Pilkada Serentak Digelar Sesuai Jadwal 27 November 2024

  • Bagikan

Regional.co.id, JAKARTA: Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak dipastikan tetap pada jadwal semula yaitu pada 27 November 2024, setelah Mahkamah Konstitusi menolak usulan Mendagri tentang Pilkada dipercepat.

Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian, Kastorius Sinaga mengatakan bahwa usulan Mendagri yang meminta Pilkada Serentak 2024 dipercepat otomatis gugur seiring dengan perintah Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang jadwal pilkada diubah.

Dengan demikian, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 tetap berjalan sesuai jadwal, yakni pada 27 November 2024.

Diketahui, pada September 2023 lalu, Tito mengusulkan kepada DPR agar pelaksanaan pilkada dipercepat ke bulan September 2024.

BACA JUGA:   Mardani Maming Ditahan di Rutan KPK

“Benar. Wacana, gagasan, atau rencana pilkada dipercepat otomatis gugur sesuai putusan MK Nomor 12/PPU-XXI/2024 tersebut di atas,” ujar Kastorius Sinaga saat dimintai konfirmasi, Kamis (29/2/2024) malam.

Dia lantas menjelaskan bahwa putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, menurut Kastorius, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus mematuhi putusan MK tersebut. Kastorius juga memastikan tidak ada upaya hukum atau banding atas perintah MK terkait Pilkada 2024 ini.

“Tak ada upaya hukum lain atau proses banding atas putusan ini. Sehingga, skenario waktu pelaksanaan pilkada sesuai dengan UU Pilkada Pasal 201 Ayat 8, yaitu di bulan November 2024,” katanya.

BACA JUGA:   KPK Gagal Jemput Paksa Mardani H. Maming

Sebelumnya, MK melarang jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak diubah. Hal itu tertuang dalam pertimbangan putusan perkara nomor 12/PUU-XXII/2024.

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyebut, Mahkamah perlu menegaskan mengenai jadwal yang telah ditetapkan dalam pasal 201 ayat (8). UU Pilkada Pasal tersebut menjelaskan, ‘Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024’.

“Oleh karena itu, Pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten,” kata Daniel membacakan pertimbangan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (29/2/2024).

BACA JUGA:   Usai Divonis, Supercar dan Motor Mewah Doni Salmanan Akan Dikembalikan

  • Bagikan
34 views