Memicu Kontroversi, Luhut Bilang Ekspor Pasir Tidak Merusak Lingkungan

  • Bagikan
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan

Regional.co.id, JAKARTA: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberikan penjelasan perihal keputusan Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Salah satu isi beleid itu adalah ketentuan pemanfaatan pasir laut, termasuk untuk diekspor.

Menurut Luhut, kebijakan itu bertujuan untuk pendalaman alur laut. Sebab jika tidak, alur laut makin dangkal. “Jadi untuk kesehatan laut juga,” ujarnya.

Luhut lantas mengungkapkan kalau ada proyek besar berupa reklamasi Rempang di Batam, Kepulauan Riau, untuk digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga surya.

“Supaya bisa digunakan untuk itu. Ada industri besar untuk tadi itu untuk solar panel itu. Jadi gede sekali industri di sana,” kata Luhut.

Lantas apakah kebijakan itu bisa merusak lingkungan? Luhut membantahnya.

“Enggak dong. Semua sekarang karena ada GPS segala macem. Kita pastikan itu tidak terjadi. Sekarang kalau misal harus diekspor pasti jauh manfaatnya tadi untuk BUMN, untuk pemerintah,” ujar Luhut.

BACA JUGA:   Dilantik Jokowi, Bambang Susantono Resmi Jabat Kepala Otorita IKN

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi buka suara soal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo. Salah satu yang dipersoalkan dari PP tersebut adalah hasil sedimentasi laut berupa pasir diperbolehkan untuk diekspor.

Wahyu mengungkapkan sesuai PP tersebut, ekspor dilakukan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

“Kebijakan ini akan mengutamakan kebutuhan domestik terlebih dahulu semisal permintaan reklamasi di sejumlah titik di tanah air,” ungkap Wahyu.

  • Bagikan
69 views