Pasca Bentrok, BP Batam Tetap Lanjutkan Rencana Pengosongan Pulau Rempang

  • Bagikan

Regional.co.id, BATAM: Pasca bentrokan aparat keamanan dengan warga Pulau Rempang dalam aksi unjuk rasa 11 September lalu, Tim Terpadu yang dipimpin BP Batam terus melanjutkan rencana pengosongan pulau dengan mengedepankan dialog yang lebih persuasif.

Dalam konferensi pers yang digelar Rabu, 13 September kemarin, Muhammad Rudi, Kepala BP Batam, menyatakan akan terus menyosialisasikan rencana pengosongan pulau kepada masyarakat di 16 titik lokasi kampung tua di Pulau Rempang.

Untuk tahap pertama pemerintah hanya akan merelokasi empat kampung di Pulau Rempang. Ada sedikitnya 700 keluarga yang bermukim di empat kampung yang luasnya 2.000 hektar itu.

Tiga kampung harus direlokasi karena lahannya akan digunakan untuk mendirikan industri kaca, yang merupakan investasi dari China. Adapun lahan satu kampung lain akan digunakan untuk pendirian menara ikon Rempang Eco City.

Hal itu disampaikan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kepri saat konferensi pers di Batam, Selasa (12/9/2023). Acara itu dihadiri Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam sekaligus Wali Kota Batam Muhammad Rudi, Kepala Polda Kepri Inspektur Jenderal Tabana Bangun, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, dan sejumlah pejabat lainnya.

BACA JUGA:   Survei Konsepindo, Elektabilitas Marlin Agustina Ungguli Amsakar Ahmad

“Pemerintah akan menyiapkan lahan seluas 450 hektar di Pulau Galang untuk relokasi warga Pulau Rempang. Sebanyak 2.700 rumah tipe 45 akan dibangun. Setiap rumah berdiri di atas lahan 500 meter persegi,” ujar Rudi.

Selain perumahan, pemerintah juga akan menyiapkan instalasi air pipa, listrik, jalan, telekomunikasi, dermaga nelayan, serta pelabuhan bongkar muat. Khusus keluarga nelayan juga akan mendapat bantuan alat tangkap.

Menurut Rudi, pembangunan perumahan relokasi itu akan memakan biaya hingga Rp 1,8 triliun. Proses pembangunan bakal memakan waktu lebih dari dua tahun.

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah sepakat. Mudah-mudahan masyarakat dapat menerima (rencana ini) dengan baik. Namun, kalau masih ada keberatan, Forkopimda membuka ruang dialog dengan warga,” kata Rudi.

Sebelumnya, polisi menyatakan lahan di empat kampung itu harus segera dikosongkan karena akan diserahkan pada PT MEG paling lambat pada 28 September 2023. Namun, kendalanya perumahan relokasi untuk warga belum siap.

BACA JUGA:   Pengusaha Keluhkan Tarif Pajak Hiburan, Kemenkeu: Pemda Boleh Beri Insentif!

”Karena relokasi tidak bisa dilakukan sekarang, maka kami menawarkan relokasi sementara. Mudah-mudahan saudara (warga Rempang) bisa menerima hal ini,” ujar Rudi.

Selain itu, pemerintah juga akan menyewa rumah susun dan sejumlah rumah tapak untuk tempat tinggal sementara warga. Bagi warga yang tidak bersedia tinggal sementara di rumah susun atau rumah tapak yang telah disiapkan pemerintah, warga akan mendapat uang Rp 1,2 juta per bulan kepada setiap keluarga. Uang itu dapat digunakan mereka untuk menyewa rumah sesuai dengan keinginan mereka.

Belum Disetujui

Sementara itu, anggaran yang disiapkan BP Batam untuk pembangunan 2.700 rumah di lokasi relokasi Dapur 3 Sijantung, Pulau Galang sebesar Rp400 miliar belum disetujui oleh Kementerian Keuangan, termasuk anggaran untuk keperluan pembangunan jalan dan lainnya.

Dalam cuplikan video pendek yang beredar, menyebutkan usulan BP Batam dalam nota keuangan 2024 kepada Komisi VI DPR-RI hanya mendapatkan catatan diterima namun belum disetujui.

BACA JUGA:   Dislautkan Kepri Optimalkan Pembinaan Nelayan, Arif: Demi Peningkatan Ekonomi Keluarga!

Selain kebutuhan pembangunan rumah, anggaran besar juga diperlukan untuk biaya hidup per satu orang warga yang dijanjikan sebesar Rp1,2 juta dengan perkiraan Rp316 miliar selama dua tahun dengan perhitungan 11.000 orang dikali Rp1,2 juta per bulan dikali 24 bulan.

BP Batam telah menyebar brosur rencana pembangunan kawasan relokasi di Sijantung Pulau Galang, lengkap dengan siteplan, dan berbagai fasilitas yang ada di dalamnya.

Penolakan warga terhadap rencana relokasi tersebut dipicu oleh dua hal pokok yaitu keengganan untuk meninggalkan kampung tua yang sudah mereka tempati selama ratusan tahun, dan ketidakpastian pembangunan kawasan relokasi.

Warga menilai tinggal di tempat penampungan selama 2 tahun tanpa ada kepastian pekerjaan dan mata pencaharian termasuk kepastian pindah ke lokasi baru justru membuat mereka khawatir akan timbul masalah baru di kemudian hari.

  • Bagikan
53 views