Berlaku Tahun 2027, Program TAPERA Masih Butuh Aturan Baru Dari Kementerian Teknis

  • Bagikan

Regional.co.id, JAKARTA: Program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) akan berlaku penuh pada 2027 mendatang atau tujuh sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Penyelenggaraan Tapera melalui PP Nomor 25 tahun 2020 yang diubah dalam PP Nomor 21 tahun 2024 terus menuai penolakan dari seluruh kalangan baik pekerja maupun perusahaan. Program tersebut dinilai akan semakin membebani pekerja.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan,  implementasi Tapera tidak serta-merta akan segera dilaksanakan.

“Tapera berlaku paling lama tujuh tahun sejak PP No. 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Tapera ditetapkan. Jadi ini tidak langsung diterapkan, enggak seperti itu. Masih banyak hal yang perlu di atur lagi terkait dengan tata kelola, model bisnisnya seperti itu. Itu yang sedang kami bangun di BP Tapera,” lanjutnya.

Tentunya, kata dia, dalam implementasinya di PP No 25 tentang penyelenggaraan Tapera itu tidak kaku. Akuisisi kepesertaan memang meliputi ke seluruh pekerja karena undang-undangnya bilang begitu, Pasal 7 UU No 4 tahun 2016.

“Tapi kan itu perlu di atur lagi, dalam aturan-aturan turunannya. Itu ada tenor implementasinya sampai dengan tujuh tahun sejak PP No 25 tahun 2020 ditetapkan. Artinya masih sampai 2027, masih ada waktu yang cukup panjang untuk membuka diskursus, masukan publik dan sebagainya,” tutup Heru.

BACA JUGA:   Dibuat di Batam, KRI Bung Karno-369 Resmi Beroperasi

Selain itu, Heru juga  buka suara terkait adanya gelombang penolakan dari karyawan swasta dan pengusaha terkait iuran Tapera.

Heru mengatakan, saat ini masyarakat Indonesia masih menghadapi angka kesenjangan kepemilikan rumah yang masih tinggi.

“Data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2023 hanya 9,95 juta, ya, sementara pertumbuhan keluarga tiap tahunnya 700 ribu hingga 800 ribu per tahun, itu harus jadi pertimbangan. Nah, di 9,95 juta angka kesenjangan itu, 84 persennya ada di kluster masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Heru dalam Kompas Bisnis Kompas TV, Kamis (30/5/2024).

Selain itu, menurut data yang ia peroleh, angka indeks keterjangkauan kredensial bisa dikatakan ideal apabila harga rumah tiga kali penghasilan rumah tangga dalam setahun untuk satu warga negara atau satu keluarga.

“Saat ini di banyak provinsi, yang provinsinya padat, indeks keterjangkauan kredensialnya itu masih jauh di atas tiga, di atas 5 bahkan, sehingga kategori sangat tidak terjangkau,” lanjutnya.

Oleh karena itu, menurutnya, BP Tapera adalah cara negara hadir untuk mengatasi kesenjangan kepemilikan rumah dan agar masyarakat bisa memiliki tempat tinggal yang layak.

“Disitulah negara hadir, yang memenuhi amanah UUD 1945 Pasal 28h ayat 1 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang kemudian amanat dari UU No 4 tahun 2016 tentang Tapera, dibentuklah suatu badan sebagai katalis masyarakat untuk memiliki rumah dengan dana yang sustainable (berkelanjutan),” ucapnya.

BACA JUGA:   Mantan Presiden Sri Lanka Ajukan Perpanjangan Masa Tinggal di Singapura

Terkait adanya penolakan dari karyawan swasta dan pengusaha, Heru mengatakan pihaknya menerima segala kritik dan saran dari masyarakat.

“Saat ini kami sangat berterima kasih prinsipnya atas masukan dan tanggapan masyarakat, ya. Tentunya itu akan menjadi reminder (pengingat) bagi kami bahwa ini memang harus terus dikomunasikan ke publik hasilnya UU No 4 tahun 2016 tentang Tapera,” ujar Heru.

Sesuai ketentuan Pasal 15 PP Nomor 25 tahun 2020 disebutkan besaran simpanan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Peserta Pekerja ditanggung bersama oleh Pemberi Keda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan pekerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Aturan Teknis

PP Nomor 21 tahun 2024 Jo. PP Nomor 25 tahun 2020 sebenarnya tidak serta merta bisa diberlakukan karena masih membutuhkan beberapa aturan lanjutan dari kementerian teknis seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja, MenPAN RB, Menteri BUMN, dan Menteri Pedesaan dan Daerah Tertinggal.

Pada pasal 15 ayat 4 disebutkan dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan menyesuaikan dengan asal pekerja.

Pekerja yang menerima Gaji atau Upah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara;

BACA JUGA:   Jokowi Lantik Budi Arie Sebagai Menkominfo, Rosan Jadi Wamen BUMN

Pekerja/buruh badan usaha milik negara diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara;

Pekerja/buruh badan usaha milik daerah diatur oleh pemerintah daerah setelah berkonsultasi
dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri;

Pekerja/buruh badan usaha milik desa diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa;

Pekerja/buruh badan usaha milik swasta diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan

Pekerja yang tidak termasuk Pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan e yang
menerima Gaji atau Upah diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan.

Selanjutnya pada ayat 5 disebutkan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, dalam mengatur mengenai dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan
permukiman.

  • Bagikan
47 views