Unjuk Rasa Warga Rempang, Tolak Penggusuran Untuk Proyek Tomy Winata

  • Bagikan

Regional.co.id, BATAM: Ribuan masyarakat Pulau Rempang, Batam yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Melayu melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pengusahaan Kawasan Batam (BP Batam) menolak rencana relokasi warga yang masuk dalam kawasan pengembangan Rempang Eco-City.

Ribuan massa tersebut berasal dari 50 kampung adat yang terdapat di Kota Batam. Massa mulai datang sejak pukul 08.00 wib pagi menggunakan mobil pick up dan dump truk.

Terdapat empat poin yang mereka sampaikan dalam kesempatan itu. Empat poin tersebut yaitu, warga menolak tegas relokasi 16 titik kampung adat tua yang berada di wilayah Pulau Rempang dan Pulau Galang. 

Warga juga meminta BP Batam dibubarkan, meminta pemerintah mengakui tanah adat dan ulayat warga, dan meminta pemerintah menghentikan intimidasi terhadap masyarakat yang menolak relokasi Kampung Tua, Rempang Galang.

Setelah berorasi selama satu jam, akhirnya perwakilan warga masuk ke dalam areal kantor dan bertemu dengan Kepala BP Batam Muhammad Rudi, Kapolresta dan Dandim.

BACA JUGA:   Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Jokowi: Harus Kita Pelihara!

Rudi mengatakan, rencana pembangunan di Pulau Rempang-Galang ini sudah dimulai sudah sejak 2004.

“2004 sudah ada MOU (pembangunan Pulau Rempang) antara Pemko (Pemerintah Kota) Batam, BP Batam, dan PT Megah Elok Graha,” kata Rudi. 

Setelah terkatung-katung selama hampir dua dekade, kata Rudi, perusahaan yang berada di bawah naungan grup Artha Graha milik Tomy Winata itu akan berinvestasi kembali.

“Bahwa mereka akan investasi kembali, artinya saya meneruskan,” kata Rudi. 

Bebeberapa kali pernyataan Rudi diteriaki oleh massa. “Tolak, tolak relokasi,” kata salah seorang massa. Aksi tersebut membuat Rudi bereaksi. “Bapak kalau tidak dengar tidak masalah, ini mau kita carikan jalan keluar, kalau tidak mau dengar saya kembali,” katanya. 

Rudi melanjutan, setelah perjanjian pada 2004 itu dilanjutkan dia sempat beberapa kali dipanggil ke Jakarta oleh pemerintah pusat.

BACA JUGA:   Crowd Funding Jadi Alternatif Sumber Pembiayaan Proyek IKN

“Ini kebijakan pusat sampai ke daerah, kita sudah dipanggil beberapa beberapa kali ke Jakarta, ini adalah kebijakan pusat sampai ke daerah,” kata dia. 

Rudi menjanjikan, akan membawa masalah 16 kampung adat masyarakat Pulau Rempang dan Pulau Galang ini ke pemerintah pusat.

“Bukan berarti kita tidak perjuangkan (nasib warga), tetapi kewenangan kita terbatas, tentu permintaan kita ke pemerintah pusat tidak akan menyusahkan bapak ibu semua,” katanya. 

Saat ini, kata Rudi, BP Batam sedang melakukan verifikasi lahan apakah itu termasuk hutan lindung atau kampung adat. Dia pun berjanji lahan yang termasuk dalam kampung warga akan dikeluarkan dari wilayah konsesi investasi PT Megah Elok Graha.

Sebanyak 16 lokasi kampung tua yang tersebar di Pulau Rempang dengan perkiraan jumlah penduduk sebanyak 11.000 jiwa.

Rencana pengembangan Pulau Rempang menjadi kawasan eco-city dimulai pada April 2023 lalu saat penandatanganan nota kesepahaman antara PT Makmur Elok Graha dan BP Batam di kantor Menko Perekonomian, Jakarta.

BACA JUGA:   Pemerintah Putuskan 1 Ramadhan 1445 Jatuh Pada Selasa 12 Maret 2024

Sejak saat itu, BP Batam bergerak cepat melakukan pertemuan dengan Polda Kepri untuk menindaklanjuti rencana investasi besar tersebut. Dalam beberapa kesempatan, Muhammad Rudi menyampaikan akan melakukan relokasi warga di Rempang termasuk memindahkan sekolah dan para muridnya.

Keputusan relokasi ini dipertegas oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia saat kunjungan kerja di Batam beberapa waktu lalu. Bahlil bahkan bersikukuh areal Pulau Rempang tetap harus dikosongkan untuk kepentingan investasi industri hilirisasi.

Rudi dan Bahlil menjanjikan tanah warga yang direlokasi akan diganti dengan luasan 500 meter persegi per KK dan bangunan rumah tipe 45 di Pulau Galang. Namun warga tetap menolak hingga akhirnya mereka berunjuk rasa ke kantor BP Batam.



  • Bagikan
66 views