Sah! Pemerintah Sepakat Untuk Menunda Pemberlakuan Tapera

  • Bagikan

Regional.co.id, JAKARTA: Setelah menuai banyak aksi protes, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda pemberlakuan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Ketua Komite BP Tapera, Basuki Hadimuljono mengaku telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk dapat menunda implementasi Tapera.

“Apalagi kalau [ada usulan], misalnya DPR, Ketua MPR, itu diundur. Menurut saya, saya sudah kontak dengan Bu Menteri, kita akan ikut,” kata Basuki saat ditemui di Kompleks DPR RI, Kamis (6/6/2024).

Basuki menyatakan pemerintah juga tidak akan tergesa-gesa mengimplementasikan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) apabila memang dinilai belum siap. “Menurut saya pribadi kalau memang belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa,” ujarnya.

BACA JUGA:   Status Special Financial Zones Jadi Penyelamat Forest City Johor

Berbagai aksi penolakan terhadap rencana pemberlakuan Tapera ini terus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat baik pekerja maupun pengusaha.

Presiden Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (DPP ASPEK Indonesia), Mirah Sumirat mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah karena menerbitkan kebijakan yang mempengaruhi penghasilan kaum pekerja tanpa melibatkan pekerja itu sendiri.

Ungkapan kekecewaan itu dilontarkan Mirah untuk merespons pernyataan pemerintah yang berencana menerapkan potongan gaji pekerja untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

“Persoalannya adalah, ketika sudah semakin terpuruk ekonomi ini karena upahnya murah, inflasi tinggi, kemudian harga pangan juga tinggi. Nah satu sisi pembuatan PP tersebut juga tidak pernah melibatkan partisipasi stakeholder yang terkait, dalam hal ini pekerja buruh jadi kita tidak tahu menahu seperti apa bentuknya? Artinya ini bim salabim langsung jadi,” tutur dia.

BACA JUGA:   Hunian Bagi ASN di IKN Digarap Investor Senilai Rp45 Triliun, Bagaimana Balik Modalnya?

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menolak tegas kebijakan pemerintah yang mewajibkan potongan gaji pekerja sebesar 3% untuk Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA). Menurut APINDO, kebijakan tersebut bakal sangat memberatkan elemen pekerja dan pelaku usaha.

“Sejak munculnya UU No. 4 Tahun 2016 tentang ‘Tabungan Perumahan Rakyat’ APINDO dengan tegas telah menolak diberlakukannya UU tersebut. APINDO telah melakukan sejumlah diskusi, koordinasi, dan mengirimkan surat kepada Presiden mengenai Tapera. Sejalan dengan APINDO, Serikat Buruh/Pekerja juga menolak pemberlakukan program Tapera. Program Tapera dinilai memberatkan beban iuran baik dari sisi pelaku usaha dan pekerja/buruh,” tulis Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani, dalam keterangan resminya, Selasa (28/5/2024).

BACA JUGA:   Lippo Group Gugat Konsumen Meikarta Rp56 Miliar, Kok Bisa?

Puncaknya pada Kamis (05/06) lalu, ribuan massa buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, jalan Medan Merdeka, Jakarta menolak pemberlakuan Tapera.

Setelah berorasi selama kurang lebih dua jam, akhirnya massa membubarkan diri dengan tertib.

  • Bagikan
35 views