Kejagung Masih Menghitung Kerugian Negara Akibat Korupsi Tata Niaga Timah, Bukan Rp271 Triliun?

  • Bagikan

Regional.co.id, JAKARTA: Kejaksaan Agung (Kejagung) masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menyelidiki besaran kerugian negara akibat praktek penambangan timah ilegal di Bangka Belitung yang telah menyeret 16 orang tersangka termasuk Harvey Moeis.

“Terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara kami masih dalam proses penghitungan. Formulasinya masih kami rumuskan dengan baik dan BPKP maupun dengan para ahli,” ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung Kuntadi saat jumpa pers penetapan Harvey Moeis di Kejagung.

Kuntadi mengatakan perhitungan dari sisi ahli lingkungan sudah keluar, yakni Rp 271 triliun. Namun, dia menegaskan pihaknya akan mengumumkan jumlah kerugian negara dalam kasus ini apabila BPKP sudah selesai menghitung kerugian.

“Hasilnya seperti apa, yang jelas kalau dari sisi pendekatan ahli lingkungan beberapa saat yang lalu sudah kami sampaikan. Selebihnya masih dalam proses untuk perumusan formulasi penghitungannya,” beber Kuntadi.

BACA JUGA:   Mahfud MD Bersiap Mundur Dari Kabinet Jokowi

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PT Timah Tbk Achmad Dani Virsal buka suara soal taksiran kerugian jumbo dari kasus ini. Dia menyatakan pihaknya tak mau menilai soal angka potensi kerugian itu memang layak dan sesuai atau tidak. Menurutnya, perhitungan itu biar diserahkan ke ahli lingkungan saja.

“Kalau itu kan ranah ahli lingkungan ya, kita tak bisa mengartikan atau meng-counter atau apapun karena itu diumumkan tenaga ahli, ahli di bidangnya lah. Kami kan bukan ahli di bidangnya ya,” ujar Ahmad di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

Pihaknya sendiri saat ini juga sedang melakukan perhitungan sendiri secara internal soal kerugian yang terjadi dari kasus ini. PT Timah, kata Achmad, sedang mendalami kontrak-kontrak kerja sama yang sudah ada.

“Itu kita investigasi juga ke dalam, seperti apa yang terjadi selama lima tahun lalu. Kita dalami. Kita investigasi internal, kontrak-kontrak dan kerja sama yang udah ada,” ujar Ahmad.

BACA JUGA:   Presiden Jokowi Berkampanye Untuk Pasangan Capres Tertentu, Emang Boleh?

Ahmad melanjutkan soal dugaan tambang ilegal yang terjadi di IUP PT Timah. Menurutnya memang ada beberapa praktik itu terjadi.

“Timah kan nggak ada yang ilegal, cuma dasarnya, pengambilannya, cara mengambilnya mungkin ada yang ilegal. Timah ya timah. Cuma mungkin cara ambilnya nggak ada dasar hukumnya. Itu kan ilegal. Tak sesuai regulasi yang ada,” ungkap Ahmad.

Praktik penambangan ilegal sendiri bukan cuma terjadi di dalam IUP PT Timah saja namun juga ada beberapa di luar IUP. Bahkan, ada juga yang di kawasan terlarang.

“Sebagian di areal PT Timah, sebagian di luar PT Timah juga. Atau mungkin kawasan terlarang kayak kawasan hutan,” sebut Ahmad.

Tata niaga timah di Indonesia menuai sorotan, hal ini terjadi setelah Kejaksaan Agung menguak kasus korupsi tata niaga di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Kasus tersebut sampai membelit suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, dan crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK) Helena Lim.
Kerugian yang terjadi dari kasus ini ditaksir Rp 271 triliun. Angka tersebut adalah perhitungan kerugian kerusakan lingkungan dalam kawasan hutan dan non kawasan hutan yang dihitung langsung oleh ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Saharjo.

BACA JUGA:   Terbukti Melanggar Ketentuan, Anies Cabut Izin 12 Outlet Holywings di Jakarta

Bambang menghitung kerugian yang ditimbulkan dari kerusakan hutan di Bangka Belitung imbas dari dugaan korupsi yang merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 7 Tahun 2014 itu berisi tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. (detikcom/mrh)

  • Bagikan
55 views