Siap-Siap PPN Naik Jadi 12% di 2025, Apa Saja Barang Yang Bebas PPN?

  • Bagikan

Regional.co.id, JAKARTA: Pemerintah kabarnya segera menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025 nanti. Hal ini terungkap usai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan rencana kebijakan pemerintah ke depan.

Termasuk, program era Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dilanjutkan presiden terpilih selanjutnya. Merujuk pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10% diubah menjadi 11% mulai berlaku pada 1 April 2022.  PPN kemudian kembali naik jadi 12% pada 1 Januari 2025 atau lebih cepat. 

Menurut Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, keputusan ini merupakan respons atas pilihan masyarakat yang mendukung program keberlanjutan dari Presiden Jokowi. Airlangga menyatakan hal ini dalam sebuah acara media briefing di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (8/3/2024).

BACA JUGA:   Ekonomi Kepri Meroket, Tumbuh 7,24% pada Triwulan 4-2022

Ia menegaskan, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5 % dan maksimal 15%. Hal itu bisa dilakukan melalui penerbitan peraturan pemerintah setelah dilakukan pembahasan dengan DPR, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 3 UU PPN.

Meski demikian, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Kacaribu sebelumnya juga mengatakan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk menaikkan tarif PPN menjadi 12% dengan alasan kondisi ekonomi yang makin tidak pasti.

Selama 2023, penerimaan negara dari sektor pajak mencapai Rp1.739,8 triliun dimana PPN dan PPn-BM diperoleh sebesar Rp742,26 triliun. Rencana kenaikan PPN menjadi 12% berpotensi meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

BACA JUGA:   Bukan Malaysia dan Indonesia, Ternyata ini Negara Eksportir Ayam Terbesar ke Singapura!

Adapun sektor yang tidak kena PPN adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

1). barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, 2). barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, 3). makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering;, dan 4). uang, emas batangan, dan surat berharga.

Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai
berikut:
a. jasa pelayanan kesehatan medis; b. jasa pelayanan sosial; c. jasa pengiriman surat dengan perangko;
d. jasa keuangan; e. jasa asuransi; f. jasa keagamaan; g. jasa pendidikan; h. jasa kesenian dan hiburan;
i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan; j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
k. jasa tenaga kerja; l. jasa perhotelan; m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum; n. jasa penyediaan tempat parkir; o. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam; p. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan q. jasa boga atau katering.

BACA JUGA:   Lowongan Kerja di Group Astra International, Ongoing hingga 1 Maret 2025
  • Bagikan
47 views