Prabowo Menang Pilpres, DJP dan Bea Cukai Jadi Dipisah dari Kemenkeu?

  • Bagikan

Regional.co.id, JAKARTA: Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai kemungkinan akan dilebur menjadi satu dalam badan baru bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo pernah mengatakan pemisahan Ditjen Pajak dan Bea Cukai dari Kemenkeu akan dilakukan lewat pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang langsung di bawah presiden.

“Iya jadi (pisah DJP dan DJBC dari Kemenkeu). Pembentukan BPN itu menjadi salah satu dari 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Prabowo-Gibran,” kata Drajad beberapa waktu lalu.

Rencana Prabowo-Gibran membentuk BPN sudah tercantum dalam dokumen visi misi dan program kerja. Meski begitu, program itu diakui tidak bisa terealisasi dengan cepat karena perlu persiapan bahkan jika perlu sejak transisi pemerintahan.

BACA JUGA:   Simak! Ini Cara Korsel Menghadapi Krisis

“Memang tidak akan terwujud langsung pada hari-hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran karena peraturan perundang-undangannya kan harus disiapkan dengan matang. Mungkin perlu 1 tahunan atau lebih sedikit,” ucap Drajad.

Selama penyiapan peraturan, persiapan dan proses pra-transisi kelembagaan akan mulai dijalankan. Pra-transisi ini maksudnya desain kelembagaan dimatangkan dan untuk sementara masih dalam bingkai Kemenkeu.

“Sehingga kita tidak membuang waktu, ketika peraturan perundang-undangan selesai, BPN sudah bisa langsung berjalan cepat,” terangnya.

Menanggapi isu tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani enggan berkomentar banyak. Saat mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pengisian SPT bersama Presiden dan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, Menkeu memilih bungkam.

BACA JUGA:   Dampak Resesi Mulai Terasa! Ramalan Jokowi-Sri Mulyani Jadi Kenyataan

“Terima kasih ya semuanya,” ujar Sri singkat sambil berjalan masuk ke mobilnya.

BPN memang dipersiapkan oleh pemerintah baru ini untuk mendukung program peningkatan rasio pajak dan optimalisasi penerimaan negara dalam mendukung berbagai program kerja Prabowo-Gibran yang diproyeksikan membutuhkan anggaran sangat besar, salah satunya makan siang gratis. (mtn)

  • Bagikan
159 views