Pasca Bentrok Rempang, Pemerintah Upayakan Dialog Lebih Intensif Dengan Warga

  • Bagikan

Regional.co.id, BATAM: Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memutuskan untuk mengedepankan dialog dan komunikasi yang baik dengan warga terdampak di pulau tersebut dan mengabaikan tenggat waktu pengosongan pulau pada 28 September 2023.

“Bukan persoalan tanggal bagi saya, itu [tanggal 28 September] sudah diputuskan dari awal tapi yang terpenting bagaimana mengkomunikasikan dengan baik. Bagi saya itu jauh lebih penting,” ujar Bahlil dalam konferensi pers, Minggu (17/9) di Hotel Marriot, Batam.

Dia mengungkapkan akan menemui para warga di Pulau Rempang untuk melihat langsung kondisi mereka dan menyerap aspirasi warga terkait dengan kelanjutan proyek investasi ini.

“Soal cepat atau lambat itu soal lain, yang penting bagaimana mengkomunikasikannya dengan warga terdampak,” kata Bahlil.

Sebelumnya sempat beredar informasi target waktu tanggal 28 September 2023 untuk pengosongan Pulau Rempang. Untuk itu, Tim Terpadu yang terdiri dari BP Batam, TNI dan Polri bergerak intensif mengajak warga untuk bersedia di relokasi.

BACA JUGA:   Mantan Gubernur Riau Annas Maamun Ditahan KPK, Terkait Kasus Dugaan Suap Pengesahan RAPBD 2014-2015

Namun usulan relokasi ditolak oleh warga yang tersebar di 16 titik kampung tua di Pulau Rempang. Warga pun menyampaikan proses dan penolakan dengan melaksanakan aksi pertama pada 23 Agustus lalu dan tidak mendapatkan solusi.

Pada 7 September, aparat gabungan melakukan upaya pematokan dan pengukuran di Pulau Rempang dan berakhir rusuh. Aparat sempat menembakkan gas air mata mengakibatkan anak-anak sekolah yang berada tak jauh dari lokasi keributan terpapar oleh gas.

Warga yang kecewa melakukan aksi balasan pada 11 September di Kantor BP Batam, dan berakhir rusuh dengan korban luka berjatuhan dari aparat. Sebanyak 43 orang ditahan karena dinilai menjadi provokator dalam kerusuhan tersebut.

Kerusuhan tersebut menyita perhatian nasional dan internasional dan membuat Presiden Joko Widodo kecewa karena masalah konflik dengan masyarakat kian meluas.

Jokowi mengutus Bahlil untuk datang ke Batam bersama bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, didampingi Wakil Kepala Kepolisian RI, Gubernur Kepri, dan Walikota/BP Batam. Mereka menggelar rapat koordinasi untuk mencari solusi penyelesaian masalah Rempang.

BACA JUGA:   Hasil Rapat Dewan Pengupahan, UMK Batam Diusulkan Rp4,759 juta

Bahlil menegaskan investasi asing yang akan masuk ke Pulau Rempang ini nantinya akan memberikan manfaat yang besar bagi daerah.

“Kepada masyarakat yang akan digeser, pemerintah akan memberikan penggantian yang proporsional, berupa tanah 500 meter persegi langsung alas hak, rumah tipe 45 senilai Rp120 juta, dan uang tunggu sebesar Rp1,2 juta per orang sebelum rumah baru nya selesai,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, kepada warga yang memiliki rumah lebih besar dari tipe 45, nanti akan dihitung nilainya oleh pemerintah dan dibayar ganti ruginya oleh BP Batam. Untuk sampan, keramba, dan tanaman akan dihargai secara proporsional sesuai mekanisme dan dasar perhitungannya.

Sementara itu, Muhammad Rudi, Kepala BP Batam, menguraikan bahwa dana sebesar Rp1,6 triliun akan digunakan untuk berbagai aspek pembangunan, termasuk prasarana konektivitas darat sebesar Rp708,34 miliar, konektivitas laut Rp60 miliar, dan pengembangan kawasan sebesar Rp790,65 miliar. Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk pemeliharaan jalan darat senilai Rp50 miliar.

BACA JUGA:   Ruas Jalan Provinsi Dilimpahkan ke Pemko Batam, Ansar: Pertimbangan Status Lahan!

Dia mengungkapkan bahwa BP Batam perlu segera membebaskan lahan seluas 2.000 hektare dari total 17.600 hektare di Rempang. Lahan ini akan digunakan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) untuk membangun pabrik kaca dan panel surya hasil investasi Xinyi Group, yang akan berdampak pada 700 kepala keluarga (KK) di 3 kampung.

Namun demikian, belum diketahui apakah Menteri Keuangan menyetujui anggaran Rp1,6 triliun itu atau tidak. Dalam rapat terakhir dengan Komisi VI DPR-RI, usulan nota keuangan tambahan tersebut hanya diterima tapi belum disetujui oleh Komisi untuk dibawa ke badan anggaran dalam anggaran 2024.

  • Bagikan
51 views