Investasi Hilirisasi Kuarsa di Pulau Rempang, Akankah Terwujud?

  • Bagikan

Pulau Rempang sudah lama terbengkalai, termasuk juga Galang dan pulau digugusannya. Padahal sejak Presiden Soeharto meresmikan enam jembatan yang menghubungkan pulau-pulau itu, industri dan investasi bisa dialihkan ke sana, seharusnya tidak lagi bergantung dengan Batam.

Itu salah satu impian Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam B.J. Habibie disaat-saat akhir masa jabatannya. Tapi apa daya, hampir 30 tahun gugusan Rempang Galang tidak termanfaatkan.

PT Makmur Elok Graha milik bos Artha Graha Group Tomy Winata mencoba peruntungan. Tomy mendapatkan pengalokasian lahan seluas kurang lebih 17.000 hektar di Pulau Rempang pada 2004 silam untuk dikembangkan menjadi kawasan pariwisata terpadu ekslusif.

Waktu itu status Rempang dan juga Galang belum jelas, apakah masuk wilayah pengelolaan Otorita Batam atau Pemko Batam? Saling klaim kewenangan menyebabkan pemerintah memutuskan status quo untuk kawasan tersebut. Mimpi Tomy pun terkubur!

Selama dua dekade, pengembangan Rempang dan Galang berlangsung sporadis tanpa roadmap yang jelas. Otorita Batam yang bertransformasi menjadi BP Batam pun kesulitan mengelola pulau itu. Ribuan hektar lahan disana dikuasai oleh pihak-pihak tertentu tanpa ada dasar hukum yang jelas.

Sejak kegagalan pada 2004, tidak membuat Tomy menyerah. PT MEG terus bergerak dan pada April lalu menyepakati rencana baru pengembangan Rempang Eco-City antara MEG dan BP Batam, termasuk di dalamnya kepastian hak pengelolaan lahan (HPL) secara bertahap dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan perubahan status kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Kali ini Tomy lebih serius. Tak lama setelah mendapatkan jaminan kepastian lahan dari pemerintah, pihaknya melobi salah satu produsen kaca terbesar China untuk berinvestasi di Rempang Eco-City. Tidak tanggung-tanggung, Presiden Joko Widodo dan dimotori Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turut membantu percepatan investasi tersebut.

Dalam kunjungan kerja Presiden ke Chengdu, China, Jokowi dan Bahlil turut menyaksikan penandatangan nota kesepahaman antara Xinyi Glass Holding Ltd dan PT MEG. Xinyi menyatakan minat untuk investasi pengembangan industri hilirisasi pasir kuarsa untuk kaca dan panel surya dengan nilai investasi US$11 miliar atau setara Rp172 triliun.

Xinyi Group meliputi perusahaan Xinyi Glass dan Xinyi Solar adalah perusahaan multinasional yang berbasis di Hong Kong dan memiliki operasi di seluruh dunia. Perusahaan ini adalah salah satu produsen kaca terbesar, dengan berbagai produk kaca yang digunakan dalam sektor otomotif, konstruksi, dan energi.

Perusahaan ini memiliki 10 pabrik kaca yang tersebar di beberapa kawasan ekonomi di China, dan satu pabrik di Malaka, Malaysia. Pabrik ke 12 direncanakan beroperasi di KEK JIIPE, Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

Pada 25 Agustus 2022 lalu, Xinyi melakukan Pengikatan Perjanjian Jual Beli dengan pengelola KEK JIIPE di Gresik, Jawa Timur. Berdasarkan Perjanjian tersebut, KEK JIIPE telah setuju untuk menjual lahan dalam rangka pembangunan pabrik produksi kaca.

Gerak Cepat

Rencana besar Tomy tersebut disambut baik BP Batam. Selaku pengelola kawasan bebas Batam-Rempang-Galang, rencana investasi besar itu harus ditindaklanjuti dengan serius.

Pasca penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta pada April lalu, BP Batam mengumpulkan seluruh aparatur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk bersama-sama menyamakan komitmen membantu realisasi investasi besar di Rempang.

BACA JUGA:   Bersiap Menghadapi Krisis Baru Bernama 'Climate Change' - Bagian Kedua

Bagi BP Batam, realisasi investasi Xinyi di Rempang ini menjadi momentum untuk mulai mengembangkan kawasan di luar Pulau Batam. Lahan Batam sudah semakin sempit untuk industri sehingga perlu pengalihan ke pulau lain.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah juga, Bahlil pada pekan lalu melakukan kunjungan kerja ke Pulau Rempang. Bahlil didampingi oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Walikota ex-officio Kepala BP Batam Muhammad Rudi, dan Kapolda Kepri. Rombongan meninjau lokasi dan sekaligus berdialog dengan warga setempat.

Kedatangan Bahlil ini agak spesial di tengah isu penolakan dari warga tempatan yang merasa terancam atas masukknya investasi tersebut. Mereka mencoba bertahan tidak mau direlokasi karena lahan tersebut merupakan lahan yang sudah turun temurun mereka tempati. Bahlil tetap bersikukuh untuk merelokasi warga dengan iming-iming memberikan rumah tipe 45 di kawasan relokasi baru nanti.

