80%.

Dalam data DBH SDA khusus perikanan (digabung dengan hasil laut), pada 2022 total DBH Perikanan sebesar Rp765 miliar. Angka itu dibagi rata untuk 509 kabupaten/kota sebesar Rp1,128 miliar.

Jika nanti pasir laut sudah menghasilkan PNBP, maka ketentuan bagi hasil akan menggunakan skema baru yang berlaku di Kementerian Kelautan Perikanan. Mengacu pada pembagian royalti minerba di ESDM, jatah pemerintah pusat sebesar 20%, pemerintah provinsi 16% dan daerah penghasil 32% dan pemerataan untuk daerah lain 32%.

Berapa jatah provinsi dari ketentuan tersebut jika kita gunakan asumsi PNBP pasir laut sebesar Rp18,038 triliun? Sesuai ketentuan bagian provinsi sebesar 16% adalah Rp2,8 triliun, bagian pusat 20% adalah Rp3,6 triliun, kabupaten penghasil sebesar 32% adalah Rp5,7 triliun, dan pemerataan Rp5,7 triliun.

BACA JUGA:   Pendaftaran Beasiswa LPDP 2023 Dibuka Mulai Hari Ini

Itu asumsi untuk produksi pasir laut dari wilayah kabupaten Karimun saja. Jika wilayah pemanfaatan pasir laut lebih luas meliputi kabupaten lain seperti Kabupaten Bintan dan Lingga, maka produksi pasir laut akan lebih besar lagi dan tentu mendatangkan pundi-pundi uang bagi kabupaten setempat.

Bisa dibayangkan jika volume ekspor dua kali lipat dari perhitungan asumsi di atas, maka jatah provinsi bisa naik jadi Rp5,6 triliun per tahun, dan kabupaten penghasil bisa dapat Rp11,4 triliun per tahun. Dari perhitungan ini, penulis menyakini ekonomi Kepri akan semakin sejahtera.

Pasir Ilegal

Kendati demikian, masalah klasik eksportasi pasir laut ini adalah aktivitas ilegal yang melibatkan para oknum di lapangan. Kondisi ini bisa mengakibatkan perhitungan asumsi PNBP pemerintah bisa tidak tercapai karena perbedaan angka volume riil.

Besarnya nilai ekonomi bisnis pasir ini diduga akan menjadi sumber dana bagi kepentingan politik di tingkat pusat dan daerah. Semua pihak berkepentingan untuk mendapatkan bagian dari bisnis pasir ilegal.

Praktek ilegal ini juga yang bisa menyebabkan harga jual pasir laut di Singapura menjadi tidak stabil dan dapat ditekan serendah mungkin. KKP mencatat angkanya bisa mencapai 400 juta meter kubik per tahun, sehingga nilai ekonomi yang hilang sangat besar sekali.

Untuk itu, pemerintah pusat harus konsisten untuk melakukan pengawasan mulai dari penerbitan izin pemanfaatan kepada pengusaha yang terdaftar hingga penertiban kapal hisab pasir yang diperkirakan akan kembali ramai lalu lalang di perairan Kepri.

Penulis menilai relaksasi ekspor pasir laut ini bernilai strategis pada masa depan, apapun kepentingan dibalik pemberlakuan aturan tersebut.

Potensi hasil ekspor pasir laut ini sangat besar untuk menggerakkan ekonomi daerah, sebagaimana dulu uang hasil ekspor ini sempat dinikmati untuk membiayai beberapa proyek infrastruktur.

Tanpa ketegasan, pemerintah hanya akan mengulang kesalahan sebagaimana yang terjadi pada masa 2000-an silam ketika bisnis pasir laut dikelola secara serampangan yang lebih banyak mudarat bagi rakyat ketimbang manfaat.

Semoga lebih baik!


Penulis: Dr. Suyono Saputro

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Internasional Batam | Wakil Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Batam | Majelis Pakar ICMI Kota Batam | Dewan Pakar KAHMI Provinsi Kepri dan KAHMI Kota Batam

  • Bagikan
365 views