Tahun 2025, Jatuh Tempo Utang Pemerintah Tembus Rp800,33 Triliun

  • Bagikan

Regional.co.id, JAKARTA: Nilai utang jatuh tempo pemerintah pada tahun 2025 bakal mencapai Rp800,33 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp434,29 triliun.

Data Kementerian Keuangan RI per 30 April 2024 menyebutkkan dari Rp800,33 triliun tersebut, mayoritas merupakan utang dari surat berharga negara (SBN) sebesar Rp705,5 triliun dan utang pinjaman sebesar Rp100,19 triliu

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) Kementerian Keuangan memastikan pinjaman yang dilakukan pemerintah digunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis nasional (PSN), dapat berjalan dengan optimal.

Namun demikian, yang perlu menjadi catatan, nilai utang jatuh tempo ini dihitung sejak 30 April 2024, sehingga tidak mempertimbangkan nilai utang jatuh tempo sebelum tanggal tersebut.

Dengan melihat lonjakan tersebut, Chief Economist PT Bank Permata Tbk Josua Pardede mengatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengurangi pembiayaan program yang tidak mendesak. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga “kesehatan” anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

BACA JUGA:   Tugas Berat Presiden Baru, Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,6% di 2025

“Pemerintah juga perlu mempertimbangkan belanja pemerintah yang dalam skala prioritas rendah untuk ditunda pembiayaannya,” kata dia, kepada awak media, Jumat (7/6/2024).

“Sehingga akan dapat mendukung terjaganya defisit fiskal dalam level yang sehat yang juga berdampak pada cost of borrowing pemerintah yang kompetitif,” sambung Josua. Selain itu, untuk meminimalisir beban biaya utang terhadap pagu anggaran belanja pemerintah, pemerintah dapat melakukan mekanisme “debt switch.”  

Mekanisme ini dilakukan dengan cara pemerintah membeli kembali surat utang negara (SUN), yang penyelesaiannya dilakukan dengan penyerahan SUN seri lain.

Dengan kata lain, pemerintah membayarkan utang yang jatuh tempo dengan memberikan utang seri baru. “Dan apabila terdapat selisih nilai penyelesaian transaksinya, dapat dibayar tunai,” katanya.

BACA JUGA:   Penerimaan Negara di Kepri Tercapai Rp3,9 Triliun Per April 2023

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, tingginya nilai utang yang bakal jatuh tempo dalam waktu dekat bermula dari keputusan pemerintah menarik utang secara signifkan pada 2020, ketika pandemi Covid-19 merebak.

Pada saat itu pemerintah membutuhkan pembiayaan sekitar Rp 1.000 triliun untuk merespons pendapatan negara yang turun signifikan. Oleh karenanya, pada 2020 pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sepakat untuk melakukan penerbitan utang dengan skema burden sharing.

Lewat skema itu, pemerintah menerbitkan surat utang negara (SUN) dengan tenor maksimal 7 tahun. “Jadi kalau tahun 2020 (diterbitkan), maksimal jatuh tempo pandemi di 7 tahun, dan ini memang konsentrasi terakhir di (tahun) 5, 6, 7 , sebagian 8,” ujar Sri Mulyani, dalam Rapat Bersama Komisi XI DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

BACA JUGA:   565 BUMD Sekarat, KPK: Harus Perbaiki Tata Kelola!

“Inilah yang kemudian menimbulkan persepsi banyak sekali utang numpuk, karena itu adalah biaya pandemi yang mayoritas kita issues surat utangnya berdasarkan agreement,” sambungnya.

Meskipun nilai utang yang bakal jatuh tempo “menumpuk”, Sri Mulyani mengaku tidak ambil pusing. Sebab, kondisi perekonomian dan APBN masih terjaga, sehingga menjaga persepsi positif investor terhadap SUN.

Dengan persepsi yang masih positif, investor diyakini tidak akan langsung menarik dananya dari SUN RI. Alih-alih mengambil keuntungannya, investor diyakini kembali melakukan investasi di instrumen SUN. (kompascom/mrh)

  • Bagikan
19 views