Puncaknya pada 23 Agustus lalu, ribuan warga Pulau Rempang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor BP Batam menolak rencana relokasi. Aksi tersebut berakhir buntu karena BP Batam belum menyepakati tuntutan warga.

Informasi yang beredar menyebutkan relokasi harus dilakukan hingga akhir tahun, artinya Pulau Rempang sudah harus dikosongkan dalam waktu kurang dari lima bulan.

Investasi Jumbo

Presiden Joko Widodo memang lagi demen hilirisasi. Ada tiga sektor hilirisasi yang sedang digesa oleh pemerintah, yaitu hilirisasi sektor agro, mineral dan batubara, dan migas. Upaya ini sudah dimulai, hilirisasi bahan mineral seperti bauksit menjadi alumunium, crude palm oil (CPO) minyak kelapa sawit menjadi oleokimia, batubara menjadi Dimetil eter (DME), dan yang paling fenomenal mengolah nikel menjadi feronikel dan nickel pig iron (NPI).

Puluhan industri smelter tumbuh di sekitar lokasi tambang. Memberikan berbagai manfaat bagi daerah setempat. Presiden Jokowi berkeinginan hilirisasi nikel bisa lebih dalam lagi menghasilkan barang jadi seperti baterai listrik untuk menunjang ekosistem kendaraan listrik global.

Begitu juga dengan rencana PT Makmur Elok Graha (MEG) membangun hilirisasi pasir kuarsa atau silika menjadi kaca. Seperti nikel, Jokowi berencana melarang ekspor pasir kuarsa karena memiliki industri turunan yang besar.

MEG menggandeng Xinyi Glass Holding untuk membangun hilirisasi kuarsa di Pulau Rempang akan jadi yang pertama dan terbesar di Indonesia. Produk turunan yang bakal dihasilkan antara lain bahan baku kaca hingga barang jadi kaca untuk otomotif dan panel surya untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Pasar global untuk kedua produk tersebut masih sangat besar pada masa datang.

Sumber pasir kuarsa juga masih sangat besar. Di Kepri ada di Lingga dan Natuna, termasuk juga pasir laut Kepri dengan kandungan silika hingga 94% terhampar di endapan hingga miliaran kubik menunggu untuk digarap.

Jika nanti berkembang, smelter kuarsa di Rempang tentu butuh tenaga kerja yang banyak. Selain tenaga kerja asal China, tenaga kerja lokal tentu harus juga diperhatikan.

Selain Rempang, Xinyi Glass Holding sebenarnya sudah menjalin kesepakatan dengan pengelola KEK JIIPE di Gresik, Jatim, dan pada September 2022 lalu, Xinyi juga menjajaki rencana membangun smelter di Bangka Belitung, daerah dengan cadangan kuarsa yang besar.

BACA JUGA:   Mengapa Shinzo Abe Ditembak?

Pasir kuarsa memang bakal jadi primadona baru, harganya pun mulai merangkak naik di pasar ekspor karena permintaan terus meningkat. Indonesia berhasil memproduksi 1,8 juta meter kubik pasir kuarsa pada 2020 yang memiliki nilai produksi Rp 165,7 miliar. Total produksi pun meningkat pada 2021 menjadi 2 juta meter kubik, sehingga nilai produksi menjadi Rp 203,3 miliar.

Cadangan pasir kuarsa tersebar di Provinsi Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Lampung, Aceh, NTT, NTB, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara.  Pada tahun 2010 sumberdaya pasir kuarsa tersebut mencapai 18,053 miliar ton (Tanujaya, K., 2020).

Sementara itu data Kementerian ESDM menyebutkan pasir kuarsa memiliki sumberdaya hipotetik sebesar 23,2 miliar ton, cadangan terkira sebesar 252 juta ton, dan cadangan terbukti sebesar 79,4 juta ton.

Provinsi Kepulauan Riau selain memiliki sumber kuarsa di Lingga dan Natuna, juga memiliki cadangan kuarsa raksasa di dasar laut. Analisis sendimen pasir laut Kepri yang tersebar di perairan Batam, Bintan dan Karimun hingga Pulau Rupat memiliki kandungan silika (S­iO­­2) yang besar dengan kisaran 70%-94%. Endapan pasir di perairan Kepri ini secara agregat diperkirakan mencapai 1,2 triliun meter kubik.Wow!

Xinyi sendiri akan memanfaatkan pabrik di Rempang sebagai sumber produksi kaca terbesar kedua setelah pabrik mereka di China. Selain itu, mereka juga akan memproduksi panel surya.

Penulis belum melihat profil proyek Xinyi di Rempang Eco-City. Namun diperkirakan sumber pasir kuarsa yang akan menjadi bahan baku pabrik kaca Xinyi salah satunya berasal dari Kabupaten Lingga, sebagai wilayah paling dekat dengan Rempang, atau mendapatkan pasokan dari pasir laut yang tersebar sangat luas di Kepri?

Pasar Global

Lantas kemana pasar kaca dan panel surya yang akan dituju oleh Xinyi nantinya?

