Presiden Jokowi Berkampanye Untuk Pasangan Capres Tertentu, Emang Boleh?

  • Bagikan

Regional.co.id, JAKARTA: Publik dibikin heboh oleh pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa presiden boleh ikut kampanye untuk pasangan calon tertentu.

Apa benar Presiden boleh berkampanye dan memihak kepada salah satu pasangan calon? Simak penjelasan berikut ini.

Dalam konferensi pers dihadapan wartawan di Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan mengenai posisi presiden dalam kampanye capres dan cawapres pada Pilpres 2024 ini.

“Itu hak politik semua orang. Presiden itu boleh lho kampanye, boleh memihak. Yang penting waktu kampanye tidak menggunakan fasilitas negara,” ujarnya.

Jokowi menegaskan sebagai pejabat publik, presiden juga pejabat politik sehingga boleh memihak dan berkampanye, begitu juga dengan para menteri.

BACA JUGA:   Persaingan Ketat Merebut 4 Kursi DPR Dapil Kepri, Siapa Paling Berpeluang?

Pernyataan Jokowi tersebut sontak membuat heboh jagat maya. Beberapa kalangan berpendapat sebagai presiden dan pejabat negara seharusnya Jokowi netral dalam pilpres dan tidak mengumbar dukungan kepada salah satu pasangan calon.

Sesuai Undang -Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur secara tegas mengenai hal ini. Pada pasal 299 ayat 1, disebutkan Presiden dan wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Ayat 2 berbunyi Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai Politik mempunyai hak melaksanakan kampanye.

Pada ayat 3, Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota Partai Politik dapat melaksanakan kampanye apabila yang bersangkutan sebagai: a. calon Presiden atau calon Wakil presiden; b. anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU;, atau : c. pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

BACA JUGA:   Masa Berlaku Paspor Jadi 10 Tahun, Simak Cara dan Syarat Pembuatannya!

Pasal 304 secara tegas mengatur dalam melaksanakan Kampanye, presiden dan wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa: a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;

b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintatr provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daeratr terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan; c. sarana perkantoran, sandi/telekomunikasi radio milik pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan dan peralatan lainnya; dan d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BACA JUGA:   Irjen Fredy Sambo Dikabarkan Ditangkap!

Jadi sudah jelas ya, bahwa Presiden Jokowi sesuai UU dibolehkan untuk berkampanye untuk pasangan capres tertentu begitu juga para menteri/pejabat negara lainnya. Asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.

  • Bagikan
100 views