Kisruh Pajak Hiburan 40%, Mendagri Terbitkan Surat Edaran Soal Insentif Fiskal

  • Bagikan

Regional.co.id, JAKARTA: Presiden Joko Widodo dikabarkan telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membuat surat edaran terkait kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif pajak daerah khususnya pajak hiburan.

Pengacara kondang yang juga pengusaha jasa hiburan di Bali, Hotman Paris Hutapea, mengungkapkan kemarahan Presiden Jokowi setelah mengetahui besaran pajak hiburan dalam UU Hubungan Keuangan Pusat Daerah (HKPD) Nomor 1 tahun 2022 sebesar 40% – 75%.

“Presiden marah karena merasa tidak dijelaskan secara detail isi dari UU HKPD tersebut, dan telah memerintahkan Mendagri untuk menerbitkan surat edaran kepada pemda agar memberikan insentif pajak daerah sesuai dengan kewenangan jabatannya,” kata Hotman kepada media.

Para pengusaha hiburan di Indonesia resah karena UU HKPD mengatur ketentuan pajak hiburan sebesar 40%-75%. Beberapa daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur kenaikan pajak hiburan tersebut yang berlaku efektif pada tahun ini.

BACA JUGA:   Berkunjung Ke Batam-Bintan, Turis Asing Bebas Karantina

Hotman menyebutkan pemda kesulitan memberikan insentif karena terbentur regulasi, sehingga dengan adanya surat edaran Mendagri tersebut dapat menjadi pegangan bagi pemda dalam memberikan tarif yang lebih terjangkau bagi pengusaha.

Dalam pasal 58 UU HKPD pada ayat 1 disebutkan tarif pajak barang jasa tertentu (PBJT) ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, namun pada ayat 2 menegaskan khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.

Kewenangan daerah untuk memberikan insentif pajak bagi pengusaha diatur dalam pasal 101 UU HKPD berbunyi dalam ayat 1, dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.

Ayat 2, Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

BACA JUGA:   Mau Jalan-Jalan Ke Jepang Tanpa Visa, Simak Cara Berikut!

Insentif frskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:
a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi; b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak; c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diberitahukan ,kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Kepala Daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut. Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Perkada.

BACA JUGA:   Puluhan Hotel di Batam Kolaps dan Diobral mulai Rp25 Miliar hingga Rp1 Triliun

Ideal 5%

Hotman menilai idealnya pajak hiburan itu dikenakan paling besar 5% seperti yang diterapkan di Thailand. “Selama ini kita sudah berat, jangan ditambah berat lagi dengan tarif pajak yang tinggi. “

Melihat besaran pajak hiburan di Indonesia tersebut, Hotman bilang, sejumlah pelaku usaha hiburan mulai memilih untuk mengembangkan bisnis di luar negeri. Bahkan, bisnis yang dipegang Hotman sudah masuk ke Uni Emirat Arab dan Malaysia.

“Kita sekarang sudah merencanakan lagi, pendapatan tahun ini kita fokuskan di Dubai. Makanya kita mau kabur. Kita sudah mau buka di twin tower dekat Malaysia. (Juga) seluruh penghasilan kita mau ke Dubai. Goodbye Indonesia,” ucapnya.

  • Bagikan
105 views