UII Desak Pemerintahan Jokowi Berhenti Menyalahgunakan Kekuasaan

  • Bagikan

Regional.co.id, YOGYAKARTA: Civitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) mengkritik kondisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap menyalahgunakan wewenang jelang Pemilu 2024. Mereka menyuarakan kritik melalui pernyataan sikap ‘Indonesia Darurat Kenegarawanan’.

Diikuti oleh pimpinan universitas, guru besar, dosen, yayasan, mahasiswa, dan alumni, pernyataan sikap itu dibacakan langsung oleh Rektor UII Prof Fathul Wahid di kampus terpadu UII, Jalan Kaliurang Km 14,5, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Fathul mengatakan pernyataan sikap ini murni bentuk keresahan anak bangsa terhadap kondisi Indonesia saat ini. Dia menegaskan pernyataan sikap ini tidak bersifat elitis.

“Perlu dipahami pernyataan sikap ini sama sekali tidak partisan. Ini betul-betul murni seruan moral anak bangsa yang tersadarkan bahwa bangsa Indonesia, negara Indonesia masih mempunyai daftar PR yang sangat-sangat banyak,” kata Fathul, Kamis (1/2/2024).

Pernyataan Sikap Civitas Akademika UII

Adapun dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Fathul, disebutkan dua pekan menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan.

BACA JUGA:   Real Count KPU Sementara: Anies 24,53%, Prabowo 55.95%, Ganjar 19,52%

“Kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran,” bunyi pernyataan sikap yang dibacakan Fathul.

Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Menurut mereka, indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023.

“Putusan yang proses pengambilannya sarat dengan intervensi politik dan dinyatakan terbukti melanggar etika hingga menyebabkan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Anwar Usman, diberhentikan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, gejala ini kian jelas ke permukaan saat Presiden Jokowi menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan Presiden berkampanye dan berpihak.

“Perkembangan termutakhir, distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai (BLT) oleh Presiden Joko Widodo juga ditengarai sarat dengan nuansa politik praktis yang diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu,” katanya.

BACA JUGA:   Irjen Fredy Sambo Dikabarkan Ditangkap!

“Mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap pasangan calon tertentu adalah tindakan melanggar hukum sekaligus melanggar konstitusi,” imbuhnya.

Situasi tersebut, lanjut Fathul, menjadi bukti, Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi.

Menanggapi hal itu, civitas academika Universitas Islam Indonesia menyatakan:

  1. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden. Presiden harus bersikap netral, adil, dan menjadi pemimpin bagi semua kelompok dan golongan, bukan untuk sebagian kelompok.
  2. Menuntut Presiden Joko Widodo beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis, termasuk salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial.
  3. Menyeru Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah agar aktif melakukan fungsi pengawasan, memastikan pemerintahan berjalan sesuai koridor konstitusi dan hukum, serta tidak membajak demokrasi yang mengabaikan kepentingan dan masa depan bangsa.
  4. Mendorong calon presiden, calon wakil presiden, para menteri dan kepala daerah yang menjadi tim sukses, serta tim kampanye salah satu pasangan calon, untuk mengundurkan diri dari jabatannya, guna menghindari konflik kepentingan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara.
  5. Mengajak masyarakat Indonesia untuk terlibat memastikan pemilihan umum berjalan secara jujur, adil, dan aman demi terwujudnya pemerintahan yang mendapatkan legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat.
  6. Meminta seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama merawat cita-cita kemerdekaan dengan memperjuangkan terwujudnya iklim demokrasi yang sehat. Demikian pernyataan sikap ini disusun sebagai wujud tanggung jawab moral anak bangsa. (detikcom/mrh)
BACA JUGA:   Masa Berlaku Paspor Jadi 10 Tahun, Simak Cara dan Syarat Pembuatannya!

  • Bagikan
55 views