Kurangi Utang Baru, Pemerintah Manfaatkan Dana SILPA Rp200 T

  • Bagikan

Regional.co.id, JAKARTA: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah berupaya menahan penerbitan surat berharga negara (SBN) atau pinjaman pada tahun ini, menyusul kondisi ekonomi global yang kian tak pasti.

Untuk membiayai kebutuhan pembiayaan belanja negara dalam APBN 2024, Sri Mulyani mengaku lebih condong memanfaatkan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SiLPA 2023 sekitar Rp 200 triliun.

“Kenapa kita saat tekanan ini bisa kurangi penerbitan SBN karena kita punya SiLPA tahun sebelumnya. Tahun ini kita narik Rp 200 triliun SiPA untuk pembiayaan,” ucap Sri Mulyani saat konferensi pers di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Sri Mulyani mengatakan, pemanfaatan SiLPA ini penting untuk menjaga kesinambungan fiskal, di tengah tingginya gejolak pasar keuangan global yang penuh ketidakpastian, seperti tren era suku bunga tinggi.

BACA JUGA:   PAD Tembus Rp213 Triliun, Menkeu Sri: Ekonomi Mulai Pulih!

Oleh sebab itu, ia mengatakan, saat ini pemerintah lebih condong untuk mengurangi penarikan pinjaman atau utang. “Kita mengendalikan penarikan pinjaman luar negeri dan dalam negeri, mengurangi penerbitan SBN,” paparnya.

Kemampuan pengelolaan penerbitan surat utang saat tingginya gejolak tersebut Sri Mulyani katakan mampu membuat kenaikan yield SBN 10 tahun pemerintah Indonesia terbilang rendah dibanding negara lain. Secara year to date ia katakan hanya naik 51 basis points (bps), sedangkan Brazil sudah tembus 169,5 bps, Meksiko 135,3 bps, hingga Chile 73 bps.

“Sehingga SBN kita bisa dijaga volumenya issuencenya, ini yang menyebabkan kenaikan yieldnya kita masih terjaga relatif baik,” tegas Sri Mulyani.

Sebagai informasi total pemanfaatan SiLPA yang sebesar Rp 200 triliun itu terdiri dari Rp 62,8 triliun khusus untuk Mei 2024, sisanya merupakan penarikan tahun berjalan hingga April 2024 dengan nilai sebesar Rp 146,6 triliun. Sedangkan catatan pada Mei 2023 Rp 322,7 triliun.

BACA JUGA:   Jadi Calon Tunggal Gubernur BI, Ini Alasan Jokowi Tetap Pilih Perry Warjiyo!

Adapun total pembiayaan anggarannya sendiri hingga Mei sebesar Rp 84,6 triliun atau turun 28,7% dibanding bulan yang sama pada tahun lalu sebesar Rp 118,6 triliun. Defisit APBN per Mei 2024 sendiri telah mencapai 0,1% dari PDB atau senilai Rp 21,8 triliun.

Belanja Naik 14%

Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menghabiskan Rp 1.145,3 triliun anggaran belanja dalam APBN 2024 hingga Mei 2024. Nilai belanja itu naik 14% dibanding realisasi belanja APBN per Mei 2023 yang sebesar Rp 1.004,9 triliun.

Dibandingkan dengan target belanja tahun ini yang sebesar Rp 3.325,1 triliun, realisasi tersebut telah terserap 34,4%.

BACA JUGA:   Ditanya Soal Program Makan Siang Gratis, Menkeu Pilih Bungkam!

“Belanja pemerintah akan terus dipusatkan dengan situasi dan tekanan yang muncul untuk semaksimal mungkin memberikan manfaat pada masyarakat,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Belanja negara sebesar Rp 1.145,3 triliun itu terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 824,3 triliun, naik 15,4% dari realisasi bulan yang sama tahun lalu. Lalu, transfer ke daerah sebesar Rp 321 triliun, atau naik 10,5% dibanding realisasi Mei 2023.

Sri Mulyani menjelaskan, dari total belanja pemerintah pusat, yang langsung dinikmati masyarakat manfaatnya senilai Rp 640,9 triliun. Terdiri dari belanja perlindungan sosial, pendidikan, infrastruktur, kesehatan, keterjangkauan energi, pertanian, hingga untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. (cnbcindonesia/mtn)

  • Bagikan
54 views