Data Glass Manufacturing Global Market Report 2023 dari Busines Research Co. merilis pasar kaca global diperkirakan tumbuh 6,3% dari US$165 miliar pada 2022 menjadi US$175 miliar pada 2023. Tren positif ini diproyeksikan bakal terus tumbuh hingga 2027 menjadi US$232,79 miliar atau setara Rp3.480 triliun.

Xinyi merupakan salah satu dari belasan produsen kaca raksasa global baik yang ada di Asia maupun juga yang berasal dari Eropa dan Amerika Serikat seperti China Glass Holding, Guardian Glass LLC, NSG Group, Kyocera Corp., Coorstek Group, Schoot A.G., Fuyao Glass Industry, Nippon Sheet Glass Co. Ltd, Owen Illinois Inc., Nihon Yamamura, dan Heinz Glass.

Sementara itu, data dari Vantage Market Research untuk panel surya secara global diprediksi tumbuh 6,4% pada 2030 menjadi US$305,85 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar US$186,20 miliar. Kawasan Amerika Utara akan menjadi pasar utama instalasi panel surya global dengan pangsa pasar 37% pada 2028, diikuti Eropa sebesar 31% dan Asia Pasifik sebesar 27% serta Amerika Latin sebesar 24%.

BACA JUGA:   Mengapa Malaysia Stop Ekspor Ayam, Ternyata Ini Alasannya!

Walaupun termasuk perusahaan produsen kaca terbesar, namun Xinyi Glass bukan termasuk 10 besar produsen panel surya terbesar di dunia.

Dikutip dari laman Investopedia, perusahaan produsen solar panel terbesar dunia berasal dari China yaitu JinkoSolar Holding Co. Ltd yang bermarkas di Shangrao, China dengan kapitalisasi pasar sebesar US$2,46 miliar dan pendapatan tahunan sebesar US$10,58 miliar. Jinko sudah melayani konsumen dari 160 negara dengan total kapasitas solar module mencapai 130 gigawatt (GW).

Kedua adalah CanadianSolar Inc yang bermarkas di Guelph, Kanada. Perusahaan ini membukukan penjualan sebesar 21,1 GW solar modul sepanjang 2022 lalu dengan total pendapatan mencapai US$7,03 miliar.

Selanjutnya perusahaan solar panel terbesar meliputi SolarEdge Technologies Inc, yang bermarkas di Israel, First Solar Inc (Arizona, AS), SunRun Inc. (San Fransisco, AS), Enphase Energy Inc. (Fremont, AS), SunPower Corp. (AS), ArrayTechnologies Corp (AS), Maxeon Solar Technologies Ltd (Singapore), Sunova Energy Inc (Houston, AS).

Kepulauan Riau sendiri juga memiliki peluang pasar panel surya kapasitas besar. Sejak dua tahun terakhir intensif pembicaraan antara Pemerintah RI dan Singapura untuk menjadikan wilayah ini sebagai basis produksi PLTS kapasitas besar tujuan ekspor.

Catatan penulis, sekitar tujuh konsorsium sempat menyatakan minat untuk investasi PLTS di Batam Bintan Karimun dengan kisaran nilai US$20 miliar atau setara Rp300 triliun dan perkiraan kapasitas solar panel terpasang hingga 25 gigawatt (GW). Namun rencana tersebut belum ada yang terwujud hingga hari ini!

Pemerintah Indonesia dan Singapura dalam pertemuan leader retreat di Singapura pada Maret lalu juga menyepakati untuk mengembangkan sektor listrik berbasis energi terbarukan di Kepri melalui skema Green Corridor Project senilai US$50 miliar berupa pengembangan industri hilir solar panel hingga pembangunan PLTS dan ekspor listrik.

Semua rencana proyek besar itu belum ada yang terealisasi. Para konsorsium tersebut hanya ekspos dan di-endorsed oleh pemerintah daerah kemudian lenyap bak ditelan bumi. Kita tidak ingin, investasi besar di Rempang juga bernasib sama.

Mulai dari presiden, Menko Perekonomian, Menteri Investasi, Gubernur Riau, dan Walikota Batam sudah menunjukkan keseriusan. Tinggal komitmen Xinyi untuk segera mewujudkan rencana investasi tersebut tanpa mengorban hak hidup masyarakat Rempang yang hingga hari ini terus memperjuangkan nasibnya.

Pasca bentrokan aparat dengan warga pada 11 September lalu, pemerintah semestinya mulai memikirkan cara dialogis yang lebih humanis dalam mengakomodir kepentingan warga. Pendekatan keamanan dan represif serta intimidatif justru hanya akan membuat konflik komunal antara warga dan pemerintah akan semakin meruncing.

Saya yakin warga Rempang dan kita semua tidak alergi dengan investasi asing, namun jika bisa hidup berdampingan dengan warga tempatan mengapa tidak?

Semoga ada solusi terbaik!


Penulis: Dr. Suyono Saputro | Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Internasional Batam | Local Expert Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal Kementerian Keuangan di Provinsi Kepulauan Riau | Wakil Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi (ISEI) Kota Batam

  • Bagikan
199 views