Pengusaha Keluhkan Tarif Pajak Hiburan, Kemenkeu: Pemda Boleh Beri Insentif!

  • Bagikan

Regional.co.id, JAKARTA: Pemerintah daerah diberi kebebasan untuk memberikan keringanan tarif pajak hiburan tertentu bagi pelaku usaha di daerahnya. Diskon pajak dapat diberikan jika pelaku usaha di daerah tersebut dinilai belum mampu dikenai tarif pajak tinggi karena kondisi keuangan yang belum pulih dari pandemi, serta jika usaha terkait tergolong usaha mikro.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Lydia Kurniawati Chrityana mengatakan, pemerintah daerah diberi kemandirian untuk mengurusi daerahnya masing-masing. Artinya, daerah boleh menerapkan tarif pajak hiburan tertentu di bawah tarif 40-75 persen yang saat ini berlaku.

Caranya, pengusaha setempat bisa mengajukan insentif fiskal jika keberatan dengan tarif tersebut. ”Jika kepala daerah merasa daerahnya perlu perlakuan khusus, pemda bisa melakukan assessment dan memberi insentif atau keringanan pajak bagi pelaku usaha tertentu,” katanya dalam konferensi pers di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Seperti diketahui, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), pemerintah menetapkan tarif pajak hiburan bagi jenis barang dan jasa tertentu, yaitu minimal 40 persen dan maksimal 75 persen. Aturan baru itu mulai berlaku per Januari 2024.

BACA JUGA:   Rendah, Anggaran TKDD Hanya Terserap 47%

Dengan aturan itu, terjadi kenaikan tarif pajak hiburan untuk jenis usaha tertentu (pajak barang dan jasa tertentu/PBJT) yang peredarannya perlu dikendalikan karena bisa berdampak negatif bagi masyarakat, yaitu diskotek, karaoke, klab malam, bar, serta mandi uap dan spa.

Adapun untuk pengusaha hiburan lain di luar lima jenis usaha itu tidak dikenakan tarif pajak yang tinggi. Usaha hiburan pada umumnya, seperti bioskop, wahana wisata, dan panti pijat, hanya dikenai tarif pajak maksimal 10 persen, tanpa tarif batas bawah minimum.

Selama ini, berdasarkan UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah memang tidak menetapkan batas minimal tarif pajak untuk jenis hiburan tertentu, tetapi hanya mengatur tarif batas maksimal sebesar 75 persen.

BACA JUGA:   Anggaran Bukber Pemko Batam Rp1,2 Miliar Dibatalkan, Netizen: Begitu ya Selama ini!

Tidak dipukul rata

Lydia menjelaskan, keringanan itu bisa berupa pengurangan pokok pajak, serta pembebasan atau penghapusan pokok pajak. Namun, ia menegaskan, keringanan itu tidak bisa dipukul rata dan harus disesuaikan dengan laporan keuangan pelaku usaha.

Pemerintah daerah juga nantinya mesti bisa mempertanggungjawabkan kebijakannya itu pada auditor keuangan negara.

Ada beberapa kondisi yang bisa diberikan pengecualian. Pertama, jika wajib pajak dinilai tidak mampu membayar tarif pajak 40-75 persen karena keuangannya belum pulih dari dampak pandemi. Kedua, jika usaha terkait terkena bencana alam, kebakaran, atau kondisi tertentu yang tidak disengaja. Ketiga, jika wajib pajak bersangkutan berstatus usaha mikro dan ultramikro.

”Misalnya, tahun ini tidak diterapkan tarif pajak hiburan tertentu 40 persen, tetapi cukup 10 persen dulu. Itu dibolehkan, tetapi harus ada justifikasi dari pelaku usaha yang disampaikan ke pemda untuk meminta fasilitas keringanan itu,” kata Lydia.

BACA JUGA:   Presiden Jokowi Pimpin Ratas Soal Rempang, Ini Hasilnya!

Pemerintah daerah juga nantinya mesti bisa mempertanggungjawabkan kebijakannya itu pada auditor keuangan negara. ”Apa justifikasinya tidak memungut dengan tarif pajak 40-75 persen? Hitungan-hitungannya seperti apa harus bisa dijelaskan alasannya. Jadi tidak digeneralisasi lantas tarif untuk semua jenis hiburan tertentu diturunkan,” ujarnya.

Meski demikian, berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Keuangan, sektor hiburan sebenarnya sudah mulai merasakan rebound atau pemulihan sejak tahun 2022. Hal itu tampak dari realisasi pajak daerah dari pajak hiburan yang meningkat dalam dua tahun terakhir.

Sebagai perbandingan, pendapatan pajak hiburan pada tahun 2019 adalah Rp 2,4 triliun, kemudian turun menjadi Rp 787 miliar pada 2020 dan Rp 477 miliar pada 2021 akibat terpukul pandemi. Namun, pendapatan pajak hiburan sudah mulai naik menjadi Rp 1,5 triliun pada tahun 2022 dan mencapai Rp 2,2 triliun pada 2023. ”Jadi sebenarnya usaha hiburan sudah bangkit dan mendekati angka sebelum Covid-19,” kata Lydia. (kompas.id/MRH)

  • Bagikan
103 views